Dosen IPB Saran Petani Hutan Optimalisasi Agribisnis dalam Perhutanan Sosial

TrubusNews
Binsar Marulitua
09 Juli 2020   20:00 WIB

Komentar
Dosen IPB Saran Petani Hutan Optimalisasi Agribisnis dalam Perhutanan Sosial

Ilustrasi Perhutanan Sosial (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Soni Trison mengungkapkan bahwa, perhutanan sosial di kawasan perdesaan, menjadi hal positif untuk pengembangan agribisnis. Hal tersebut bisa menjadi jalan keluar bagi 12 juta jiwa penduduk miskin yang bertempat tinggal di desa hutan.

Berdasarkan data potensi desa tahun 2006 dan 2008, jumlah desa hutan yang tersebar di 32 provinsi sebanyak 19.410 desa atau 26,7 persen. Berdasarkan hasil overlay dengan peta hutan, terdapat 25.863 desa dari 70.429 atau 36,72 persen. 

"Jumlah penduduk miskin yang bertempat tinggal di desa hutan sekitar 12 juta jiwa," jelas Soni dalam sebuah diskusi virtual Pengembangan Sumberdaya Alam Kawasan Perdesaan seri 3 beberapa waktu lalu. 

Soni menjelaskan, ketika sudah existing agribisnis, lalu ditambah perhutanan sosial, maka selain menjadi petani agribisnis, mereka juga petani hutan. Terlebih jika memang petani itu tadinya tidak punya lahan.

Baca Lainnya : Percontohan Tambak Udang Berkelanjutan Segera Dibangun di Perhutanan Sosial Lampung Selatan 

"Petani akan punya tambahan lahan untuk dikelola,"tambahnya. 

 Ia meyakini, pengembangan agribisnis di perhutanan sosial menjanjikan. Bahkan bisa saling melengkapi. Perhutanan sosial akan bisa meningkatkan ekonomi desa.

"Bisa jadi proses konflik sekitar hutan akibat dari kurang intensifnya jaring pengaman sosial, terutama kaitannya dengan intensifikasi di luar kawasan. Dengan adanya kebijakan pemerintah, peran dari perhutanan sosial ini sangat membantu pengembangan agribisnis hutan, selain mengembangkan pemasarannya, kelembagaannya. Banyak multiplier effect yang dihasilkan dengan integrasi agribisnis di perhutanan sosial,” tegasnya.

Dosen IPB University dari Departemen Manajemen Hutan tersebut juga mencontohkan, kontribusi perhutanan sosial di Jawa terhadap pengembangan agribisnis di kawasan pedesaan ternyata sudah bisa melahirkan produk-produk yang kaitannya dengan pangan, seperti tepung, kopi, jagung. Dengan sudah melibatkan 303.517 orang untuk di Pulau Jawa saja.

“Di sinilah peluang agribisnis. Perhutanan sosial sangat membantu, kita bisa tidak kekurangan pangan kalau kita bisa mengoptimalkan,” ungkapnya.

Tetapi, lanjut Soni, tentu ada 'pekerjaan rumah' besar yang perlu dibenahi agar pengembangan ini berjalan optimal. Menurutnya, area harus jelas. Perizinan perhutanan sosial yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini 35 tahun. Jadi harus dikelola dan terjaga kontinuitasnya.

Kedua, dengan pembenahan tata kelola atau manajemennya. Sumber daya manusia perlu ditingkatkan dengan sentuhan teknologi, relasi akses modal, pemasaran, dan perlunya pendampingan. Serta perkuat jejaring, kualitas produk dan packagingnya supaya bisa berkembang. Terutama di masa pandemi, digital marketing menjadi tuntutan.

Hal senada diungkapkan Drs Syahrul, MSi selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan masyarakat yang mengelola perhutanan sosial masih kesulitan dalam soal perizinan, permodalan, ketersediaan pendanaan juga kebutuhan akan tenaga pendamping.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Ini 5 Daerah di Jawa Barat dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Peristiwa   11 Agu 2020 - 09:18 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: