Villa di Puncak Dituding Penyebab Banjir Jakarta, Kementerian ATR/BPN akan Audit Tata Ruang

TrubusNews
Binsar Marulitua
26 Feb 2020   13:00 WIB

Komentar
Villa di Puncak Dituding Penyebab Banjir Jakarta, Kementerian ATR/BPN akan Audit Tata Ruang

Sejumlah anak bermain saat banjir merendam Jakarta. (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Banjir yang menggenangi sebagian wilayah DKI Jakarta sejak Senin (24/2/2020) hingga Rabu (26/2/2020) pagi menyebabkan masyarakat harus mengungsi di beberapa lokasi. Beberapa jalan protokol lumpuh, permukiman penduduk terendam, bahkan banjir juga menyentuh Istana Kepresidenan.

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Dirjen PPRPT), Budi Situmorang menyebut hal ini terjadi akibat kepadatan pembangunan Jakarta dan kurang taatnya tata ruang dari hulu ke hilir.

Tahun 2020 ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang melakukan mengaudit tata ruang dari hulu sampai ke hilir.  Menurut informasi dari hulu juga ada persoalan karena daerah puncak, Bogor, Jawa Barat, banyak yang berubah fungsi menjadi villa.

Lebih lanjut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Karena pada persyaratannya villa hanya 20% unsur tata ruangnya.

 "Kalau lebih akan kita bongkar," tegasnya di  Jakarta, Selasa (25/2/2020) kemarin.

"Ia menjelaskan, sebenarnya Jakarta dari dulu sudah banjir.  Biasanya kita escape close-nya kan 40% daerah Jakarta itu di bawah air, kalau pergi ke daerah Tanjung Priok itu di atas dia ada tanggul aja kan gitu, itu satu faktanya," tambah Budi Situmorang.

Baca Lainnya : Banjir Jakarta, Pemprov DKI Buka Layanan Evakuasi Hewan Piaraan

Budi Situmorang menuturkan akibat kepadatan bangunan tersebut banyak resapan air jadi tertutup hingga membuat beberapa ruas titik di wilayah tertentu tergenang banjir karena terus diguyur hujan deras.

"Semalam hujannya memang deras tapi resapan tertutup oleh bangunan-bangunan jadi kan drainase nggak jalan," ujarnya.

Selain itu Budi Situmorang menceritakan bahwa pihaknya juga bekerjasama dengan Ditjen Sumber Daya Air.

"Di daerah tengah Bogor Depok dan sekitarnya itu kan kebanyakan danau sekarang kan terus berkurang, kita kerja sama untuk menyertipikatkan danau supaya danaunya tidak berkurang,” ujarnya.

Baca Lainnya : BNPB Pantau 106 Titik Banjir Jakarta, Bendung Katulampa Normal

Budi Situmorang menegaskan untuk pemulihan di hilir Jakarta pihaknya akan mengidentifikasi lokasi di Jakarta, ada yang mau kita bongkar termasuk bangunan yang tidak mempunyai hak. Karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Pemerintah bisa mencabut hak kalau dia untuk penanggulangan bencana," pungkasnya 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bertambah 218, Pasien Positif Covid-19 Jadi 2.956 Kasus

Peristiwa   08 April 2020 - 16:51 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          

Pemerintah Miliki 20 Alat PCR Covid-19

Peristiwa   08 April 2020 - 14:34 WIB
Bagikan: