Revisi Permen, Menteri Edhy Bongkar Sejumlah Kebijakan Susi Pudjiastusi

TrubusNews
Binsar Marulitua
20 Mar 2020   09:19 WIB

Komentar
Revisi Permen, Menteri Edhy Bongkar Sejumlah Kebijakan Susi Pudjiastusi

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Edhy Prabowo (Foto : Humas KKP)

Trubus.id -- Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Edhy Prabowo, menyampaikan bahwa revisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016, yaitu tentang pengelolaan lobster. Nantinya, diharapkan budi daya lobster akan bisa dilakukan di seluruh wilayah perairan Indonesia.

”Tentunya dengan pengaturan yang sangat ketat sehingga tidak ada lagi masalah kekhawatiran terhadap kepunahan. Lobster itu sendiri sebenarnya kalau dari sisi jumlah telur yang ada di Indonesia dengan kemampuan dia untuk bertelur itu satu lobster itu bisa lebih dari 1 juta telur,” ujar Menteri Edhy saat memberikan keterangan pers melalui online, Kamis (19/3/2020). 

Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa kalau hitungan 1 juta sebelumnya dihitung dengan Rp500.000, itu sudah ada 27 miliar telur lobster di Indonesia. Ia menambahkan bahwa itu pun dengan asumsi kalau hanya satu kali saja bertelur, sewaktu kunjungan ke Pasaman satu lobster itu bisa melakukan empat kali bertelur 1 tahun.

Baca Lainnya : Jokowi Angkat Bicara Terkait Polemik Ekspor Benih Lobster

”Nah jadi kekhawatiran teman-teman, masyarakat yang bahwa kalau adanya eksploitasi atau adanya budi daya lobster diambil dari laut, kemudian kita melakukan budi daya di darat itu saya pikir sudah terjawab bahwa lobster itu sangat mudah untuk berkembang biak,” imbuh Edhy Prabowo.

Target utamanya, menurut Menteri Edhy, sesuai arahan Presiden di lobster ini difokuskan dibudi daya sangat hati-hati dan tidak boleh menimbulkan keributan.

Tentang budi daya lobster, Menteri Edhy menyebut akan fokus dulu dari masyarakat yang selama ini hidupnya mengambil benih itu, akan diprioritaskan kepada mereka karena diharapkan terjadi perputaran roda ekonomi dari bawah yang langsung otomatis.

“Saya pikir ini kita bahwa tempat ini banyak kita temukan spot-spot di mana melakukan budi daya, tapi apakah tempat itu akan sesuai dengan norma berbudaya yang benar itu lagi kita sambil berjalan kita kaji,” tambah Edhy. 

Menteri Edhy juga menjelaskan, jumlah potensi benih yang ada di Indonesia, kalau bergerak langsung sekaligus otomatis bergerak, masih lebih dari kapasitasnya, ini yang sedang dihitung. 

Baca Lainnya :  Rancangan Permen Terkait Lobster Dinilai Hanya Untungkan Pengusaha

“Makanya yang paling utama kalau tadi dibandingkan dengan tadi ada anda sebut di NTB Teluk Elong sama Teluk Ekas, itu mereka sudah ada secara alamiah melakukan budi daya tapi dari sisi budidaya yang baik dan benar itu masih perlu penyempurnaan,” sambungnya. 

Mengenai daerah-daerah mana yanh akan jadi tempat budi daya, Menteri KP menyampaikan semua daerah yang berpotensi tentunya akan diberikan kesempatan. 

“Tapi yang paling jelas adalah jangan sampai dengan semangat budi daya tapi malah merusak lingkungan bahkan nanti malah menghilangkan benih-benih yang selama ini muncul di daerah itu. Makannya nanti akan ada analisa, hitung-hitungan dari tim kami sudah siap,” katanya.

Kepiting dan Rajungan 

Pada keterangan lain, Menteri Edhy juga menjelaskan bahwa Permen Nomor 56 juga mengatur tentang kepiting, dan selama ini yang hanya boleh dalam Permen Nomor 56 ini hanya boleh dikeluarkan sebanyak 100 gram.

”Padahal dalam kenyataan kepiting yang selama ini ada itu adalah budidaya kepiting soka. Di mana kepiting soka ini ukurannya tidak bisa mencapai 150 gram karena kalau sudah 150 gram dia otomoatis tidak lagi soft sell, dia kan sudah menjadi keras lagi, sehingga rata-rata mereka dipasarkan lebih tidak sampai dari 80-90 gram,” jelasnya. 

Baca Lainnya : Ekspor Benih Lobster Dinilai Berdampak Negatif Bagi Perekonomian Nasional

Diharapkan dengan adanya revisi ini Permen Nomor 56 ini, lanjut Menteri KP, pelaku usaha budidaya kepiting soka itu akan bisa hidup lagi, dan tentunya ada kekhawatiran seandainya nanti kepiting-kepiting soka ini bisa diambil dari anakan alam atau dari telur-telur di alam, jangan dikhawatirkan karena sudah mampu untuk melakukan budi daya kepiting itu sendiri.

”Artinya tinggal perlu perbanyakan dan ini pun sekali lagi perlu selalu akan dilakukan evaluasi dan setiap tahunnya perkembangannya apakah seperti apa, ini yang akan kita lakukan,” ujarnya. 

Selanjutnya, di Permen 56 ini juga ada rajungan namun memang tidak menjadi diskusi yang banyak atau perdebatan, kerena rajungan di sini kalau dibudidayakan biaya sangat mahal. 

Baca Lainnya : Upaya KKP Menjawab 6 Tantangan Pengembangan Industri Budidaya Lobster

“Sehingga rajungan ini mungkin ke depan, ke depannya nanti kita akan melakukan perbanyakan tapi kita akan kembalikan ke alam sebagai pembibitan biar alam yang akan melepas yang akan melakukan perbanyakan benih rajungan di alam,” lanjutnya. 

Selain itu, ada juga revisi Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 yang mengatur tentang kapal pengangkut ikan hidup. Revisi dikhususkan untuk para pelaku budidaya ikan kerapu.

"Ini menjadi banyak perdebatan juga karena dulu pelaku pembudidaya di pesisir Indonesia akibat diberlakukan permen ini tidak lagi bisa jual kerapu," ujarnya.

Revisi   Peraturan Menteri juga menyasar pada  larangan penggunaan cantrang dalam penangkapan ikan yang diatur dalam Permen Nomor 71 Tahun 2014.

"Yang selama ini menjadi ribut kan cantrang. Kenapa cantrang, bagaimana cantrang. Ini akan atur kelola dan revisi permen 71 tahun 2014," ujar Edhy. "Secara prinsip akan diatur dan semoga kita bisa manfaatkan (cantrang) tanpa harus merusak sumber daya laut," tambahnya.

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: