Cegah Alih Fungsi Lahan Sawah Produktif, Ini yang Dilakukan Pemerintah

TrubusNews
Ihsan Maulana
03 April 2018   16:30 WIB

Komentar
Cegah Alih Fungsi Lahan Sawah Produktif, Ini yang Dilakukan Pemerintah

Ilustrasi (Foto : Foto: Pixabay/romeuramosribeiro)

Trubus.id --  Untuk mencegah alih fungsi lahan sawah produktif, para menteri kini tengah menyiapkan aturan khusus. Nantinya, aturan tersebut akan dirilis dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil.

"Itu dibuat karena alih fungsi sawah saat ini mulai marak, dan itu jelas mengancam ketahanan pangan di masa mendatang. Sekarang, Perpres sedang disiapkan dan dibahas dari berbagai sisi, tapi kita masih perlu tim teknis," ujar Sofyan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (3/4).

Baca Lainnya: Mentan Klaim Lahan Persawahan Bertambah, Wapres Bilang Sebaliknya

ia menambahkan, langkah ini ditempuh karena alih fungsi sawah sudah marak khususnya di pulau Jawa. Selain itu, mencetak sawah baru sendiri butuh waktu lama. Ia juga mengungkapkan, setiap tahun sekitar 200 ribu hektare sawah sudah beralih menjadi kawasan industri, permukiman, sampai kawasan komersial.

"150.000-200.000 hektare per tahun lahan sawah itu berubah dari aslinya sawah jadi kepentingan lain, seperti kawasan industri, rumah dan lainnya," katanya.

Untuk menekan hal itu, maka pemerintah berupaya menerbitkan Perpres yang saat ini sedang dipersiapkan sebagai langkah menyelamatkan lahan sawah produktif yang masih ada.

Baca Lainnya: TNI Ikut Program Cetak Sawah, Wapres: Tidak Mempan

"Jelas harus diselamatkan sawah itu, khususnya yang ada di Jawa karena sudah teruji jadi daerah produksi sawah, sehingga padi harus diselamatkan. Karena Perpres tersebut jadi bagian implementasi lahan pangan yang berkelanjutan," tandasnya. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: