Kementan Atur Pelaksanaan Idul Adha di Masa Pandemi Covid-19

TrubusNews
Astri Sofyanti
14 Juli 2020   16:00 WIB

Komentar
Kementan Atur Pelaksanaan Idul Adha di Masa Pandemi Covid-19

Pasar hewan kurban. (Foto : Trubus.id)

Trubus.id -- Menjelang Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 31 Juli Mendatang, Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya menjaga dan menjamin keamanan dan kelayakan daging kurban. Pelaksanaan Perayaan Idul Adha tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Mengingat potensi penyebaran virus corona masih terjadi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) meningkatkan pengawasan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Baca Lainnya : Gugus Tugas Nasional Siapkan 4 Aturan Pemotongan Hewan Kurban

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) I Ketut Diarmita mengungkapkan bahwa Kementan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Permentan ini mengatur syarat minimal tempat penjualan hewan kurban, pengangkutan, kandang penampungan dan tempat pemotongan hewan kurban.

“Selain itu, tata cara penyembelihan hewan kurban dan distribusi daging kurban juga diatur sesuai aspek teknis dan syariat Islam,” kata Ketut melalui keterangan tertulisnya, Selasa (14/7/20).

Sementara itu, diakui Ketut, Ditjen PKH juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No.0008 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19).

Ketut mengatakan, SE ini mengatur tentang mitigasi risiko atau tindakan untuk mencegah dan meminimalkan penularan Covid-19 dalam pelaksanaan kegiatan kurban di tempat penjualan serta pemotongan hewan kurban. SE ini juga mengatur fasilitas pemotongan di luar RPH-R dan di RPH-R.

“Mitigasi risiko yang diatur meliputi jaga jarak (physical distancing). Pengaturan jarak minimal 1 meter, jual beli hewan kurban juga disarankan dengan memanfaatkan teknologi online yang dikoordinir panitia. Sedangkan kegiatan pemotongan hanya dihadiri oleh panitia dan distribusi daging dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik,” ujarnya menjelaskan.

Selain itu, Kementan juga akan masif melakukan pemeriksaan kesehatan awal (screening test) dengan melakukan pengukuran suhu tubuh. Jika ditemukan orang yang memiliki gejala Covid-19 dilarang masuk ke tempat yang berkegiatan kurban.

“Diperlukan juga penerapan higiene sanitasi, yaitu petugas yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging dan jeroan harus dibedakan. Dan harus disediakan fasilitas CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) serta hand sanitizer di banyak titik,” ujar Ketut menambahkan.

Selain penerapan higiene sanitasi, penerapan higiene personal dengan memakai masker, facehield, sarung tangan juga perlu dilakukan. Selain itu, mencuci tangan, hindari jabat tangan, dan diwajibkan menggunakan alat pribadi (alat sholat, alat makan, dan lain lain) juga harus diterapkan.

Untuk memudahkan pelaporan petugas dan informasi dari daerah, Ketut memastikan akan disiapkan sistem pelaporan kurban secara real-time berbasis web dan terhubung dengan iSIKHNAS.

“Informasi yang dilaporkan terkait kegiatan di lokasi penjualan dan pemotongan yang meliputi aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan,” lanjutnya.

Baca Lainnya : Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban di Masa pandemi Covid-19

Selanjutnya, tim pemantauan hewan kurban 1441 Hijriah telah ditetapkan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui Surat Keputusan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Nomor B.19.005/KP.310/F5/06/2020.

Tim terdiri atas 41 orang Dokter Hewan dan Paramedik untuk diturunkan ke lapangan wilayah DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

“Tugasnya melaksanakan koordinasi dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di daerah tugas,” lanjutnya.

Selain itu, juga ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner yang dilakukan oleh oleh pemerintah daerah. Kemudian melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan kurban, dan mendokumentasikan pelaksanaan pemantauan kurban.

Adapun kewajiban yang harus diterpkan di tempat pemotongan hewan. Utamanya, daging hewan kurban harus memenuhi persyaratan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Dalam merumuskan peraturan, Ditjen PKH juga terus melakukan koordinasi. Contohnya pada 4 Juni lalu dilakukan koordinasi mitigasi risiko dan protokol kesehatan Covid-19 dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: