Tidak Ada Insentif untuk Petani saat Pemerintah Terima Rp143,66 Triliun dari Cukai Rokok

TrubusNews
Binsar Marulitua
14 Juli 2020   19:00 WIB

Komentar
Tidak Ada Insentif untuk Petani  saat Pemerintah Terima Rp143,66 Triliun dari Cukai Rokok

Ilustrasi petani tembakau (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Tembakau adalah pedang bermata dua untuk Indonesia. Tembakau menghasilkan manfaat ekonomi sebagai kontributor tertinggi untuk penerimaan negara berbasis cukai dan menciptakan lapangan kerja di hulu dan hilir.

Namun, produk tembakau seperti rokok juga berdampak negatif pada kesehatan, ekonomi dan lingkungan. 

Data Kementerian Keuangan pada 2019 mencatat, cukai tembakau mencapai Rp143,66 triliun atau US $ 10,33 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 95,5% dari semua pendapatan cukai tahun 2019. 

Meski demikian, pemerintah belum memiliki roadmap atau peta jalan yang jelas untuk industri pertembakauan di Tanah Air. Sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menyatakan akan berkonsentrasi untuk meningkatkan perekonomian berbasis industri skala nasional di daerah Jawa dan Bali.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, salah satu strategi yang tercantum di dalamnya adalah mengembangkan industri manufaktur, seperti industri hasil tembakau (IHT) dan beberapa komoditas lainnya.

Baca Lainnya : Perokok di Bawah Usia Meningkat Meski Produksi dan Luas Perkebunan Tembakau Menyusut di Indonesia

"Hal ini tentu saja membutuhkan dukungan di sektor on-farm guna mendukung jumlah produksi yang memadai jika berkaca pada RPJMN tersebut," jelas Pingkan. 

Pinkan mengungkapkan, rokok telah menjadi faktor penyumbang tingginya angka penderita penyakit tidak menular. Selain itu, merokok djuga membawa kerugian ekonomi, terutama pada keluarga berpenghasilan rendah.

Terdapat konsensus internasional bahwa, merokok sigaret menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi perokok aktif dan pasif yang terpapar asap rokok pasif (Centers for Disease Control and Prevention, 2006). Konsumsi rokok juga menyebabkan dampak ekonomi negatif, terutama bagi masyarakat miskin.

Data Reality Check pada 2016 menghitung bahwa keluarga Indonesia menghabiskan sekitar 30% dari pengeluaran harian mereka untuk rokok. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa rokok adalah produk yang bertanggung jawab atas pengeluaran per kapita tertinggi ketiga pada tahun 2014, setelah makanan siap saji dan biji-bijian beras. 

Pengeluaran yang berhubungan dengan tembakau adalah penyumbang kemiskinan terbesar kedua setelah pengeluaran beras pada tahun 2019 (Alika, 2019).

Namun, tembakau tetap menjadi salah satu tanaman komersial penting Indonesia yang diproses lebih lanjut menjadi rokok. Rokok adalah produk tembakau paling populer dan dikonsumsi oleh 1,1 miliar pengguna di seluruh dunia.

Baca Lainnya : Produksi Stagnan, Peneliti Dorong Pemerintah Terbitkan Peta Jalan Pertembakauan

Data WHO pada 2015 menyebutkan, sementara prevalensi merokok menurun di wilayah Amerika, Eropa, dan Pasifik Barat, konsumsi tembakau terus meningkat di Afrika, wilayah Mediterania Timur, dan Asia Tenggara, di mana jumlah perokok tumbuh dari 317 juta pada 2000 menjadi 364 juta orang pada 2015.

Menurut Tobacco Atlas, pada tahun 2016 saja konsumsi rokok di seluruh dunia mencapai sekitar 5,7 triliun batang. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan untuk daun tembakau dari daerah pertumbuhan seperti Indonesia.

Sementara itu,  penelitian International Coastal Cleanup mengungkap limbah rokok berperan besar pada  kerusakan lingkungan di 122 negara. 

Penelitian tersebut mencatat, jumlah puntung rokok yang ditemukan di wilayah pesisir telah meningkat dari 2,4 juta pada tahun 2018 menjadi 5,7 juta pada tahun 2019.

Peningkatan jumlah ini menjadikannya salah satu kategori sampah yang paling berpolusi yang mencemari pantai.

“Pemerintah perlu memperjelas arah kebijakannya melalui penerbitan road map pertembakauan. Selama ini pro dan kontra terkait kebijakan pertembakauan terus bergulir karena di satu sisi, tembakau berkontribusi besar dengan menghasilkan pendapatan negara melalui cukai hasil tembakau (CHT) dan menciptakan lapangan kerja dengan multiplier effect,” jelas Pingkan.

Baca Lainnya : Pemerintah Dinilai Perlu Memberi Insentif kepada Produk Tembakau Alternatif

Berbicara mengenai pertembakauan memang merupakan hal yang dilematis, menyadari adanya pain dan gain dari produk olahannya bagi masyarakat. Sayangnya, pemerintah cenderung kurang memperhatikan kesejahteraan petani tembakau dan tidak cukup memberikan insentif kepada mereka. 

Padahal, sebanyak 90% dari petani tembakau adalah mereka yang tergolong kepada smallholder farmers atau petani berskala kecil. Sementara 10% lainnya adalah pihak swasta dan pemerintah.
 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: