Pemerintah Selesaikan 7 Kasus Kerusakan Laut dengan Klaim Rp44 Miliar Selama 4 Tahun

TrubusNews
Binsar Marulitua
11 April 2020   16:00 WIB

Komentar
Pemerintah Selesaikan  7 Kasus Kerusakan Laut dengan Klaim Rp44 Miliar Selama 4 Tahun

Kapalkaram yang merusak terumbu karang (Foto : PSDKP KKP)

Trubus.id -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai awal tahun 2020, telah terjadi 21 kasus perusakan pesisir dan laut di Indonesia yang diakibatkan transportasi laut, sebagian besar merupakan kasus kapal kandas yang merusak terumbu karang. Penanganan kasus tersebut juga memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang cukup besar serta pemberian ganti rugi kepada masyarakat.

”Dari 21 kasus yang sudah ditangani sebanyak 7 (tujuh) kasus dengan nilai klaim ganti kerugian sebesar Rp44,579,112,682.24 dan USD 1,180,984.08 telah dibayarkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, telah dibayarkan ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp 3.961.754.913,56.  Proses negosiasi untuk kasus-kasus lainnya sedang berjalan”, ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Tb Haeru Rahayu.

Tb menjelaskan, Selain penanganan kasus kapal yang kandas, Ditjen PSDKP juga sedang melakukan penanganan kasus pencemaran perairan diantaranya yang sedang dalam pengawasan adalah pencemaran perairan Laut Lampia yang diduga melibatkan PT. Citra Lampia Mandiri. Perusahaan tersebut diduga melakukan pencemaran perairan terkait tumpahnya nikel ore di perairan Laut  Lampia.

Baca Lainnya : Ubah Himbauan, Kini Pemerintah Dorong Masyarakat Gunakan Masker Saat Keluar Rumah dan Tidak Sakit

PSDKP KKP  juga terus berkolaborasi dengan  Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) terus berkolaborasi dalam memberikan efek jera terhadap pelaku perusakan lingkungan dan pesisir laut.

“Dalam penyelesaian kasus perusakan lingkungan dan pesisir laut, KKP dan KLHK telah membangun sinergi yang baik dan ini menjadi modal yang berharga dalam menindaklanjuti kasus-kasus perusakan lingkungan dan pesisir laut”, terang Tb.

Lebih lanjut Tb menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2020 ini, terdapat 5 kasus kapal kandas yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang yang saat ini sedang ditangani oleh Ditjen PSDKP-KKP dan Ditjen PHLHK-KLHK. 

Kelima kasus tersebut diantaranya MV Aqua Blu yang kandas di perairan Wayag Kawasan Konservasi Perairan Nasional  Raja Ampat, kapal tongkang Virgo Sejati 287 (TB Virgo Sejati 38) yang kandas di Perairan Matahora & MT Endah Marin (TB Theodore II) yang kandas di Karang Koromaha Taman Nasional Wakatobi - Sulawesi Tenggara. Saat ini kasus-kasus tersebut sedang dalam proses verifikasi lapangan untuk menentukan nilai valuasi ekonomi sumber daya pesisir dan laut.

”Sudah ada tiga kasus yang saat ini sedang dalam proses perhitungan nilai kerugian yang diakibatkan atas kandasnya kapal-kapal tersebut dan saat ini sedang dikerjakan oleh Tim”, ujar Tb.

Baca Lainnya : Masker N95 dan Respirator Tidak Bisa Cegah Virus Corona

Sedangkan 2 kasus lainnya yaitu kapal wisata KM. Sueisan Indo II yang kandas di perairan Pulau Pandan - Sumatera Barat dan MT. Ahmad Jabbar ex. Josephine yang kandas di perairan Denpasar-Bali, saat ini sedang diagendakan untuk dilaksanaan verifikasi lapangan. Proses lanjutan ini sedikit terkendala dengan adanya penyebaran pandemi Covid-19.

Baca Lainnya : 90 Persen Partikel Dapat Menembus Masker Kain, Tidak Disarankan untuk Tenaga Medis

Dihubungi secara terpisah, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Matheus Eko Rudianto, menyampaikan bahwa proses penanganan kasus-kasus ini, tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang melaporkan ke petugas di lapangan, serta adanya koordinasi yang baik dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK-KLHK untuk dapat menyelesaikan kasus kasus-kasus tersebut.

Baca Lainnya : Hespridin pada Kulit Jeruk Bisa Tangkal Corona, Begini Cara Sajinya

Eko juga memaparkan bahwa KKP dan KLHK lebih mendorong pendekatan penyelesaian kerugian atas kerusakan ekosistem terumbu karang di lokasi kapal kandas. Tuntutan pembayaran kerugian kepada pemilik kapal meliputi kerugian berdasarkan perhitungan nilai ekologi, nilai ekonomi atau kerugian masyarakat, serta restorasi atau pemulihan lingkungan atas kerusakan ekosistem terumbu karang yang diakibatkan oleh kandasnya kapal-kapal tersebut. Pendekatan restorative justice yang ditempuh ini selain untuk memberikan efek jera juga agar ada PNBP yang dapat langsung disetor kepada negara serta ganti kerugian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang dirugikan.

”Pendekatan restorative justice yang ditempuh oleh KKP dan KLHK ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan", tutup Eko.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: