Investasi 15 Pabrik Gula Pemerintah Dinilai Kurang Efektif Tanpa Riset dan Inovasi

TrubusNews
Binsar Marulitua
21 Sep 2020   14:31 WIB

Komentar
Investasi 15 Pabrik Gula  Pemerintah Dinilai Kurang Efektif Tanpa Riset dan Inovasi

Ilustrasi. Gula Kristal Putih (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Kepala riset Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, target pemerintah untuk membangun 15 pabrik gula pada periode 2020-2024 akan sulit tercapai tanpa adanya riset dan inovasi teknologi. Riset dan inovasi teknologi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas gula, menekan biaya produksi dan meningkatkan kapasitas produksi dengan cara yang lebih efisien.

Felippa menambahkan, pelibatan riset dan inovasi sangat dibutuhkan dalam membenahi kondisi industri gula di Tanah Air. Universitas-universitas maupun perusahaan swasta di Tanah Air dapat berkontribusi dalam mengembangkan ekosistem riset terkait gula untuk kemudian dapat dimanfaatkan oleh perkebunan tebu dan pabrik gula.

Riset dan inovasi ini juga diharapkan dapat membantu upaya revitalisasi pabrik gula yang sudah berusia ratusan tahun sehingga bisa berproduksi secara lebih efisien.

“Banyak hal yang perlu diprioritaskan dalam pembenahan industri gula. Salah satunya adalah memperbaiki kualitas gula nasional supaya bersaing dengan gula impor, baik secara harga maupun kualitas,” terangnya.

Selama ini impor gula dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa dicukupi oleh industri gula lokal. Selain itu, impor gula juga dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan kualitas gula. Saat ini, kualitas gula di Indonesia kadang belum sesuai dengan kebutuhan industri pengguna gula, seperti industri makanan dan minuman.

Lahirnya 12 pabrik gula tahun lalu merupakan salah satu bentuk keberhasilan pemerintah dalam memberikan insentif bagi pelaku industri gula yang berencana berinvestasi atau bahkan memperluas bisnisnya.

Bentuk insentif yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) nomor 10 tahun 2017 memberikan Fasilitas Akses Bahan Baku Industri Gula dalam bentuk pelonggaran impor gula kristal mentah selama kurun waktu tertentu. Namun berbagai bentuk insentif ini juga tetap harus diikuti adanya ekosistem yang mendukung berkembangnya inovasi teknologi.

“Permenperin nomor 10 tahun 2017 yang memperbolehkan penggunaan gula mentah impor untuk diolah dan secara bertahap digantikan dengan gula lokal ini diharapkan tidak hanya dapat mendorong tumbuhnya produsen gula, tapi juga untuk meningkatkan kualitas gulanya dapat memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri,” tambahnya.

Untuk menjaga kestabilan harga gula, Felippa juga menyarankan adanya evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 117 tahun 2015 pasal 3 yang menjelaskan bahwa jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian.

Peraturan ini perlu dihapuskan karena terbukti bahwa mekanisme pembatasan kuota impor ini tidak mampu meredam gejolak harga di pasar gula konsumsi dalam negeri. Sudah seharusnya pemerintah memberikan hak penentuan jumlah impor kepada pasar melalui importir yang memiliki lisensi impor. Pemerintah cukup melakukan pengawasan terhadap mekanisme impor agar berlangsung tertib dan efektif.

Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan penghapusan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 117 tahun 2015 pasal 4 yang menjelaskan bahwa Impor Gula Kristal Putih (GKP) hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Gula Kristal Putih (GKP).

Peraturan ini secara tidak langsung memberikan hak intervensi kepada pemerintah terkait waktu dilaksanakannya impor GKP. Indikator ketersediaan dan kestabilan harga GKP ditentukan oleh pemerintah melalui kementerian terkait.

“Peraturan ini terbukti kurang efektif karena kadang keputusan impor dan proses yang tidak cepat bisa mengakibatkan impor dilakukan ketika harga internasional sudah mahal. Sama halnya dengan kebijakan terkait volume, sudah seharusnya pemerintah memberikan hak penentuan waktu impor kepada pasar melalui importir yang memiliki lisensi impor,” pungkasnya.

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: