LIPI paparkan Hasil Kajian PSBB di Masa Pandemi Covid-19

TrubusNews
Astri Sofyanti
19 Juni 2020   11:06 WIB

Komentar
LIPI paparkan Hasil Kajian PSBB di Masa Pandemi Covid-19

Pelaksanaan PSBB beberapa waktu lalu membuat transportasi publik sepi karena pemerintah meminta masyarakat melakukan untuk melakukan aktivitas di rumah. (Foto : Trubusid/Iman P. Prakasa)

Trubus.id -- Pandemi virus corona (Covid-19) berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan. Selain kesehatan, Covid-19 turut mengancam kehidupan sosial, ekonomi, hingga pendidikan di berbagai negara. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan salah satu lembaga riset yang aktif melakukan berbagai penelitian khususnya dalam mendukung pemutusan mata rantai Covid-19. Covid-19 yang ditinjau dari perspektif sosial dan budaya berpengaruh terhadap kebijakan normal baru (new normal).

Lantas, seperti apa hasil kajian sosial Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa Covid-19?

Pandemi Covid-19 tercatat sebagai kejadian luar biasa di hampir seluruh bagian dunia dan menjadi ancaman bagi kesehatan secara global. Terkait dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pandemi ini, diperlukan data dan informasi dasar untuk menentukan kebijakan.

LIPI telah melakukan berbagai kajian sosial mengenai dampak pandemi Covid-19 mulai sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga masa kenormalan baru (new normal).

Pandemi Covid-19 membuat perilaku sosial berubah, begitu pun kohesi sosial. “Pandemi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Indonesia sejak Maret lalu sampai saat ini mengalami perubahan yang cukup dramatis. Pola hidup berubah, mulai dari sisi individual sampai tataran sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum,” kata peneliti utama LIPI, R. Siti Zuhro dalam webinar “TalkTo Scientists: Fenomena PSBB, New Normal, dan Mobilitas dalam Kajian Sosial”, Jumat (19/6/20).

Dirinya mengatakan, kebijakan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan pelayanan publik sempat terhambat. Profesor Riset dari Pusat Penelitian Politik LIPI ini menyebutkan, kecenderungan masyarakat untuk mengakses layanan publik secara langsung masih sangat dominan.

“Peralihan menuju kenormalan baru perlu dibarengi dengan memberi edukasi serta sosialisasi secara masif kepada seluruh elemen masyarakat yang akan mengakses layanan publik secara online,” ujarnya.

Menurutnya hal ini dimaksudkan agar pelayanan publik tidak terganggu serta menjadi lebih efektif dan efisien.

“Kenormalan baru menuntut sikap untuk lebih tangkas dan adaptif meskipun prakondisi belum dibangun bersama,” sebutnya.

Terkait dampak PSBB terhadap aktivitas kehidupan masyarakat, survei menunjukkan selama pelaksanaan PSBB, diketahui terdapat 3,2 persen responden mengaku tidak keluar rumah sama sekali; 82,5 persen responden mengaku hanya keluar rumah untuk membeli keperluan penting; 10,6 persen keluar rumah untuk bekerja; sementara sisanya melakukan aktivitas di luar rumah seperti sebelum pandemi Covid-19. Dari data responden yang tetap keluar rumah 50 persen mengaku karena tidak dapat meninggalkan pekerjaan dan 33,3 persen karena merasa bukan bagian dari kelompok rentan.

“Survei ini dilakukan secara daring pada 3-12 Mei 2020 dengan total valid responden sebanyak 919 orang berusia 15 tahun ke atas di wilayah PSBB DKI, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten,” tutur Deny Hidayati, Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.

Selanjutnya menurut peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Rusli, masyarakat sebetulnya mendukung kebijakan PSBB dari pemerintah, namun, di sisi lain pelonggaran PSBB seperti di sektor transportasi membuat masyarakat bingung.

“Masyarakat berharap ada ketegasan berupa sanksi bagi para pelanggar kebijakan karantina wilayah dengan melahirkan payung hukum yang jelas dan tegas,” paparnya.

Dalam persiapan menuju kenormalan baru, Rusli menyampaikan ada hal-hal penting yang harus dilakukan dalam konteks ilmu sosial, terkait dengan norma-norma sosial yang terbentuk di masyarakat, salah satunya mengenai kepatuhan masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah.

“Isu ketidakadilan sosial, isu budaya, dan isu polarisasi sosial politik dalam banyak kasus di Indonesia ikut berperan menentukan sukses atau tidaknya di level masyarakat dalam transisi ini,” tutup Rusli.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: