13 Kementerian Bersama KPK Keroyok Penegakan Hukum SDA

TrubusNews
Binsar Marulitua
24 Feb 2020   14:00 WIB

Komentar
13 Kementerian Bersama KPK Keroyok Penegakan Hukum SDA

Ratusan tenda tambang emas ilegal atau gurandil menjamur di wilayah konservasi hulu Taman Nasional Gunung Halimun Salak,Bogor. Menjamurnya tambang ilegal tersebut disinyalir menjadi salah satu pemicu kerusakan lingkungan yang juga menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor dan Lebak. (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Kementerian ATR/BPN mendukung pelaksanaan program peningkatan kapasitas dan koordinasi penegakan hukum di sektor sumber daya alam (SDA) yang telah disepakati oleh 13 Kementerian/Lembaga (K/L) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang,Kementerian ATR/BPN, Andi Renald mengungkapkan harapan melalui kolaborasi ini akan menjadi semangat baru bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang dalam menghadapi tantangan ke depan terkait penanganan pelanggaran hukum bidang penataan ruang. 

Menurut Andi,  selama ini PPNS penataan ruang dalam menjalankan fungsinya terkait penertiban pemanfaatan ruang masih menemui banyak kendala. Banyaknya kendala dipengaruhi oleh banyak faktor, dari mulai perencanaan dimana ditemui penyusunan rencana tata ruang yang tidak disertai dengan dokumen KLHS yang valid, kemudian mengenai mutasi PPNS penataan ruang serta mengenai overlapping kewenangan di daerah dimana ada ketidakjelasan masing-masing pihak dalam hal penataan ruang khususnya terkait penertiban.

Hal lain yang Andi Renald sampaikan, dalam menangani kendala tersebut beberapa upaya telah dilaksanakan misalnya terkait peningkatan kapasitas PPNS penataan ruang yang dilakukan melalui pelatihan.

Baca Lainnya : Buang Limbah B3, KLHK Penjarakan Dirut PT NTS Setelah 4 Tahun Beroperasi di Bekasi

 “Maka dari itu, terkait kendala-kendala tersebut saya harap dengan kolaborasi akan menjadi salah satu solusi dan semangat baru bagi PPNS penataan ruang dalam menjalankan perannya,” pungkas Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang beberapa waktu lalu. 

Selain Andi Renald, Gunung Haryadi selaku PPNS Penataan Ruang menambahkan kolaborasi ini akan sangat bermanfaat terhadap kelancaran proses penindakan terhadap pelanggar pemanfaatan ruang karena untuk dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar pemanfaatan ruang dibutuhkan hasil kajian terkait dampak terhadap SDA.

Gunung memberikan contoh pelanggaran pengalihfungsian hutan yang menjadi area pertambangan. Dengan adanya kajian dampak negatif lingkungan terhadap perubahan habitat hutan, sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar akan terang benderang karena unsur dampak dapat dibuktikan. 

Terdapat beberapa komitmen yang disepakati oleh K/L, diantaranya adalah kerjasama tukar menukar data dan informasi untuk kepentingan penegakan hukum, operasi bersama  dalam penanganan kasus dan sharing knowledge/experience antar PPNS/Penegak Hukum. KPK sebagai supervisor, berperan untuk melaksanakan diklat untuk peningkatan kapasitas PPNS/Penegak Hukum dan bersama PPNS K/L melaksanakan kegiatan penegakan hukum. 

Baca Lainnya : KLHK Akhiri Kerja Sama dengan WWF, Karhutla Konsesi Restorasi Jadi Penyebab

Komitmen ini telah dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN, diantaranya pada penanganan kasus reklamasi di Pesawaran, Lampung, yang merupakan kolaborasi antar Kementerian ATR/BPN, KPK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

Bertambah 218, Pasien Positif Covid-19 Jadi 2.956 Kasus

Peristiwa   08 April 2020 - 16:51 WIB
Bagikan:          
Bagikan: