Buang Limbah B3, KLHK Penjarakan Dirut PT NTS Setelah 4 Tahun Beroperasi di Bekasi

TrubusNews
Binsar Marulitua
05 Feb 2020   23:00 WIB

Komentar
Buang Limbah B3, KLHK Penjarakan Dirut PT NTS Setelah 4 Tahun Beroperasi di Bekasi

Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda didampingi Direktur Pengaduan dan Pengawasan Sugeng menghadirkan tersangka dalam gelar perkara kasus pencemaran lingkungan hidup di Gedung KLHK Jakarta, Rabu (5/2/2020).  (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menahan Direktur Utama PT NTS berinsial NS yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yaitu melakukan pembuangan (dumping) Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) slude minyak, minyak kotor, bottom ash yang menyebabkan tanah terkontaminasi logam berat di Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan pembuangan, pemanfaatan, penimbunan dan penyimpanan illegal, telah dilakukan perusahaan yang bergerak dalam jasa pengolahan limbah B3 tersebut  hampir selama empat tahun semenjak tahun 2016 sampai 2019.

Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda mengatakan, berkas perkara NS telah diserahkan ke Kejaksaan Agung RI. Tersangka NS telah mendekam di Rumah Tahanan Cipinang, semenjak Senin (21/1/2020) lalu.

Baca Lainnya : Pemberian HGU Tanpa Kontrol Penyebab Longsor di Sukajaya Bogor

"Izin PT NTS hanya pengumpulan, akan tetapi perusahan tersebut melakukan 4 kegiatan selain pengumpulan. Yakni penimbunan, pemanfaatan dan penyimpanan. 4 Kegitan ini berdasarkan sampel pencemaran lingkungan terbukti melakukan pencemaran," jelas Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda di Gedung KLHK, Jakarta, Rabu (5/2/2020). 

Yazid menjelaskan, kasus ini merupakan tindak lanjut pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) KLHK. LHK menemukan adanya kegiatan pemanfaatan limbah B3 tanpa izin, pengumpulan LB3 di area yang tidak memiliki izin Pengumpulan LB3 dan menempatkan/membuang (dumping) LB3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. 

Oleh karena adanya indikasi tindak pidana, maka tim pengawas membuat Laporan kepada Penyidik LHK. Dari hasil pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dan penyidikan, tim menemukan bukti yang cukup bahwa NS diduga telah melakukan kegiatan yang melanggar peraturan pengelolaan Limbah B3.

Yaitu pemanfaatan LB3 berupa minyak pelumas bekas tanpa memiliki izin pemanfaatan LB3 dari Menteri LHK. NS diduga telah menempatkan/membuang (dumping) limbah B3 ke medi media lingkungan hidup tanpa memiliki izin sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Penengakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menyebut perilaku pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh NS merupakan kejahatan sangat serius. 

Baca Lainnya : Penutupan Data HGU Kelapa Sawit Dinilai Langgengkan Konflik Agraria

" Limbah B3 tidak hanya berbahaya bagi lingkungan tetapi juga bagi kesehatan masyarakat setempat.NS harus dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera, kasus ini harus menjadi perhatian bagi perusahaan jasa pengolah limbah lainnya," ujarnya

Rasio menambahkan, pengawas dan penyidik KLHK sedang mendalami kepatuhan beberapa perusahaan jasa pengolah limbah B3. Ia juga mengingatkan perusahaan tidak mengorbankan lingkungan dan kesehatan masyarakat demi mendapatkan keuntungan sepihak dengan membiarkan limbah B3.

"Ancaman hukumnya sangat berat. Kasus NS ini harus menjadi pelajaran bagi perusahaan jasa pengelola limbah dan pasti kami tindak tegas pelaku kejahatan terkait limbah B3 seperti ini," pungkasnya.

NS diduga melanggar Pasal 98 ayat (1), Pasal 102 dan Pasal 104 UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Atas perbuatannya, NS diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: