KKP Dorong Opsi Moratorium ABK Indonesia di Kapal Asing 

TrubusNews
Binsar Marulitua
13 Mei 2020   13:00 WIB

Komentar
KKP Dorong Opsi Moratorium ABK Indonesia di Kapal Asing 

Potongan gambar dari video kru kapal nelayan Cina yang membuang jenazah ABK Indonesia ke laut (Foto : [YouTube MBCNEW))

Trubus.id -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan, telah menyiapkan dua opsi solusi yang diajukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) terkait penyelesaian isu anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal asing.

Opsi pertama ialah menyetujui masukan dari Duta Besar Indonesia di Selandia Baru untuk melakukan moratorium ABK Indonesia di kapal perikanan asing. Opsi kedua, memberikan masukan teknis untuk perizinan ABK yang akan bekerja di kapal asing.

“Dua ini terserah mana yang akan disetujui. Jadi intinya adalah, ini (ABK) masalah kompleks,” jelas Menteri Edhy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (13/5/2).

Baca Lainnya : BP2MI Catat 389 Kasus Pengaduan ABK Sepanjang 2018-2020, Taiwan dan Korsel Terbanyak

Jika nantinya opsi moratorium yang diambil, Menteri Edhy menyebut KKP siap memberikan akses lapangan kerja agar para ABK Indonesia bekerja di kapal perikanan lokal. Bahkan, pihaknya telah menyiapkan kemudahan perizinan bagi para pemilik kapal perikanan agar mereka bisa menyediakan lapangan kerja.

“Hitungan saya kita masih butuh ABK, kalau satu kapal butuh 30 ABK, 1.000 kapal butuh 30.000 (ABK),” sambungnya. 

Menteri Edhy berkomitmen untuk menyelasaikan persoalan ABK dari hulu terlebih dahulu. Caranya, dengan membangun komunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja serta Kementerian Perhubungan untuk menyamakan persepsi. Terlebih dua lembaga tersebut memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memberikan izin bekerja kepada para ABK.

“Dari sisi aturan, memang kalau kita lihat KKP sendiri tidak punya wewenang untuk memberikan izin. Ada dua yang punya wewenang, Kemenaker (melalui UU Tenaga Kerja), dan Kemenhub (Melaui UU Pelayaran),” kata Menteri Edhy.

Baca Lainnya : Aktivis Desak Pemerintah Usut Perbudakan Modern ABK Indonesia di Kapal China

Bahkan, sebelum ramai pemberitaan tentang pelarungan ABK di media Korea Selatan beberapa hari lalu, Menteri Edhy mengaku telah mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi IX pada 15 Februari 2020, yang membahas tentang nasib ABK di kapal asing. Hasil kesimpulan rapat tersebut menyepakati agar ketiga lembaga yakni KKP, Kemenaker, serta Kemenhub melakukan pendalaman guna menyusun penyelesaian di sektor hulu.

“Nah, kemarin 3 hari yang lalu kita diundang Kemekomarves, kita diminta pemantapan,” urainya.

Sementara saat ini, terdapat empat cara yang biasa dilakukan para ABK hingga akhirnya mereka bisa bekerja di kapal asing. Cara pertama keluar melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), kedua menggunakan izin dari Kementerian Perhubungan. Cara ketiga ialah keluar setelah mendapatkan izin dari Pemda dan terakhir melalui jalur ilegal. 

“Masalah utamanya bukan di hilir tapi di hulu,” tandasnya.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Usai Budikdamber, Kini Ternak Ayam Portable Jadi Tren

Inovasi   04 Des 2020 - 17:33 WIB
Bagikan:          

Kohibora Fokus Hijaukan Kota Bogor Lewat Hidroponik

Peristiwa   04 Des 2020 - 15:14 WIB
Bagikan:          

Gubernur Bengkulu Ajak Seluruh Pihak Perkuat Kostratani

Peristiwa   04 Des 2020 - 13:49 WIB
Bagikan: