Kepala BMKG: Tanggap Bencana Nasional Harus Berstandar Internasional

TrubusNews
Astri Sofyanti
05 Mar 2018   17:45 WIB

Komentar
Kepala BMKG: Tanggap Bencana Nasional Harus Berstandar Internasional

Diskusi dengan tema "Tanggal Bencana: Kerja dan Antisipasi" digelar Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) di Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin (5/3). (Foto : Trubus.id/ Astri Sofyanti)

Trubus. Id --  Diskusi dengan tema "Tanggap Bencana: Kerja dan Antisipasi" digelar Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) di Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin (5/3).

Dalam kesempatan itu, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati yang ikut hadir menerangkan, Indonesia secara geologis dan geografis dikelilingi oleh Cincin Api yang terbentang dari Pulau Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini menyebabkan banyak wilayah Indonesia yang berada di lempengan tektonik.

Karena itu, Dwikorita mengungkapkan, masyarakat di beberapa wilayah di indonesia kerap bersinggungan dengan gempa tektonik, erupsi gunung api, tanah longsor hingga angin puting beliung.

"Untuk menyikapi kondisi ini Indonesia seharusnya memiliki mitigasi bencana atau tanggap bencana secara nasional dengan standar internasional. Namun pada kenyataannya Indonesia belum memiliki standar internasional seperti yang telah dilakukan oleh Jepang, Australia, dan juga Amerika Serikat," ungkap Dwikorita.

Berdasarkan catatan yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah kejadian bencana selama 2018 terus meningkat. Hal ini bisa dilihat sepanjang Januari 2018 hingga Februari 2018 lalu, kejadian bencana di tanah air sudah mencapai 513 kejadian.

Sistem peringatan dini yang belum menjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia yang disebut sebagai penyebab banyaknya korban jiwa. Tak hanya itu, menurut perkiraan BNPB, kerugian dan kerusakan akibat bencana alam juga sudah mencapai angka fantatis yakni hingga puluhan triliun rupiah.

Untuk itu, baik BMKG dan juga BNPB ingin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat akan potensi bencana alam disekitar masyarakat.

Di kesempatan yang sama, BNPB juga memaparkan Pembangunan Sistem Penanggulangan Bencana. Mereka memaparkan juga tentang skema koordinasi secara kelembagaan antara BNPB dan juga BPBD serta Kementerian terkait untuk berkontribusi baik di tingkat provinsi ataupun daerah terkait ancaman ini. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

Bina Swadaya Kritisi UU Kontroversial Cipta Kerja

Peristiwa   24 Nov 2020 - 18:26 WIB
Bagikan:          
Bagikan: