Rancangan Perpres Alih Fungsi Lahan, Mampu Lindungi Area Pertanian?

TrubusNews
Ihsan Maulana
10 April 2018   17:45 WIB

Komentar
Rancangan Perpres Alih Fungsi Lahan, Mampu Lindungi Area Pertanian?

Ilustrasi (Foto : Foto: Pixabay/ cmy515)

Trubus.id -- Kementerian Agraria dan Tata Usaha (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), akan mengajukan rancangan Peraturan Presiden terkait alih fungsi lahan dalam waktu dekat ini. Rancangan Perpres tersebut diharapkan dapat selesai dan diterima Presiden pada bulan Mei mendatang.

Dirjen Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang menyebutkan, jika pada Kamis (5/4) lalu telah dilakukan rapat koordinasi antara Menteri terkait, dalam pembahasan Perpres tersebut.

"Ya targetnya dalam sebulan ini akan selesai dan langsung dibawa ke Presiden," jelasnya kepada awak media ketika dikonfirmasi, Selasa (10/4).

Baca Lainnya: Cegah Alih Fungsi Lahan Sawah Produktif, Ini yang Dilakukan Pemerintah

Sementara itu, rencana Perpres ini disambut baik oleh Kementerian Pertanian. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana menegaskan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sudah didasari amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.

Terlebih, ada empat Peraturan Pemerintah (PP) yang menyangkut perlindungan lahan, termasuk berisi insentif bagi pemilik yang sudah menetapkan lahan pangan berkelanjutannya.

"Alhamdulillah, nanti kalau ada Perpresnya akan lebih tajam perlindungan lahannya," ungkapnya saat dihubungi terpisah.

Selain itu, Pending menyebut, akan ada beberapa insentif pemberian pemerintah kepada petani, yang mempertahankan lahannya yakni perbaikan jaringan irigasi, kepastian jaminan air, adanya input produksi dalam bentuk subsidi dan pemberian alat dan mesin pertanian (Alsintan).

"Itu semua memang bagian dari upaya kita untuk menjamin produksi mereka," tandasnya. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: