Peneliti Nilai Pemerintah Perlu Batasi Pemberian Izin Impor Gula

TrubusNews
Binsar Marulitua
12 Feb 2020   21:00 WIB

Komentar
Peneliti Nilai Pemerintah Perlu Batasi Pemberian Izin Impor Gula

Ilustrasi.Impor Gula (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Proses pengurusan izin impor gula seringkali kurang transparan dan memiliki banyak sekali hambatan yang berdampak pada dunia usaha dan konsumen secara keseluruhan.

Menyikapi hal tersebut, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengungkapkan pemerintah perlu mengevaluasi mekanisme impor gula secara keseluruhan, termasuk mengenai kuota dan perizinan. 
 
"Salah satu hambatan yang perlu dievaluasi adalah pembatasan pemberian izin impor," jelas Felippa di Jakarta.

Baca Lainnya : Peneliti Nilai Usulan Importir Bawang Putih Ekspor Bawang Merah Tidak Realistis

Felippa menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 117 Tahun 2015, impor gula hanya bisa dilakukan oleh importir yang mendapatkan izin untuk raw/refined sugar atau oleh BUMN untuk white sugar. Padahal, proses pemberian izin impor juga tidak dilakukan secara transparan.

 “Pembatasan ini mengakibatkan tidak ada kompetisi yang sehat diantara importir yang mengimpor gula. Tidak adanya kompetisi yang sehat menyebabkan, salah satunya, tidak efektifnya impor gula dan memunculkan celah untuk penyalahgunaan wewenang impor,” ucap Felippa.

Untuk mengatasi hal ini, lanjut Felippa, Permendag Nomor 117 Tahun 2015 perlu dievaluasi dan direvisi. Evaluasi dan revisi diperlukan untuk membuka akses impor gula ke importir yang memenuhi persyaratan dan sudah melalui proses yang transparan. 

Proses penetapan kuota dan pemberian izin juga harus diperjelas dan dibuat transparan. Nantinya, yang ideal adalah proses impor akan melalui automatic import licensing system di mana siapapun importir yang sudah legal dan secara kapasitas mampu mengimpor akan bisa mengimpor sesuai dengan kebutuhan pasar.

Terkait penetapan kuota impor gula, kuota impor idealnya memang ditetapkan atas rekomendasi Kementerian Perindustrian karena Kementerian Perindustrian sudah mempertimbangkan kebutuhan industri.

Baca Lainnya : Produksi Stagnan, Peneliti Dorong Pemerintah Terbitkan Peta Jalan Pertembakauan

Namun penetapan kuota juga harus mempertimbangkan data yang akurat supaya jelas berapa besar kebutuhan impor dan berapa besar produksi yang sudah ada. Hal ini untuk mencegah terjadinya penetapan kuota yang lebih kecil dari permintaan dan penetapan kuota yang lebih besar dari permintaan.

“Dengan adanya mekanisme impor yang kompetitif untuk semua importir dan pengurusan izin yang transparan, diharapkan tidak ada lagi kuota sehingga industri yang bergantung kepada impor ini bisa mendapatkan gula dengan harga terjangkau dan berkualitas dari manapun asalnya,” terangnya.

Ia menegaskan, selagi menata proses impor gula, Kementerian Pertanian juga perlu terus mendorong produksi gula dalam negeri, supaya petani gula kita siap berkompetisi dengan gula luar dan tidak dirugikan dengan pembukaan impor.

Kalau proses ini sudah mampu menjadikan gula Indonesia kompetitif, maka jumlah impor gula juga akan berkurang dengan sendirinya.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bertambah 218, Pasien Positif Covid-19 Jadi 2.956 Kasus

Peristiwa   08 April 2020 - 16:51 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          

Pemerintah Miliki 20 Alat PCR Covid-19

Peristiwa   08 April 2020 - 14:34 WIB
Bagikan: