KLHK Dorong 100 Pengusaha Hutan Tanaman Industri Cegah Kebakaran Hutan

TrubusNews
Binsar Marulitua
28 Feb 2020   14:00 WIB

Komentar
KLHK Dorong 100 Pengusaha Hutan Tanaman Industri Cegah Kebakaran Hutan

ilustrasi. Kebakaran hutan dan lahan (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum), KLHK bekerjasama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) POLRI mengadakan sosialisasi penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada 100 (seratus) Penanggung Jawab Usaha  yang bergerak pada bidang Perkebunan Sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada Kamis 27 Februari 2020 di Provinsi Riau.

Kebakaran di area konsesi menjadi salah satu penyumbang kerusakan lingkungan yang berdampak masif, baik dari dampak kesehatan masyarakat, lumpuhnya ekonomi dan transportasi, musnahnya flora dan fauna, dampak terhadap perubahan iklim, hingga pencemaran asap lintas batas negara. 

Direktur Jenderal Gakkum, KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong pencegahan dan pengendalian karhutla. KLHK bersama pihak Kepolisian dan Kejaksaan Agung RI telah melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakar hutan baik perseorangan maupun korporasi.

Baca Lainnya : KLHK Menangkan Gugatan Karhutla, 1 Korporasi di Jambi Didenda Rp25,5 Miliar

"Berbagai langkah penegakan hukum, baik kegiatan penyegelan, sanksi administrasi, perdata, hingga pidana kami lakukan," jelas Rasio dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Rasio menjelaskan upaya pencegahan dan pengendalian hanya akan efektif apabila semua pihak baik dari Pemerintah Daerah, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dan masyarakat berperan aktif.

"Kami meminta gubernur, bupati dan walikota untuk mengawasi kepatuhan perusahaan, kalau perusahaan tidak patuh harus ditindak. Pemda punya kewenangan penindakan, "tegas Rasio.

Rasio juga mengungkapkan bahwa KLHK telah memberikan 198 sanksi administratif dan menggugat perdata 17 perusahaan yang dilokasinya terjadi Karhutla. Total ganti rugi yang diputuskan terhadap 9 perusahaan terkait karhutla sebesar Rp 3.071 triliun.

Selain itu 5 kasus pidana telah dibawa kepengadilan.

Baca Lainnya : Sudah 52 Korporasi Pemegang izin Konsesi Disegel Terkait Karhutla, Luas Lahan Capai 8.931 Hektar

"Saat ini kami terus melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus Karhutla yang terjadi pada 2019. Kami juga terus bekerjasama dengan kepolisian. Kami telah melakukan fasilitasi penanganan 87 kasus karhutla yang dilakukan kepada POLRI.,"tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Bareskrim POLRI, Komjen Pol. Drs. Listyo Sigit, mengatakan selama tahun 2019 telah menetapkan 369 tersangka yang terdiri dari 342 perorangan dan 27 korporasi. Di Provinsi Riau sendiri telah ditetapkan 78 tersangka yang terdiri dari 73 perorangan dan 5 korporasi.

Sedangkan di tahun 2020 ini, sudah ada 19 kasus karhutla di Provinsi Riau dalam tahap penyelidikan. Listyo juga mengatakan bahwa POLRI akan bergerak sebelum karhutla terjadi. Jika Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan upaya pengendalian atau pencegahan karhutla maka akan dilakukan tindakan tegas berupa sanksi hukum. Kepala Bareskrim POLRI juga menegaskan perlunya sarana dan prasarana pencegahan karhutla di area konsesi. 

Dalam kesempatan ini, Kapolda Riau, Irjen Pol. Agung Setya Imam Effendi, juga mempresentasikan aplikasi Lancang Kuning. Aplikasi ini merupakan sistem penanganan karhutla secara terstruktur, terukur, dan efisien yang dibangun oleh Polda Riau.

Sistem ini memberikan informasi akurat untuk mendetaksi titik koordinat hotspot dan melakukan verifikasi lapangan, melalui dukungan data dari satelit Terra, NOAA, LAPAN, dan Aqua. Fungsi dari sistem ini antara lain untuk memobilisasi orang, peralatan, anggaran, dan sumber daya lain untuk pemadaman, serta saluran komunikasi secara realtime dengan anggota di lapangan. Aplikasi ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya oleh Presiden RI. 

Baca Lainnya : 27 Lahan Konsesi Disegel Terkait Karhutla, 3 Korporasi Masuk Penyidikan

Direktur Penegakan Hukum Pidana, KLHK, Yazid Nurhuda, menambahkan bahwa upaya penegakan hukum khususnya pidana, sejatinya merupakan langkah represif terakhir yang dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku karhutla. Perlu digarisbawahi bahwa upaya pencegahan dan pengendalianlah haruslah dijadikan basic key movement dalam mengendalikan kejadian karhutla.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Nasution, Direktur Jenderal Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani, Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Listyo Sigit, Kapolda Riau, Irjen Pol. Agung Setya Imam Efendi, Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda, Direktur Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim POLRI, Brigjen Pol. Agung Budijono, Perwakilan Kejagung RI, Asnath Hutagalung, serta aparat pemerintah daerah. 

Di akhir acara, diberikan Maklumat Penegakan Hukum Karhutla kepada 100 Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bergerak pada bidang Perkebunan Sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Riau.

Dalam maklumat tersebut, berisi himbauan tegas kepada seluruh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan di sektor kehutanan, sektor pertanian dan sektor perkebunan wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan menaati seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Maklumat ini sangat diharapkan tidak menjadi lembaran simbolik semata, melainkan dijalani dengan penuh kesadaran, kepedulian, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan hidup dan kehutanan serta demi generasi mendatang.

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

Total positif Covid-19 di Indonesia Capai 3.293 Kasus

Peristiwa   09 April 2020 - 17:13 WIB
Bagikan: