Siapkan Rp677,2 Triliun, Jokowi Intruksikan 'Gigit Keras' Koruptor Dana Covid-19

TrubusNews
Binsar Marulitua
15 Juni 2020   12:00 WIB

Komentar
Siapkan Rp677,2 Triliun, Jokowi Intruksikan 'Gigit Keras' Koruptor Dana Covid-19

Presiden Joko Widodo (Foto : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Trubus.id -- Jokowi mengingatkan anggaran percepatan penanganan COVID-19 dalam Rancangan APBN-P 2020 yang sebesar Rp677,2 triliun harus dikelola secara akuntabel dan transparan, serta jangan sampai terdapat celah dalam tata kelola yang rawan disalahgunakan. Ia mempersilahkan aparat penegak hukum ‘menggigit’ oknum pejabat yang nekat korupsi di tengah pandemi corona. 

Hal itu dikatakan Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2020 yang diselenggarakan secara virtual dan diikuti oleh seluruh pejabat pemerintah pusat dan daerah.

“Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam hal akuntabilitas, pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan, tapi kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras,” tegasnya, Senin (15/6/2020).

Jokowi meminta anggaran yang telah dinaikkan dari sebelumnya sebesar Rp405,1 triliun menjadi Rp677,2 triliun itu, benar-benar dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang maksimal, dalam menangani pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi.

Baca Lainnya : Benarkah Mengonsumsi Telur Infertil Berbahaya untuk Kesehatan?

“Tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit, ‘output’ (hasil) dan ‘outcome’ (akibat) harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Kepala Negara meminta aparatur pengawasan internal pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat di setiap kementerian/lembaga dan juga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menerapkan kebijakan pencegahan penyalahgunaan, serta perbaikan teta kelola anggaran.

Baca Lainnya : Lumbung Pangan Baru, Pemerintah Akan Garap Konsep Food Estate di Pulau Pisang Kalteng

“Selain itu kerja sama, sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), harus terus dilakukan demikian juga sinergi antara aparat penegak hukum kepolsian, Kejaksaan Agung, KPK harus kita lanjutkan,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan anggaran untuk menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi menjadi Rp677,2 triliun dalam R-APBN-P 2020 sehingga defisit anggaran menjadi 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dari sebelumnya 5,07 persen PDB. 
 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: