Ironi Hari Nelayan 2020 dalam Momok Prolegnas Omnibus Law 'Cilaka'

TrubusNews
Binsar Marulitua
06 April 2020   18:00 WIB

Komentar
Ironi Hari Nelayan 2020 dalam Momok Prolegnas Omnibus Law 'Cilaka'

Ilustrasi nelayan (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id --  Setiap tanggal 6 April, masyarakat pesisir dan nelayan selalu memperingati Hari Nelayan sebagai bentuk apresiasi jasa menjadi garda terdepan pemenuhan kebutuhan protein dan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tetapi, gelombang pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja (Cilaka) malah menjadi kado yang menjadi mimpi buruk, justru ketika nelayan tengah berjuang menghadang dampak pendemi virus Corona (Covid-19).

Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membacakan Surat Presiden (Surpres) rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja pada Rapat Paripurna kedua dalam masa persidangan III Tahun 2019-2020, Kamis (02/04/2020) lalu, maka RUU ini resmi akan dibahas sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020. 

Alih-alih menyusun langkah-langkah serius dan terukur untuk menangani penyebaran Covid-19, DPR RI bersama Pemerintah malah menjadikan situsi saat ini sebagai kesempatan untuk membahas RUU Omnibus Law yang jelas-jelas akan merugikan masyarakat, khususnya keluarga nelayan di Indonesia.  

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, menjelaskan bahwa pada hari nelayan 2020 ini, keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan ancaman serius bagi kehidupan nelayan dan pelaku perikanan rakyat di Indonesia.

“Lebih dari 2.2 juta nelayan dan 6 juta pelaku perikanan rakyat di Indonesia terancam oleh RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena isinya sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan mereka,” jelas Susan melalui keterangan pers yang diterima di Jakarta, (6/4/2020).   

Baca Lainnya : Nelayan Indonesia Bertahan dalam Terpaan 'Badai' Corona

Lebih jauh, Susan memerinci tujuh ancaman RUU Omnibus Law Cipta Kerja bagi nelayan sebagai berikut: pertama, menyamakan nelayan skala kecil dan nelayan tradisional dengan nelayan skala besar. 

Implikasinya nelayan-nelayan skala kecil dan nelayan tradisional, yang menggunakan perahu di bawah 10 GT serta menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, dipaksa harus mengurus perizinan perikanan tangkap sebagaimana nelayan skala besar. 

"Pada titik ini, pengurusan izin penangkapan ikan akan semakin mempersulit kehidupan nelayan skala kecil dan nelayan tradisional di Indonesia," tegasnya.

Kedua, lanjut Susan, memberikan kemudahan izin bagi kapal-kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, khususnya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif. Dampaknya, nelayan skala kecil dan nelayan tradisional harus bersaing dengan kapal-kapal asing di laut Indonesia untuk menangkap ikan.

Ketiga, mendorong ekspansi pembangunan pelabuhan skala besar di kawasan pesisir Indonesia. Dampaknya, tak sedikit kawasan pemukiman nelayan serta kawasan tangkap nelayan yang akan dirampas atas nama pembangunan, investasi serta pertumbuhan ekonomi.

Baca Lainnya : Hespridin pada Kulit Jeruk Bisa Tangkal Corona, Begini Cara Sajinya

Keempat, mendorong perluasan kawasan konservasi laut di Indonesia yang telah mencapai 20 juta hektar pada tahun 2019. Ke depan, pemerintah akan terus memperluas proyek konservasi laut seluas 32 juta hektar sampai dengan tahun 2030. Dalam praktiknya, proyek ini terbukti tak bisa menjawab kebutuhan nelayan karena sifatnya top-down.

Selanjutnya yang Kelima, mendorong massifnya impor ikan dan garam masuk ke Indonesia tanpa batas. Dengan demikian, RUU ini akan mendorong liberalisasi sektor perikanan di Indonesia. Dampaknya, kehidupan nelayan dan pelaku perikanan rakyat semakin sulit. 

Baca Lainnya : RUU Omnibus Law Dinilai Berdampak Buruk bagi Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Keenam, mewajibkan nelayan untuk memperoleh izin pengelolaan dalam rangka melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. RUU ini menyamakan nelayan dengan entitas bisnis besar yang akan melakukan aktivitas bisnis di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ketujuh, menguatkan posisi tata ruang laut, sebagaimana diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang tidak menempatkan nelayan sebagai aktor utama pengelola sumber daya kelautan dan perikanan, tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta ekosistem laut, serta hanya memberikan kepastian hukum hanya untuk investor.

Baca Lainnya : Ubah Himbauan, Kini Pemerintah Dorong Masyarakat Gunakan Masker Saat Keluar Rumah dan Tidak Sakit

Berdasarkan kajian tersebut, Susan mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena hanya akan memperparah kehidupan nelayan di Indonesia. Dalam pada itu, Pemerintah seharusnya menjalankan mandat utamanya untuk hadir melalui implementasi Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. 

 “Yang dibutuhkan oleh nelayan adalah laut yang sehat dan bersih, bukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. DPR RI dan Pemerintah harus segera mencabut RUU tersebut dan fokus melakukan penanganan terhadap penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan: