Epidemi Corona, Doni Monardo Dorong Pemda Tetapkan Protokol Mencakup 4 Aspek

TrubusNews
Binsar Marulitua
16 Mar 2020   21:00 WIB

Komentar
Epidemi Corona, Doni Monardo Dorong Pemda Tetapkan Protokol Mencakup 4 Aspek

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dalam konferensi pers bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian serta jajaran unsur pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin 16 Maret 2020.  (Foto : Humas BNPB)

Trubus.id -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengungkapkan, semua kebijakan daerah terkait virus Corona  (Covid-19) harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Perihal tersebut disampaikan Doni dalam konferensi pers bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian serta jajaran unsur pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin 16 Maret 2020. 

Doni sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengungkapkan, bagi tiap-tiap daerah diharapkan dapat menetapkan protokol yang berkaitan dengan penanganan dengan mencakup 4 (empat) aspek. 

"Pencegahan, Respon, Pemulihan dan Tim Pakar serta melakukan konsultasi tentang rencana kebijakan yang akan dibuat kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,"jelasnya. 

Baca Lainnya : 5 Negara dengan Kematian Tertinggi Pendemi Virus Corona

Dalam rangka penanganan Covid-19, lanjut Doni, pemerintah daerah bisa mengambil langkah-langkah kebijakan melalui strategi Social Distancing dengan berpedoman kepada protokol yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di Institusi Pendidikan, kegiatan ibadah, kegiatan berkumpul di tempat publik, pembatasan acara keramaian, proses kegiatan kerja Aparatur Sipil Negara, aktititas Front Liners (pekerja garis depan) dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat. 

Hal ini ditempuh dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat.

Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat melakukan penguatan fasilitas kesehatan dengan melibatkan Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah (RSUD), Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta serta penguatan system laboratorium di daerah masing-masing.

Baca Lainnya : Surati Jokowi, WHO Desak Indonesia Tingkatkan Mekanisme Tanggap Darurat Pendemi Virus Corona

Kemudian dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah harus memaksimalkan kolaborasi pentahelik (Pemerintah, Akademisi/Pakar, Dunia Usaha, Komunitas/Masyarakat dan Media) serta pelibatan sampai tingkat Desa/Kelurahan termasuk perangkatnya (PKK, Karang Taruna dan RT /RW).

Adapun sebelum membuat keputusan, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membentuk gugus tugas daerah terlebih dahulu dan bersifat segera. Kebijakan dan tindakan penanganan Covid-19 harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. 

"Kemudian yang terakhir, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan keselamatan masyarakat, kepentingan antar daerah dan kepentingan nasional,"tutupnya. 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bertambah 218, Pasien Positif Covid-19 Jadi 2.956 Kasus

Peristiwa   08 April 2020 - 16:51 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          

Pemerintah Miliki 20 Alat PCR Covid-19

Peristiwa   08 April 2020 - 14:34 WIB
Bagikan: