Dinilai Tidak Sesuai Prinsip Penguasaan dan Pengurusan, UU Kehutanan Mau Diubah?

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
06 April 2018   15:45

Komentar
Dinilai Tidak Sesuai Prinsip Penguasaan dan Pengurusan, UU Kehutanan Mau Diubah?

Ilustrasi (Foto : Foto: Pixabay/ LUM3N)

Trubus.id -- Undang-undang No 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dinilai Dewan Perwakilan Rakyat RI sudah tidak sesuai dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan. Untuk itu, Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) menyerahkan Naskah Akademik (NA) Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Viva Yoga Mauladi mengataan menilai, banyak permasalahan dalam pengimplementasian Undang-Undang tersebut. Salah satunya, berkurangnya luas hutan, alih fungsi kawasan hutan, kebakaran hutan, perubahan hutan dan konflik dengan masyarakat hukum adat.

Selain itu Undang-Undang kehutanan itu juga dinilai menimbulkan dis harmonis dengan Undang-Undang lainnya. Tak hanya itu, ada juga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu disesuaikan dengan pemberlakukan UU Kehutanan ke depan.

Viva mengatakan segala permasalahan, perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan kebutuhan tersebut harus direspons dan diakomodasi dalam bentuk Peraturan Perundangan Kehutanan yang lebih komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan kehutanan.

"Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati revisi RUU Kehutanan tersebut untuk masuk dalam program legislasi nasional periode Tahun 2018-2019 pada Nomor Urut  66 dari 169 RUU Prolegnas yang ada,” ujar Viva dalam keterangan resminya, Kamis (5/4).

Ia menjelaskan, hutan sebagai salah satu sumber daya alam dalam pengelolaannya harus sejalan dengan konstitusi. Artinya penyelenggaraan kehutanan harus mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu pengelolaan hutan perlu dilakukan atas azas manfaat, lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, keadilan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab.

Penguasaan hutan oleh negara bukan suatu kepemilikan. Tetapi negara harus memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Ia berharap revisi Undang-Undang Kehutanan kelak dapat mengakomodir seluruh azas tersebut dan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas.

Pada kesempatan itu, usai memaparkan beberapa pointer yang ada dalam Naskah Akademik perubahan kedua atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan itu, Kepala BKD Jhonson juga menyerahkan draft Naskah Akademik perubahan kedua atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Naskah Akademik RUU tentang Perikanan. [RN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: