Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tertinggal dari 6 Negara Asia Tenggara

TrubusNews
Binsar Marulitua
09 Juli 2020   08:00 WIB

Komentar
Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tertinggal dari 6 Negara Asia Tenggara

Ilustrasi Petani merontokan gabah/ (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan, kualitas dan keamanan pangan Indonesia masih tertinggal kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Indeks Keamanan Pangan Global 2019 menempatkan kualitas dan keamanan pangan Indonesia di urutan ke-84 dari 113 negara, di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Filipina. 

"Indonesia masih perlu ditingkatkan. Isu kualitas dan keamanan pangan sudah disuarakan sejak lama dan masih membutuhkan awareness dan aksi yang lebih nyata dari penjual maupun konsumen," jelas Ira.

Baca Lainnya : Proyek Food Estate di Kalteng Mulai Digarap pada Oktober 2020

Data FAO 2017 menyebut, rendahnya kualitas dan keamanan pangan menyebabkan Penyakit bawaan makanan telah menyebabkan hilangnya pendapatan, meningkatnya biaya perawatan kesehatan, serta biaya hukum. 

Selanjutnya, berulangnya penyakit bawaan makanan dapat menyebabkan konsekuensi serius seperti malnutrisi parah dan kematian, terutama untuk bayi dan anak kecil.

Di saat yang bersamaan, kehadiran teknologi digital dalam industri makanan dan minuman sudah mengubah pola konsumsi di Indonesia dari transaksi fisik ke transaksi digital. 

Berdasarkan data Google 2019, terjadi lonjakan Nilai Dagangan Bruto (Gross Merchandise Value) hampir 15 kali sejak 2015 dan diperkirakan akan melampaui USD20 miliar pada tahun 2025 di Asia Tenggara. Ira mengatakan, tren serupa juga terjadi di Indonesia. 

Baca Lainnya : KLHK Ungkap Lahan Gambut Dalam Tidak Bisa Dijadikan Sawah di Kalimantan Tengah 

Pada 2019, orang Indonesia menghabiskan USD3,17 miliar (Rp45,16 triliun) dan terjadi peningkatan tahunan sebesar 60%, untuk konsumsi makanan dan produk perawatan pribadi lewat e-commerce.

“Perlindungan atas kualitas dan keamanan pangan, terutama yang dipesan dan dikonsumsi lewat platform digital, masih perlu ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan konsumen akan tumbuh kalau didukung dengan adanya perlindungan dan payung hukum,” jelas Ira.

Pernyataan Ira didukung data BPS 2019 yang menunjukkan, penjualan makanan, minuman dan bahan makanan menyumbang 27,85% dari seluruh penjualan e-commerce pada tahun 2018.

Kontribusi ini menjadikan penjualan makanan, minuman dan bahan makanan menjadi kategori yang paling banyak dijual di. Pengiriman makanan yang dipesan melalui platform digital memberikan peluang bagi konsumen dan penjual tetapi juga membawa risiko dan tantangan keamanan pangan baru.

Baca Lainnya : KLHK Dorong Budidaya Paludikultur pada Program Food Estate di Kalteng

Ritel e-commerce dan platform pengiriman makanan memperluas pilihan dan kenyamanan dengan memungkinkan konsumen memesan dari pilihan makanan yang lebih luas, termasuk dari restoran, penjual makanan rumah tangga, food court dan warung pinggir jalan dengan mudah. Di saat yang sama, model pengiriman membawa tantangan keamanan pangan yang baru, seperti bahan kemasan, prosedur penanganan, suhu, dan informasi keamanan pangan.

Ira melanjutkan, pandemi Covid-19 juga berkontribusi pada pergeseran ke arah konsumsi makanan melalui e-commerce. Pemberlakuan berbagai kebijakan pembatasan membuat restoran dan kafe tutup untuk pengunjung. Sebagai gantinya, mereka memaksimalkan layanan pesan antar, seperti melalui platform e-commerce.

Data McKinsey 2020 menunjukkan risiko penularan Covid-19 juga meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan pangan, dengan 70% konsumen dalam survei melaporkan lebih peduli tentang keamanan produk.

Implementasi Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring pada 7 April 2020. Seluruh apotek, Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF), pelaku usaha dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang menyelenggarakan peredaran obat dan makanan secara online harus menyesuaikan kegiatannya dalam memastikan keamanan obat dan pangan yang dijual dengan Peraturan Badan yang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan atau pada 7 Juli 2020.

Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 merupakan langkah positif pemerintah untuk memastikan keamanan pangan yang dijual secara online. Contohnya adalah terkait izin edar, kemasan, dan kewajiban BPOM untuk membina pelaku usaha dan masyarakat terkait obat dan pangan yang dijual secara online.

Peraturan tersebut menjadi ukuran bahwa pemerintah menyadari liabilitas tambahan yang mungkin terjadi akibat transaksi yang dilakukan secara online.

Baca Lainnya : Lumbung Pangan Baru, Pemerintah Akan Garap Konsep Food Estate di Pulau Pisang Kalteng

 “Namun sosialisasi dari peraturan ini harus dilakukan secara maksimal mengingat dibutuhkan adanya pemahaman dari penjual dan konsumen soal hak dan kewajiban mereka terkait keamanan pangan yang mereka hasilkan dan konsumsi. BPOM harus memastikan semua daerah dapat mengimplementasikan aturan ini di wilayahnya,” tegas Ira.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: