Realisasi Program Perhutanan Sosial Belum Maksimal, Kenapa? 

TrubusNews
Binsar Marulitua
12 Mar 2018   16:15 WIB

Komentar
Realisasi Program Perhutanan Sosial Belum Maksimal, Kenapa? 

Ilustrasi Perhutanan Sosial (Foto : Trubus.id / Binsar Marulitua )

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan 2 juta hektare lahan hutan sosial hingga 2018 dan 4,4 juta hektare hingga 2019. Akan tetapi, realisasi program pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan tersebut hingga kini baru mencapai 1,5 juta hektare.

Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK Erna Rosdiana menjelaskan, saat ini kemampuan masyarakat mengakses perhutanan sosial masih lemah sehingga perkembangan program itu berjalan lamban.

Terutama soal administrasi dan perencanaan pemanfaatan lahan karena para petani masih sering bingung untuk pengajuan ke KLHK. 

Baca Lainnya: Perhutanan Sosial Terbukti Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

"Mereka bingung, harus buat surat, lalu diajukan ke Menteri LHK. Selain itu, mereka enggak ngerti, kalau mengajukan, nanti peruntukannya untuk apa," jelas Erna di Jakarta, Senin (12/3).

Selain itu, Erna juga menyoroti pentingnya peran tenaga pendamping untuk memberi penjelasan hingga tingkat tapak tentang program ini. Termasuk membantu masyarakat mengajukan proposal kepada Menteri LHK.

Untuk itu, pihaknya memperluas peran tenaga pendamping dari yang semula hanya penyuluh swadaya menjadi penyuluh kehutanan di Dinas Kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di daerah. Bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, KLHK kini juga merekrut pendamping desa.

"Kami berharap nanti bisa semakin banyak yang mendampingi masyarakat. Intinya adalah dipendampingan. Kalau tidak ada pendampingan, yang dikhawatirkan adalah yang masuk 'free riders'," ujarnya.

Baca Lainnya: Presiden Jokowi Tindak Tegas Warga yang Mempermainkan Hutan Sosial

Seperti diketahui, dengan perhutanan sosial, masyarakat dapat memanfaatkan lahan hutan negara selama 35 tahun. Dengan program itu, aktivitas masyarakat menjadi legal di dalam kawasan hutan. Program tanggung jawab sosial (CSR) dan pemerintah pun dapat masuk ke masyarakat sekitar dan dalam hutan.

Untuk bisa memanfaatkan program ini, syaratnya sangat mudah. Masyarakat dilarang memperjualbelikannya, tidak diwariskan (kecuali usahanya), dan tidak ditanami kelapa sawit. Setelah 35 tahun izin pertama berakhir, masyarakat juga dapat memperpanjang izin lagi.

"Lokasi kami bisa bantu asal ditunjukkan GPS, titiknya di mana. Kami akan turun ke lapangan, verifikasi mereka, dan memastikan titik koordinatnya," tutur Erna. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: