Soal Peredaran Daging Ilegal, Kementan Ajak Pemda Perkuat Pengawasan Produk Hewan di Pasaran

TrubusNews
Astri Sofyanti
14 Mei 2020   12:00 WIB

Komentar
Soal Peredaran Daging Ilegal, Kementan Ajak Pemda Perkuat Pengawasan Produk Hewan di Pasaran

Pedagang daging sapi di Pasar Kramat Jati. (Foto : Trubusid/Astri Sofyanti)

Trubus.id -- Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak seluruh pemerintah daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan menjual pangan asal hewan setelah beredarnya daging celeng di Kabupaten Bandung.

Untuk mengantisipasi potensi penyimpangan peredaran produk hewan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, diakui Ketut Kementan telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 0534/SE/TU.020/F5/04/2020 tentang penjaminan penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah dan pada masa pandemi Covid-19 pada tanggal 30 April 2020.

“Kita harapkan pengawasan keamanan produk hewan jelang hari raya ini dilakukan dengan memperkuat kerjasama dan koordinasi bersama aparat penegakan hukum,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita ketika menanggapi terkait pemberitaan beredarnya daging celeng di Kabupaten Bandung.

Ketut menekankan bahwa kebutuhan pangan asal hewan di masyarakat perlu terus dijaga, mengingat masyarakat butuh sumber protein untuk menjaga stamina dan kebutuhan daya tahan tubuh di tengah masa pandemi Covid-19.

“Kami juga berharap masyarakat aktif berperan mengawasi dan melaporkan setiap adanya penyimpangan peredaran pangan asal hewan di lapangan,” tuturnya.

Khusus terkait temuan peredaran daging babi yang dipalsukan dan dijual sebagai daging sapi di Kota Bandung, Ketut menyampaikan bahwa proses hukumnya sudah berjalan. Saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan Ditreskrim Polresta Bandung.

“Kami mengapresiasi kepolisian secara cepat mengungkap penyimpangan ini. Saya ingatkan pelaku usaha, praktik pemalsuan ini dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 10 milyar menurut UU No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,” tegas Ketut.

Sementara itu, terkait adanya peredaran telur infertil, Ketut menegaskan Peraturan Menteri Pertanian No. 32 tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, secara tegas mengatur bahwa pelaku usaha integrasi, pembibit GPS, pembibit PS, pelaku usaha mandiri dan koperasi, dilarang memperjualbelikan telur tertunas dan infertil sebagai telur konsumsi.

“Masyarakat harus berhati-hati dan teliti dalam memilih produk hewan untuk konsumsi keluarga. Jangan mudah tergiur harga murah, dan sebaiknya membeli produk hewan di tempat penjualan yang terdaftar, diakui dan tersertifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat,” pungkas Ketut.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

Banjir Rob Rendam 187 Rumah Warga di Tegal

Peristiwa   04 Juni 2020 - 08:31 WIB
Bagikan: