Menteri Edhy Sebut Ekspor Benih Lobster Sudah Lewat Kajian Mendalam Para Ahli 

TrubusNews
Binsar Marulitua
13 Mei 2020   12:00 WIB

Komentar
Menteri Edhy Sebut Ekspor Benih Lobster Sudah Lewat Kajian Mendalam Para Ahli 

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (Foto : Humas KKP)

Trubus.id -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan, izin ekspor benih lobster sesuai Permen KP Nomor 12 tahun 2020 sudah sesuai berdasarkan kajian mendalam para ahli. 

Permen KP Nomor 12 tahun 2020 mencabut dan merevisi aturan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Susi Pudjiastuti, yaitu Permen KP No. 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

"Aturan itu dibuat berdasarkan kajian para ahli. Sehingga kita lihat saja dulu. Kita bikin itu juga berdasarkan perhitungan," ujar Menteri Edhy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (13/5/2020). 

Baca Lainnya : Aktivis Desak Pemerintah Usut Perbudakan Modern ABK Indonesia di Kapal China

Mengenai kekhawatiran banyak pihak bahwa izin ekspor benih lobster akan mengancam populasi komoditas tersebut, Edhy punya jawaban. Dari hasil pertemuannya dengan ahli lobster Universitas Tasmania Australia, komoditas tersebut sudah bisa dibudidaya. Ditambah lagi, potensi hidup lobster budidaya sangat besar mencapai 70 persen, jauh lebih tinggi dibanding hidup di alam.

Menteri Edhy menambahkan, aturan izin ekspor benih lobster sebenarnya sangat mengedepankan keberlanjutan. Pasalnya, eksportir baru boleh mengekspor benih lobster setelah melakukan budidaya dan melepas-liarkan 2 persen hasil panen ke alam. 

"Kita minta mereka peremajaan ke alam 2 persen. Saya pikir ini bisa menjaga keberlanjutan," tambahnya.

Di samping keberlanjutan, alasan ekonomi menjadi pertimbangan diterbitkannya aturan ekspor benih lobster. Menteri Edhy mengaku banyak nelayan yang kehilangan mata pencaharian setelah adanya Permen KP Nomor 56 tahun 2016. Apalagi, permen tersebut tidak memperbolehkan lobster dibudidayakan.

Baca Lainnya : BP2MI Catat 389 Kasus Pengaduan ABK Sepanjang 2018-2020, Taiwan dan Korsel Terbanyak

"Kita mendorong keberlanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Keduanya harus sejalan. Tidak bisa hanya keberlanjutan saja tapi nelayan kehilangan penghasilan, tidak bisa juga menangkap saja tanpa mempertimbangkan potensi yang dimiliki," jelasnya.

Meeting virtual yang dipandu oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, TB Ardi Januar itu berlangsung sekitar dua jam. Selain soal izin ekspor benih lobster, isu lain yang dibahas di antaranya eksploitasi ABK di luar negeri, dampak pandemi Covid-19 terhadap nelayan dan ekspor produk perikanan, hingga pengembangan sektor budidaya di Indonesia.
 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Banjir Rob Rendam 187 Rumah Warga di Tegal

Peristiwa   04 Juni 2020 - 08:31 WIB
Bagikan:          

Harga Gula Masih Melambung di Atas Harga Eceran Tertinggi

Peristiwa   03 Juni 2020 - 17:04 WIB
Bagikan:          
Bagikan: