Status Siaga Darurat Banjir dan Longsor di Cianjur, Diperpanjang Sampai 31 Maret

TrubusNews
Ihsan Maulana
12 Feb 2018   17:45 WIB

Komentar
Status Siaga Darurat Banjir dan Longsor di Cianjur, Diperpanjang Sampai 31 Maret

Longsor yang terjadi di kawasan Puncak, Senin (5/2/18) (Foto : Foto: Dok. Polres Bogor)

Trubus.id -- Menyusul masih tingginya curah hujan di sejumlah wilayah Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pun menetapkan status siaga darurat banjir dan longsor hingga 31 Maret. 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Dodi Permadi mengungkapkan sejak awal tahun 2018, Kabupaten Cianjur dilanda sejumlah  bencana alam karena tingginya curah hujan.

Diketahui, sejak Januari telah terjadi bencana di 13 lokasi. Salah satunya adalah lima kali pergerakan tanah di empat kecamatan. Hal itu menyebabkan dua bangunan sekolah rusak di Kecamatan Campakamulya.

Baca Lainnya: Pemkab Cianjur Turut Dorong Pembentukan Regulasi Perlindungan Sungai Citarum

"Kejadian lainnya adalah dua kali puting beliung yang mengakibatkan, empat rumah rusak berat, 1 rusak sedang dan 6 rusak ringan," jelasnya.

Sampai dengan pertengahan Februari, terjadi dua kali bencana di dua Kecamatan Cipanas tepatnya di Desa Ciloto dan Kecamatan Sukaresmi tepatnya di Desa Rawabelut.

"Namun di dua lokasi tersebut, hanya beberapa rumah yang terancam longsor karena pergerakan tanah. Lalu di Puncak Pass, tebing penyangga jalan longsor sepanjang 20 meter dan mengancam bahu jalan nasional," ungkapnya.

Baca Lainnya: BNPB: Tahun 2018, 275 Bencana Renggut 30 Nyawa

Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan Pemkab Cianjur, berupaya melakukan berbagai cara antisipasi bencana seperti mengungsikan warga yang tempat tinggalnya terancam atau terletak di wilayah rawan.

"Dari hasil pemetaan, hampir seluruh wilayah di Cianjur yang terdiri dari 32 kecamatan tergolong rawan bencana, khususnya wilayah selatan yang berpotensi terjadi pergerakan tanah, longsor dan banjir,” paparnya.

Pemkab Cianjur pun telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah yang terkait dengan infrastruktur untuk tetap siaga dan waspada dalam menyikapi potensi bencana alam seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: