KKP-FAO Kerjasama Penanganan Penyakit Ikan Budidaya di Indonesia

TrubusNews
Binsar Marulitua
25 Juni 2020   22:00 WIB

Komentar
KKP-FAO Kerjasama Penanganan Penyakit Ikan Budidaya di Indonesia

ilustrasi Budidaya (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan kerja sama dengan Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) terkait proyek “Pilot testing of the Progressive Management Pathway for Aquaculture Biosecurity (PMP/AB) in Indonesia”.

Pembahasan dan kesepakatan yang dilakukan melalui aplikasi video conference ini dihadiri oleh perwakilan dari FAO, akademisi ahli penyakit ikan, serta tim teknis dan pemangku kebijakan dari lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) KKP, Rabu (24/6/2020) kemarin.

Selain rencana implementasi proyek PMP/AB, pertemuan tersebut turut membahas mengenai usulan kerja sama untuk proyek “Penilaian Ekonomi  terhadap Beban Penyakit Ikan pada Perikanan Budidaya di Indonesia”. 

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam arahannya menyatakan bahwa KKP menyambut baik dan sepakat dengan usulan kerja sama yang diajukan. 

Menurutnya kedua proyek ini akan sangat diperlukan di Indonesia karena beberapa faktor seperti tingginya hasil produksi akuakultur Indonesia.

Kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau terpencar sehingga konsep penanganan penyakit harus dibuat secara komprehensif, keragaman komoditas yang dibudidayakan di Indonesia serta rentannya Indonesia tertular penyakit dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam  sebagai penghasil produk perikanan budidaya di Asia.

Baca Lainnya : Simak Pedoman Persyaratan Budidaya Lobster Terbaru dari KKP

“Saat ini juga merupakan momen yang tepat untuk melaksanakan kedua d proyek diatas karena pemerintah sedang sangat concern terhadap perikanan budidaya, sehingga program yang dapat mendorong kemajuan perikanan budidaya di Indonesia akan dapat lebih cepat diimplementasikan,” lanjut Slamet.

Slamet menambahkan bahwa, proyek yang akan berjalan diharapkan memiliki output yang konkrit, sehingga dapat menjadi percontohan untuk dapat diterapkan di kawasan budidaya yang lain.

Ia mencontohkan proyek kerjasama sebelumnya dengan FAO yang berhasil memproduksi pakan ikan mandiri untuk komoditas patin yang formulasinya menghasilkan daging ikan patin yang lebih putih.

“Selain output yang jelas, lokasi yang akan dipilih harus benar-benar tepat, dan dapat menerapkan biosekuriti serta SOP secara kontinyu.  Ke depan juga harus bisa diproyeksikan untuk kawasan tersebut selain menerapkan biosekuriti secara berkelanjutan juga dapat menjadi kawasan budidaya yang bebas penyakit tertentu,” papar Slamet.

“Implementasi  proyek PMP/AB ini akan menjadi salah satu input bagi strategi nasional kesehatan ikan dan lingkungan, sehingga dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.  Keterlibatan Indonesia di proyek ini juga nantinya akan menjadi contoh baik bagi negara-negara lain. Selain itu, keterlibatan Indonesia pada dua kegiatan tersebut menjadi sangat strategis karena dapat meningkatkan kepercayaan pasar  terhadap produk budidaya Indonesia,” jelas Slamet.

Khusus untuk proyek  studi kasus tentang penilaian ekonomi terhadap beban penyakit  pada budidaya ikan Slamet berpendapat bahwa imbas dari penyakit ikan harus dapat dihitung dan diminimalisir untuk mengurangi dampak ekonomi bagi pembudidaya. Proyek ini juga diharapkan dapat memudahkan penghitungan risiko bagi perusahaan asuransi yang kini telah mengcover usaha budidaya dalam program Asuransi bagi pembudidaya ikan kecil (APPIK).

Representatif FAO Indonesia yang hadir dalam rapat ini, Juniati mengapresiasi ketertarikan dan dukungan KKP dalam proyek ini. Menurutnya Indonesia dipilih dalam proyek ini karena memiliki Strategi Nasional Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang baik dan telah menjadi model bagi negara – negara lain.

“Tidak banyak negara lain yang memiliki strategi nasional ini,” kata Juni.

Juni juga setuju dengan Slamet bahwa harus ada jejak berupa output yang ditinggalkan setelah proyek berakhir. “Telah menjadi kebijakan FAO bahwa untuk setiap proyek yang dijalankan harus menghasilkan inovasi yang baru dan memiliki nilai tambah yang ditawarkan bagi daerah yang menjadi lokasi percontohan,” jelas Juni.

“Dengan dimplementasikannya proyek PMP/AB dan Studi Kasus Penilaian Ekonomi terhadap Beban Penyakit Ikan pada Perikanan Budidaya di Indonesia, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi serta menjadi jembatan untuk proyek yang lebih besar,” tutup Juni.

Baca Lainnya : Miris, Peningkatan Benih Bening Lobster di Alam Malah Pacu Penyelundupan

Sementara itu akademisi ahli penyakit ikan, Prof. Slamet Budi Prayitno yang turut hadir dalam rapat virtual tersebut sependapat dengan Slamet bahwa konsep penanganan penyakit ikan sangat diperlukan dalam proses budidaya ikan. Terbentuknya kawasan budidaya yang bebas penyakit serta hitung-hitungan ekonomi dalam menangani kesehatan ikan mutlak diperlukan.

“Dalam proses quality assurance, salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan ialah health assurance. Hal ini mutlak diperlukan guna memastikan mutu produk perikanan budidaya memenuhi persyaratan keamanan pangan,” tambah Budi.

“Dengan gencarnya proses intensifikasi dan scale up yang dilakukan oleh pemerintah, strategi pengelolaan kesehatan ikan nasional menjadi elemen penting yang harus dijalankan secara berdampingan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kedua proyek diatas juga sangat selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 1 no poverty, SDG 2: zero hunger, SDG 3: good health and well-being, SDG 12: responsible production and consumption, SDG 13: cliate action dan SDG 14: life below water sehingga sangat tepat untuk dilakukan” imbuh Budi.

Sebagai informasi bahwa PMP/AB adalah konsep pengembangan dari Progressive Control Pathway (PCP) yang dikembangkan oleh FAO sebagai kerangka manajemen risiko secara bertahap  yang difokuskan pada pembangunan kapasitas pengelolaan melalui pendekatan secara bottom-up dan top-down, dengan keterlibatan  pemangku kepentingan guna meningkatkan kapasitas biosekuriti  perikanan budidaya pada tingkat nasional dan produsen. Kerjasama penerapan PMP/AB akan mulai dilaksanakan tahun ini, sedangkan proyek penilaian ekonomi beban penyakit ikan direncanakan mulai tahun 2021.

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: