Achmad Yurianto: New Normal Dilaksanakan Bertahap

TrubusNews
Astri Sofyanti
01 Juni 2020   11:00 WIB

Komentar
Achmad Yurianto: New Normal Dilaksanakan Bertahap

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto. (Foto : Dok. BNPB)

Trubus.id -- Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan berdasarkan penjelasan dari Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 bahwa pelaksanaan New Normal dilakukan bertahap. New Normal tidak mungkin dilaksanakan serempak di 514 kabupaten/kota karena permasalahan di masing-masing kabupaten/kota tidak sama.

 

“Pemerintah telah melakukan kajian komprehensif di semua kabupaten/kota secara terus menerus bersama tim ahli, tim pakar, dan tim dari perguruan tinggi untuk memantau kondisi masing-masing kabupaten/kota ini,” kata Yuri dalam keterangan persnya.

Diakuinya, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan. Di bidang kesehatan aspek epidemiologi menjadi sesuatu yang penting, karena untuk menetapkan New Normal di suatu daerah angka penurunan kasus positif setidaknya mencapai lebih dari 50 persen dari kasus puncak yang pernah dicapai di daerah tersebut dalam 3 minggu berturut-turut.

Selanjutnya, jika di suatu daerah masih terdapat penambahan kasus, maka rata-rata penambahan kasus positifnya harus menurun di bawah 5 persen dari kasus yang diperiksa. Kemudian dari sistem kesehatan yang perlu dipertimbangkan di antaranya penggunaan tempat tidur ICU dalam dua minggu terakhir dan sistem surveilans kesehatan yang diberlakukan.

“Ini jadi ukuran apakah daerah tersebut bisa melaksanakan konsep New Normal yang baru,” tuturnya.

Pertimbangan tersebut, ungkapnya, yang harus disampaikan kepada kepala pemerintahan setempat. Kalau kabupaten/kota tentunya pertimbangan gugus tugas inilah yang disampaikan kepada para bupati dan walikota. Selanjutnya pertimbangan itu disampaikan pula pada level pemerintahan, tokoh masyarakat, serta semua pihak yang ada di kabupaten/kota tersebut untuk memutuskan apakah akan melaksanakan New Normal atau akan menundanya.

Setelah diputuskan maka harus ada sosialisasi kepada seluruh masyarakat di kabupaten/kota tersebut. Tak hanya sosialisasi tapi seluruh pihak harus mendapatkan edukasi tentang apa yang harus dilakukan dalam New Normal.

Apabila pelaksanaan New Normal telah dipahami oleh masyarakat perlu dilakukan simulasi. Sebagai contoh, yang disepakati adalah pasar, maka harus dilakukan simulasi bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana.

“Apabila simulasi sudah dipahami dan diyakini sudah dilaksanakan maka New Normal tinggal dilaksanakan. Oleh karena itu kita tidak menganggap bahwa New Normal itu ibarat bendera start untuk sebuah lomba lari semua bergerak bersama-sama, tidak. Tapi sangat tergantung epidemiologi daerah dan ini jadi keputusan kepala daerahnya,” ujarnya.

Pihaknya menekankan kebijakan New Normal ini tidak dijadikan suatu euphoria baru bahwa kenormalan tersebut seakan-akan membebaskan kita kembali beraktivitas secara bebas seperti sebelum pandemi Covid-19.

Sementara ini, ada 102 kabupaten/kota yang tidak terdampak Covid-19, artinya di daerah tersebut tidak ditemukan kasus konfirmasi positif. Hal ini dapat dimaknai bahwa upaya untuk tetap menjaga diri jangan sampai terjadi penularan harus diutamakan. Tidak ada jaminan bahwa daerah yang tidak terdampak akan aman dari Covid-19.

“Oleh karena itu protokol kesehatan harus dijalankan di semua tempat,” tutup Yuri.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: