Kemendes PDTT: Skema PKTD Diharapkan Perkuat Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

TrubusNews
Astri Sofyanti
31 Mar 2020   15:34 WIB

Komentar
Kemendes PDTT: Skema PKTD Diharapkan Perkuat Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi, Kemendes PDTT, Eko Sri Haryanto, saat memberikan keterangan pers di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha BNPB Jakarta, Selasa (31/3). (Foto : Biro Humas BNPB)

Trubus.id -- Dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dalam langkah pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Skema tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD dengan harapan dapat memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi, Kemendes PDTT, Eko Sri Haryanto mengungkapkan, langkah ini diambil pemerintah sebagai bentuk respon dan antisipasi terhadap kemunculan kasus Covid-19 di wilayah desa dengan situasi ekonomi dan akses kesehatan yang masih terbatas.

“Masyarakat tetap melakukan kegiatan PKTD, karena itu merupakan bagian masyarakat untuk menikmati jaring pengaman sosial dalam sisi memperkuat ekonomi,” kata Eko saat memberikan keterangan pers di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha BNPB Jakarta, Selasa (31/3).

Lebih jauh dalam hal ini dijelaskan bahwa terdapat sejumlah poin dalam penerapan kebijakan PKDT dalam melawan pandemi Covid-19 desa, yang pertama yakni mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“APBDes harus diubah karena sebagai dasar untuk pengeluaran Dana Desa Tahun 2020,” sambungnya.

Kedua lanjut Eko, Kemendes PDTT akan melakukan PKTD secara swakelola oleh perangkat desa dan masyarakat, disusul dengan mendayagunakan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang ada di desa, agar aspek seperti kebersihan tetap terjaga tanpa ada teknologi dari luar desa.

Adapun pekerja yang diprioritaskan dalam PKTD tersebut adalah anggota keluarga miskin dan marjinal dengan sistem upah harian sehingga menjaga keberlangsungan perekonomian mereka.

Selain itu, ayang tak kalah pentingnya, yakni aspek kesehatan pekerjanya sendiri juga harus diperhatikan.

“Menjaga jarak aman antarpekerja serta menggunakan masker jika pekerja mengalami gejala sakit,” tutup Eko.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: