KLHK Ajak Organisasi Masyarakat Realisasikan TORA dan Perhutanan Sosial

TrubusNews
Syahroni | Followers 2
12 April 2018   17:45

Komentar
KLHK Ajak Organisasi Masyarakat Realisasikan TORA dan Perhutanan Sosial

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar dan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, usai penandatanganan MoU. (Foto : Foto: Doc/ KLHK)

Trubus.id -- Sebagai salah satu langkah percepatan realisasi re-distribusi Tanah Objek Roforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS), Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) meningkatkan peran serta Organisasi Kemasyarakatan. Salah satunya, dengan menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

Karena itu, untuk mempererat kerjasama, Rabu (11/4) kemarin, KLHK dan PBNU menandatangani MoU atau Nota Kesepahaman. Penandatanganan MoU merupakan tindak lanjut dari silaturahmi KHLK ke Kantor PBNU tanggal 30 Desember 2017. 

Baca Lainnya: Ini Dia Strategi KLHK Untuk Percepatan Perhutanan Sosial

Terdapat 4 isu penting terkait dengan pembangunan LHK yang diwujudkan dalam Kesepakatan Bersama ini antara lain Reforma Agraria yang terdiri dari program TORA dan Perhutanan Sosial; Pengelolaan sampah, limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3); Perubahan Iklim; dan Pendidikan Lingkungan Hidup.

"Yang paling penting, menurut arahan Bapak Presiden Jokowi, adalah bagaimana rasa keadilan ekonomi itu bisa betul-betul berwujud nyata dan kita menyadari bahwa pengelola grass root yang paling dekat kepada masyarakat adalah organisasi-organisasi keagamaan seperti PBNU ini,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya.

Dalam hal ini, PBNU dan Kementerian LHK telah bersama-sama dan terlibat aktif dalam serangkaian persiapan rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial yang diinisiasi oleh PBNU dan Kementerian LHK bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden (KSP).

PBNU dan Kementerian LHK telah dan akan melaksanakan Pra-Rembug RAPS di 8 (delapan) Provinsi yaitu Jawa Timur, Banten, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jambi, dan Kalimantan Barat.

Menteri Siti Nurbaya menambahkan bahwa cakupan kerjasama ini meliputi sosialisasi berbagai kegiatan, penelitian bersama, pendidikan dan pelatihan, tukar-menukar informasi, peningkatan kualitas SDM, terutama dalam perspektif agama sebagai tuntunan kehidupan sehari-hari. 

“Semuanya dalam perspektif agama ini sangat penting karena akan berlangsung dalam iklim yang sejuk,” tutur Menteri Siti Nurbaya.

Terkait TORA dan PS, Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan tidak mudah untuk mendistribusikan dan merealisasikan kedua program tersebut.

“Memang dibutuhkan masyarakat yang betul-betul siap, dan itu hanya bisa dikelola oleh para pengelola grass root seperti PBNU ini. Oleh karena itu, kita lakukan bersama-sama,” ajaknya.

Baca Lainnya: Tahun 2018, KLHK Targetkan Alokasi Dua Juta Hektare Perhutanan Sosial

  “Saya tegaskan, kerjasama antara Kementerian LHK dan PBNU sangat tepat, tidak keliru, dan sangat benar. Karena masyarakat sekitar hutan itu mayoritas orang NU. Sudah saatnya pemerintah memberi perhatian kepada kekuatan civil society sebagai pilar bangsa ini,” ujar Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj. [KW]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: