Konsumen Indonesia Berisiko Konsumsi Pangan Tidak Aman Melalui Platform Digital

TrubusNews
Binsar Marulitua
08 Juni 2020   14:00 WIB

Komentar
Konsumen Indonesia Berisiko Konsumsi Pangan  Tidak Aman Melalui Platform Digital

Ilustrasi Makanan (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan, adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat Covid-19 menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada lonjakan pemesanan makanan lewat platform digital. Meski demikian, konsumen Indonesia belum sepenuhnya memerhatikan keamanan pangan ketika memesan melalui aplikasi digital.

Dalam memperingati Hari Keamanan Pangan Dunia yang jatuh pada 7 Juni 2020, CIPS menilai konsumen di Indonesia masih berisiko mengonsumsi pangan yang tidak aman melalui berbagai platform digital yang mempermudah dalam memesan makanan. 

“Kontribusi ekonomi dari kehadiran berbagai platform digital tentu tidak bisa diabaikan. Untuk terus mendukung kontribusi tersebut, keamanan pangan yang merupakan hak dari konsumen juga perlu dipastikan. Hal ini yang belum ada di Indonesia,” terang Ira.

Kehadiran platform digital ini juga menambah kompleksitas perlindungan konsumen.   Riset oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia juga menunjukkan layanan pesan antar makanan milik Gojek yaitu GoFood, telah memberikan akses pada merchant UMKM untuk berkontribusi sebesar Rp18 triliun pada perekonomian di Indonesia.

Adanya aplikasi digital untuk memesan pangan mempermudah konsumen untuk mendapatkan makanan dari berbagai sumber, seperti dari restoran, penjual makanan rumahan, food court, dan penjual kaki lima. 

Namun, pemesanan makanan melalui aplikasi digital juga mempunyai tantangannya sendiri, karena konsumen tidak dapat mengobservasi keamanan secara langsung. Pada akhirnya konsumen harus menyerahkan kewajiban tersebut pada penjual, pengantar dan operator.

Bakan, data Nielsen menunjukkan 41% responden survei mereka pernah melakukan order pesan antar makanan. Hal ini ditengarai karena penetrasi internet, ponsel pintar, dan promosi marketing pada pengguna.

Grab Indonesia melaporkan terjadinya kenaikan transaksi sebesar 4% pada single order dan 7% pada basket size order diantara Oktober 2019 sampai Maret 2020. Bahkan, laporan McKinsey menunjukkan 34% konsumen pada survei mereka lebih sering menggunakan layanan antar makanan selama krisis.

 
Ia pun menambahkan, kemudahan penggunaan aplikasi digital untuk pesan makanan mempermudah konsumen dan memberikan pilihan lebih banyak pada konsumen. Namun, di sisi lain hal tersebut juga menambah kompleksitas liabilitas keamanan pangan.

Jika cara antar pangan adalah sama dengan cara antar barang lainnya, itu akan menimbulkan risiko penyakit bawaan makanan atau foodborne illnesses.

Penyakit ini biasanya diakibatkan cemaran oleh bakteri, virus, parasit, dan hasil reaksi kimia yang diakibatkan penanganan yang kurang sesuai. Selama tahun 2000-2015, riset oleh Arisanti dkk menunjukkan adanya 61.119 kejadian keracunan makanan yang menyebabkan 219 kematian yang terjadi pada orang dewasa maupun anak di bawah umur.

Laporan BPOM juga menunjukkan 2.897 orang terpapar Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan pada 2018, di mana 55,60% mengalami sakit atau biasa disebut attack rate. Mirisnya, laporan tersebut menunjukkan 23% KLB tersebut belum diketahui penyebabnya. Jika tidak diketahui penyebabnya, pemerintah akan lebih sulit merumuskan kebijakan yang tepat untuk atasi KLB keracunan pangan.

 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari BPOM juga melaporkan adanya 4.553 pangan ilegal senilai Rp7,21 milyar yang akan dijual di e-commerce pada Desember 2019. Laporan BPOM juga melaporkan hampir 50% dari pengujian sampel makanan tanpa izin adalah tidak aman untuk dikonsumsi pada 2018.

Beberapa alasannya adalah terkait penggunaan zat berbahaya pada makanan seperti formalin, boraks, Rhodamin B, and Methanyl Yellow. Penemuan bakteri akibat lemahnya praktik higienis dan ketidaksesuaian sanitasi juga masih sering terjadi.

 
Karena adanya pengalihan kewajiban untuk memastikan keamanan makanan dari konsumen,  para operator, restoran, driver, harus mempertimbangkan suhu, cuaca, kemasan dan tempat penyimpanan untuk memastikan keamanan pangan sampai ke konsumen. 

Contohnya, jika makanan tidak diberikan kemasan dan storage aman selama diantar, bisa menyebabkan pertumbuhan pathogen berbahaya bagi konsumen. Pathogen ini sulit untuk diobservasi di meja makan konsumen kecuali makanan tersebut sudah sangat rusak.

Ira memberikan tiga rekomendasi. Pertama, Ira merekomendasikan agar operator menyediakan kontainer khusus untuk pengantaran makanan. Kontainer tersebut sudah biasa digunakan di negara lain untuk menjaga suhu dan menghindari kontaminasi bakteri. Ira berpendapat, penyediaan kontainer ini akan menguntungkan operator agar konsumen lebih merasa aman, loyal dan kembali memesan makanan.

Kedua, Ira berpendapat agar pemerintah lebih gencar mensosialisasikan pengetahuan keamanan pangan pada konsumen dan produsen makanan. Sosialisasi harus juga dilaksanakan terkait makanan yang dibeli secara online, karena tambahan liabilitas dibandingkan membeli secara offline. Informasi ini harus mudah didapatkan dan sederhana.

 Akses informasi juga mencegah produsen berbuat salah dalam mengolah dan mengemas makanan akibat kurangnya pengetahuan. Ini ditengarai karena prosentase jumlah produsen makanan informal di Indonesia cukup tinggi.

Ketiga, Ira berpendapat agar konsumen lebih aktif untuk mencari informasi untuk mengidentifikasi keamanan pangan, contohnya terkait identifikasi pangan aman, cara penyimpanan makanan dan menyimpan informasi atas makananan yang dikonsumsi setiap hari, jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Hal ini lebih memudahkan proses laporan jika ada KLB keracunan makanan terjadi.

"Konsumen juga harus aktif melaporkan keracunan makanan jika terjadi sehingga dapat ditangani dengan baik oleh regulator," pungkasnya.

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan: