Hari Bumi 2020 dalam Bayang Kelam Investasi di Indonesia, Virus Corona Mewabah

TrubusNews
Binsar Marulitua
22 April 2020   15:00 WIB

Komentar
Hari Bumi 2020 dalam Bayang Kelam Investasi di Indonesia, Virus Corona Mewabah

Ilustrasi Kerusakan Lingkungan (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Masyarakat dunia tidak lagi merayakan dengan berkumpul atau melakukan pelbagai aksi pada peringatan Hari Bumi, 22 April 2020. Di Indonesia, peringatan yang dimulai pada 50 tahun lalu ini dibayangi digdaya ekonomi kapitalistik yang mempengaruhi kebijakan investasi sebagai penyebab utama laju kerusakan bumi.

Ironisnya, sumbangsih kebijakan ini malah bernafsu, justru saat Indonesia melewati fase krisis kepanikan menghadapi Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Virus menular yang berasal dari hewan satwa liar akibat perubahan lingkungan. 

Salah satu kebijakan yang dinilai serampangan adalah rencana penghapusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan IMB melalui penerbitan Omnibus Law, yang bertujuan mempermudah investasi tumbuh di Indonesia. Ada 82 undang-undang yang dibagi ke dalam 11 klaster untuk disederhanakan dengan tujuan memudahkan investasi.

Lebih 60 persen daratan dikuasai investasi, 75 persen sungai tercemar berat, laju deforestasi yang seiring sejalan dengan peningkatan bencana hidrometeorologis dan berbagai kerusakan lain telah menjadi bukti narasi janggal di dalam pikiran, bahwa ekonomi tetap harus tumbuh melalui ukuran kinerja semu walaupun berakibat pada kerusakan lingkungan.

Untuk menguatkan cara pikir keliru itu, kerusakan lingkungan tidak pernah dikalkulasi nilai moneternya yang menjadi “biaya” untuk menumbuhkan ekonomi itu.

Baca Lainnya : Hespridin pada Kulit Jeruk Bisa Tangkal Corona, Begini Cara Sajinya

Dalam jangka panjang, hadiah krisis iklim tentunya akan menjadi hadiah buruk bagi bumi dan penghuninya. Tidak hanya manusia, keragaman biodiversitas juga diancam oleh laju perubahan iklim. 

Komitmen Paris yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 hanya sekedar jadi norma yang sama sekali tidak mengubah cara negara melegalkan praktik ekonomi ekstraktif yang acuh pada aspek sosial dan lingkungan. 

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati, menyebutkan, krisis yang terjadi sama sekali tidak membuat negara ini berubah. Bumi kita, bumi Indonesia dibiarkan terus dirusak oleh investasi. Negara dan korporasi jadi aktor utamanya. 

“Situasi saat ini malah dimanfaatkan korporasi perusak lingkungan untuk menggusur, merampas bahkan membunuh pejuang agraria dan lingkungan hidup yang berjuang mewujudkan wajah bumi yang lebih adil," tegas perempuan yang akrab disapa Yaya ini . 

Baca Lainnya : Hanya Ada 2,7 Juta Petani Milenal dari Total 33,4 Juta Petani Indonesia

WALHI mendorong agar pemerintah menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja; Menerbitkan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada rakyat berdasarkan nilai kemanusiaan dan lingkungan hidup. Produk hukum yang menjadikan distribusi pemanfaatan bumi dan sumber daya alam lebih adil dan lestari; Melakukan evaluasi perizinan industri ekstraktif yang telah merusak dan mengancam rakyat dan lingkungan hidup. 

Selanjutnya, Mengubah haluan ekonomi kapitalistik ke praktik ekonomi nusantara, praktik ekonomi berbasis kearifan lokal yang adil dan lestari. 

Melegalisasi Kehancuran Ekosistem Laut

Laut merupakan entitas ekologis yang sangat penting di planet bumi. Kondisi lautan yang sehat dan bersih merupakan kunci keseimbangan kehidupan yang harus terus dijaga. Tak hanya itu, laut yang sehat dan bersih adalah ‘bank’ pangan serta sumber protein penting bagi lebih dari 7 miliar manusia yang hari ini mendiami bumi.  

Namun, keberlanjutan ekosistem laut sedang mengalami keterancaman yang sangat serius, yang dibuktikan oleh hilangnya kandungan oksigen (deoksigenasi) di dalam laut dunia akibat krisis iklim yang disebabkan oleh aktivitas destruktif manusia. Fakta deoksigenasi, telah dilaporkan oleh sebuah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu International Union for the Conservation of Nature (IUCN) pada tahun 2019 lalu.

Di Indonesia, ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, juga mengalami keterancaman serius, yang dibuktikan dengan maraknya proyek reklamasi pantai lebih dari 40 titik. Pada saat yang sama, ekspansi proyek pertambangan nikel, pasir laut, dan juga batu bara, juga menghancurkan masa depan lautan Indonesia.   

Sisa bangunan Masjid yang terdampak instrusi air laut di tepi Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara

Kehancuran ekosistem lautan Indonesia, akan semakin parah jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja disahkan oleh Pemerintah dan DPR RI, mengingat RUU ini hanya menempatkan laut sebagai target invetasi, dalam arti objek eksploitasi atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 
 
Atas dasar tersebut, dalam peringatan hari bumi 2020 yang setiap tahun diperingati dan dirayakan pada tanggal 22 April, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan penghancuran ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang akan dilegalisasi oleh Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. 

Baca Lainnya : RUU Omnibus Law Dinilai Berdampak Buruk bagi Nelayan dan Masyarakat Pesisir

“Kami mendesak Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini dilakukan oleh DPR RI untuk dihentikan. Selain itu, kami meminta Presiden Jokowi untuk mencabut Surat Presiden yang telah ia kirimkan kepada DPR RI,” tegas Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati.

Menurut Susan, melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sangat-sangat terancam. Ia memberikan contoh, di dalam RUU Omnibus Law yang merevisi pasal 26A UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, disebutkan: “Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.”

“Pasal tersebut menghilangkan syarat-syarat penting, terutama pertimbangan sosial, ekologis, dan juga budaya. Dengan demikian, perlindungan ekosistem pesisir laut, dan pulau-pulau kecil, akan semakin masif dengan disahkannya RUU ini,” ungkap Susan. 

Meski di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja menyebutkan pasal mengenai konservasi laut, tambah Susan, namun hal tersebut menunjukkan kebingungan pemerintah. Selain karena konsepnya top-down dan berbasis utang luar negeri, konservasi laut adalah proyek ditujukan untuk melayani kepentingan korporasi untuk mengeksploitasi sumber daya genetik, salah satunya untuk kepentingan industri farmasi. 

Tak hanya itu, kawasan-kawasan konservasi laut yang selama ini telah ditetapkan justru dijadikan kawasan pariwisata skala besar dengan nama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). 

“Bagaimana mungkin konservasi laut akan disandingkan dengan eksploitasi laut? Pasal-pasal yang mengatur eksploitasi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil jauh lebih banyak dari pasal konservasi laut,” tutur Susan. 

Dengan demikian, RUU Omnibus Law Cipta Kerja hanya akan memperparah kehancuran ekosistem lautan Indonesia di masa depan yang merupakan bagian penting dari planet bumi. “Atas dasar itu kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menolak RUU ini,” pungkas Susan.


Kerusakan Lingkungan Memantik Pendemi Covid-19

Pendemi Covid-19 mengakibatkan seluruh bumi diwarnai kepanikan dan sadar sedang hidup dalam fase krisis. Krisis yang merambat ke multidimensi manusia menyadarkan bahwa bumi yang dihuni tidak lagi aman untuk menahan beban kerusakan lingkungan hidup. 

Perlakuan tidak adil segelintir manusia terhadap sesama manusia lain, flora dan fauna mengakibatkan bumi dihantui Covid-19. Virus ini dan 60 persen penyakit menular lainnya merupakan penyakit zoonosis.

Penyakit yang berasal dari penularan hewan, di mana lebih dari dua per tiga-nya berasal dari satwa liar. Laporan UNEP pada tahun 2016 menyebutkan aktivitas intensifikasi pertanian, industrialisasi dan perambahan hutan yang mengakibatkan perubahan lingkungan, merupakan penyebab utama kemunculan penyakit zoonosis.

Baca Lainnya : Ironi Hari Nelayan 2020 dalam Momok Prolegnas Omnibus Law 'Cilaka'

Pandemi Covid-19 diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa ancaman perubahan iklim sangat nyata. Di periode Covid-19, bumi bisa rehat sejenak dari aktivitas yang memicu perubahan iklim.

"Pandemi virus corona tidak menghentikan kita. Sebaliknya, itu mengingatkan kita tentang apa yang dipertaruhkan dalam perjuangan kita untuk planet ini," tulis situs Earth Day.

Hingga Rabu (22/4/2020) pagi jumlah kasus Covid-19 di dunia terus mengalami peningkatan. Tercatat sebanyak 2.553.435 orang terinfeksi virus yang menyerang saluran pernapasan tersebut. 

Dilansir dari situs data real time virus corona Worldometers, jumlah pasien yang sembuh tercatat ada 688.639. Sementara jumlah korban jiwa akibat Covid-19 mencapai 177.293.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia mengonfirmasi 75 kasus baru yang terinfeksi Virus Corona hingga pada Selasa (21/7/2020). Catata tersebut  menambah jumlah total menjadi 7.135 kasus.

Dari jumlah itu, jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 26 orang menjadi sebanyak  616 orang

Untuk mengatasi krisis Bumi,  Earth Day mengajak setiap orang untuk merayakan Hari Bumi bersama. Peringatan Hari Bumi bertujuan untuk mengajak setiap orang mencintai bumi dan menyelamatkan bumi.

Karena tak ada perkumpulan atau aksi seperti biasanya, setiap orang dapat ikut serta merayakan Hari Bumi dari rumah. Caranya, bisa dengan membagikan pesan positif dari rumah melalui media digital.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Harga Gula Masih Melambung di Atas Harga Eceran Tertinggi

Peristiwa   03 Juni 2020 - 17:04 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: