Emil Salim: Nilai Industri Sawit untuk Siapa? 

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
28 Feb 2018   07:00

Komentar
Emil Salim: Nilai Industri Sawit untuk Siapa? 

Emil Salim saat memberikan pemaparan dalam diskusi gambut, Selasa (27/2). (Foto : Foto: Trubus.id / Binsar Marulitua )

Trubus.id -- Pakar ekonomi dan lingkungan hidup, Emil Salim mengkritisi buku yang diterbitkan Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI) mengenai industri sawit Indonesia. Studi tersebut menganalisis agar PP No.71/2014 jo. PP No.57/2016 tidak digunakan lagi karena implementasinya bisa merugikan pendapatan negara dan nilai tambah bagi masyarakat.

Menurut analisis tersebut, jika kebijakan masih diterapkan, implementasinya dalam 5 tahun ke depan menurunkan output nasional sebesar Rp 191 triliun dengan nilai tambah Rp 85,42 triliun. Selain itu, pendapatan masyarakat dari gaji atau upah sebesar Rp 85,42 triliun dan kesempatan kerja sejumlah 610.507 di sektor kehutanan.

"Saya berbeda pendapat. Sebenarnya, industri kelapa sawit itu menguntungkan siapa, masyarakat atau pengusaha?" tanya Emil dalam seminar Kebijakan Pengelolaan Gambut di Indonesia Ditinjau dari Aspek Ekonomi, Ekologi dan Sosial, di Universitas Indonesia Salemba, Selasa (27/2).

Baca Lainnya: Peneliti Prancis Sulap Lahan Gambut di Sumsel Jadi Energi Terbarukan?

Emil memaparkan, luas areal perkebunan rakyat kelapa sawit, cokelat, kopi, dan teh, mencapai 7.453,49 ribu hektare, didominasi kelapa sawit dengan luas 4.551,85 ribu hektare atau sebesar 61 persen. Sementara itu, luas areal perkebunan besar yang mencapai 6.600 ribu hektare didominasi kelapa sawit dengan total 6.404,40 ribu hektare atau 97 persen. Produksi perkebunan rakyat sebesar 14.176,5 ribu ton juga didominasi kelapa sawit 90 persen, begitu juga dengan poduksi perkebunan besar sebesar 22.574,1 ribu ton didominasi kelapa sawit 99,1 persen.

"Perkebunan kita didominasi monokultur kelapa sawit. Apa yang sebenanya kita inginkan, pengembangan kelapa sawit dengan pertimbangan lingkungan atau kelapa sawit yang mengorbankan lingkungan?" tanya Emil lagi.

Ia pun memaparkan jika kelapa sawit praktis tidak ditanam di tanah mineral. Ya, sebagian besar dilakukan di tanah gambut. Oleh karena itu, cara yang paling cepat dan murah menyiapkan lahan dilakukan pengusaha komersil dengan membakar lahan bersemak belukar dan bergambut tebal.

Praktis, semua kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2013 hingga 2016 berlangsung di lahan gambut. Itu karena, mereka menggunakan lahan gambut yang terbakar itu untuk menanam kelapa sawit. Selain itu, pengusaha minta agar pengeringan memerlukan tinggi muka air dalam tanah mencapai 60 hingga 80 sentimeter di bawah permukaan tanah.

Jika dikomparasi dengan prakteknya, gambut dengan muka air di bawah tanah yang lebih dari 60 hingga 80 sentimeter, dapat menaikkan kualitas biji kelapa sawit. Itulah kenapa, lahir praktik menyalurkan air keluar gambut dengan menurunkan muka air di bawah tanah sebanyak 60 hingga 80 sentimeter dengan membangun saluran irigasi “mengeringkan” gambut. Gambut kering peka terhadap kebakaran. Dan, percikan api kecil bisa menimbukan kebakaran gambut.

Baca Lainnya: Jokowi: Badan Restorasi Gambut Harus Ciptakan Kesejahteraan Ekonomi

"Maka, hakekat LPEM-UI tumbuh konflik antara maksud menaikkan kualitas sawit berhadapan dengan ancaman kebakaran gambut dan merusak ekosistem gambut. Sebenarnya, itu inti persoalan dari terbitnya buku tersebut,” tambahnya.

Sedangkan, membuka lahan kelapa sawit menjadi pemicu kebakaran hutan. Sebanyak 90 persen asap kebakaran hutan berasal dari kebakaran dan lahan gambut yang berdampak menaikkan efek gas rumah kaca. Akibatnya, terjadi deforestasi, fragmentasi dan kerusakan habitat satwa lindung seperti gajah, harimau, dan orangutan khas kalimantan.

Selain itu, pencemaran palm oil mill effluent (POME), pupuk insektisida, rodentisida, herbisida, limbah cair kelapa sawit yang tinggi biological oxigen demand-nya, dapat merusak ekosistem gambut dan lingkungan alam.

Kelapa sawit ditanam di lahan gambut (Foto: Istimewa).

"Kenapa cost ini tidak diperhitungkan dalam buku tersebut," tambahnya.

Emil menuturkan, kerugian kebakaran hutan menurut World Bank pada tahun 2015 mencapai Rp 226,37 triliun, setara dengan 1,9 persen total PDB Indonesia. Belum termasuk korban manusia, termasuk meninggal dan kesakitan akibat pencemaran di dalam dan luar negeri.

Kerusakan dahsyat ini menyebabkan Presiden Joko Widodo berkomitmen di UNFCCC COP 21 Paris pada tahun 2015 lalu untuk moratorium dan mereview kembali izin pemanfaatan lahan gambut.

Jika dikaji lebih lanjut berdasarkan penelitan Iwan J.Azis pada 24 November 2016 lalu yang mengungkapkan jika growth of Gross Domestic Regional Product dari palm oil center province” menunjukkan penurunan sejak tahun 2011 hingga 2015, tidak mengurangi kemiskinan.

Baca Lainnya: Kolaborasi Peneliti Indonesia dan Inggris Merestorasi Lahan Gambut

"Low GDRP provinces with palm oil centers has also high increase in Gini Ratios in Aceh and Riau. Then, low increase in life expectancy in Aceh and Riau. Untuk Low Human Development Index bagi provinsi dengan low GDRP growth ada di Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan," jelasnya.

Tantangan untuk Masa Depan

Sebagai negara kepulauan, ruang hidup daratan Indonesia terbatas. Berhadapan dengan jumlah penduduk yang naik menjadi 350 juta jiwa pada 2045. Karena itu, resource use plan yang rasional dan ramah lingkungan menjadi sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan.

Strategi pembangunan menjelang tahapan lepas landas 2045 memerlukan pola produksi yang tangguh terhadap guncangan harga luar negeri. Sekaligus mampu menaikkan nilai tambah sumber daya alam  sebagai sumber kekuatan pembangunan bangsa yang ramah lingkungan untuk Indonesia lestari.

Analisa dan Kebijakan Ekonomi tentang Sumber daya Alam dan Lingkungan perlu memperhitungkan biaya dampak pembangunan pada lingkungan, sosial dan ekonomi yang menunjang pembangunan komprehensif dan sustainable.

"Saya selalu baca buku Antologi laporan Eyes on the Forest 2005-2016 yang mengupas tentang kejahatan lingkungan oleh perusahaan. Apakah ini jadi sumber penelitian LPEM-FEB UI. Jika ya, saya keberatan karena menguntungkan tiga perusahaan besar seperti PT. Riau Andalan Pulp and Paper, PT. Indah Kiat Pulp and Paper Kerawang, serta PT. OKI Pulp and Paper," tambahnya. [DF]


 


 

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: