Di APRS ke-3, Indonesia Tekankan Pentingnya Hutan untuk Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
24 April 2018   06:00

Komentar
Di APRS ke-3, Indonesia Tekankan Pentingnya Hutan untuk Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Menteri LHK menghadiri Asia Pacific Rainforest Summit (APRS) ke tiga di Yogyakarta, Senin (23/4). (Foto : Foto: Doc/ KLHK)

Trubus.id -- Gelaran Asia Pacific Rainforest Summit (APRS) ke tiga diselenggarakan di kota Yogyakarta, Indonesia, Senin (23/4). Kali ini APRS mengambil tema 'Protecting Forests and People, Supporting Economic Growth’.

Melalui 3rd APRS ini, pemerintah Indonesia memaparkan kalau saat ini negara ini mulai menempuh langkah untuk mencapai target penurunan emisi serta membantu peningkatan ekonomi masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.

Baca Lainnya: Berkat Program PS, Hutan Mangrove Lubuk Kertang yang Dulu Rusak, Kini 'Menghasilkan'

Dalam hal perlindungan hutan, sesuai dengan Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29%, dan 17,2% diantaranya dari sektor kehutanan.

Dalam hal pencapaiannya, Indonesia akan bekerja dengan 5 sektor primer, yaitu sektor kehutanan, energi, pertanian, limbah, dan transportasi.

Kawasan pesisir juga tak luput dari perhatian. Pasalnya Indonesia memiliki 2,9 juta hektar kawasan hutan mangrove. Ekosistem mangrove ini memiliki peranan yang penting pada proses adaptasi perubahan iklim.

Konservasi mangrove ini juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Selain itu juga berkontribusi untuk mencapai target penurunan Gas Rumah Kaca (GRK).

Sementara untuk aspek perlindungan kepada masyarakat, Indonesia telah melaksanakan program Perhutanan Sosial yang memberikan akses legal kelola hutan kepada masyarakat sampai dengan tahun 2019.

Dengan program ini, Indonesia menargetkan 4,2 juta hektar dari total 12,7 juta hektar kawasan hutan melalui skema Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan.

Program ini bertujuan untuk memperbaiki ekonomi, ekologi dan memberikan keuntungan sosial bagi masyarakat. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, hutan menyediakan jasa lingkungan berupa ekowisata dan konservasi keanekaragaman hayati.

Baca Lainnya: KLHK Ajak Organisasi Masyarakat Realisasikan TORA dan Perhutanan Sosial

Selain itu, untuk penerapan pengelolaan hutan produksi secara lestari, Indonesia telah mengaplikasikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Program ini tidak hanya mendukung pengelolaan hutan produksi yang baik melalui pengurangan deforestasi yang sekaligus mendukung pengurangan GRK.

Sementara yang terakhir, dalam urusan pembiayaan, investasi dan perdagangan pada bidang kehutanan baru saja terbit Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan saat ini sedang disiapkan aturan-aturan teknis selanjutnya untuk keperluan operasional. [RN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          

Mentan Amran: Mau Kaya, Jadi Petani!

Astri Sofyanti   Peristiwa
Bagikan:          
Bagikan: