Taman Rimbo Panjang Diminta Tetap Perhatikan Kesejahteraan Satwa Hadapi Covid-19

TrubusNews
Binsar Marulitua
27 April 2020   17:00 WIB

Komentar
Taman Rimbo Panjang Diminta Tetap Perhatikan Kesejahteraan Satwa Hadapi Covid-19

Petugas Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi memberikan alat penyemprotan (sprayer), cairan desinfektan, serta obat-obatan untuk perawatan satwa, Lembaga Konservasi Taman Rimbo Jambi. (Foto : KLHK)

Trubus.id -- Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi memberikan arahan pengelolaan lembaga konservasi Taman Rimbo Panjang  dengan mengedepankan keamanan petugas yang memelihara satwa, serta memperhatikan etika kesejahteraan satwa.  Termasuk  mencegah Penyakit Infeksi Baru (PIB) dan Zoonosis lainnya.

"Harapannya, pengelola lembaga konservasi dapat meningkatkan standar pengelolaan satwa ditengah pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia saat ini," Kepala BKSDA Jambi Rahmad Saleh dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (27/4/2020). 

Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19,  BKSDA Jambi turut memberikan dukungan berupa alat penyemprotan (sprayer), cairan desinfektan, serta obat-obatan untuk perawatan satwa, yang diterima langsung oleh Kepala Lembaga Konservasi Taman Rimbo Jambi.

Sejak adanya himbauan untuk mengurangi berkumpulnya orang/massa melalui social distancing, masing-masing pemerintah daerah di wilayah lembaga konservasi berada telah mengimbau pemilik untuk menutup lokasinya. Lembaga Konservasi yang juga sebagai tempat edukasi dan rekreasi, dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan massa. 

Baca Lainnya : Deforestasi Netto 2018-2019 Capai 462,4 Ribu Hektare, KLHK Sebut Rendah dan Stabil

Kemudian KLHK melalui Ditjen KSDAE meminta UPT dan lembaga konservasi untuk menghentikan sementara kegiatannya untuk pengunjung dalam rangka mencegah penyebaran covid19. 

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Indra Exsploitasia mengatakan, sejak 16 Maret 2020 secara bertahap LK yang ada di Indonesia menutup kegiatannya untuk pengunjung. Meskipun dilakukan penutupan untuk pengunjung, pengelolaan satwa masih tetap dilakukan secara intensif.

"Namun penutupan LK berdampak pada turunnya anggaran operasional pengelolaan LK untuk pakan satwa, obat obatan dan SDM. Hal ini dikarenakan pengelolaan sebagian besar LK yang dikelola bergantung dari tiket pengunjung," kata Indra.

Sebagaimana peraturan Menteri LHK Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lembaga konservasi, pengelola LK diberikan hak untuk memungut tiket pengunjung dari kegiatan usahanya. Diversifikasi usaha lainnya juga bergantung pada kehadiran pengunjung.

Semakin banyak jumlah koleksi yang dimiliki unit LK semakin besar biaya operasional pengelolaannya terutama biaya pakan. Saat ini, beberapa LK sudah menerapkan penggantian jenis pakan satwa untuk tujuan efisiensi. Penggantian jenis pakan dimaksud tidak menurunkan nilai nutrisi hanya jenis dan frekuensi pemberian pakannya. 

Baca Lainnya : Ini Syarat Dapatkan BLT Desa Rp600 Ribu per Bulan

"Selain memiliki beban pengelolaan satwa, pengelola juga terbebani dengan kewajiban pembayaran pajak, baik pajak kepada Pemerintah Daerah maupun pajak penghasilan dan PPN ke Pemerintah Pusat. Maka untuk membantu mengurangi beban LK karena dampak covid19 ini, KLHK telah menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri tentang permohonan relaksasi pajak bagi lembaga konservasi pada sektor usaha bidang kehutanan," pungkas Indra.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

TNI AL Dan KKP Optimalkan Kerjasama Potensi Maritim

Peristiwa   30 Mei 2020 - 11:33 WIB
Bagikan: