KLHK Akhiri Kerja Sama dengan WWF, Karhutla Konsesi Restorasi Jadi Penyebab

TrubusNews
Binsar Marulitua
31 Jan 2020   18:00 WIB

Komentar
KLHK Akhiri Kerja Sama dengan WWF,  Karhutla Konsesi Restorasi Jadi Penyebab

Ilustrasi. Flying Squad tim patroli yang terdiri dari gajah-gajah terlatih bersama dengan pawangnya di Tesso Nillo Provinsi Riau hasil kerja sama Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia dengan KLHK. (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) mengakhiri perjanjian kerja sama dengan Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia. Penghentian kerja sama yang sudah dibangun bertahun-tahun itu melalui Keputusan Menteri Nomor SK.32/Menlhk/Setjen/KUM.1/1/2020 tertanggal 10 Januari 2020. 

Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wiratno menjelaskan, hal mendasar terkait dengan pengakhiran kerja sama KLHK dengan WWF adalah kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di areal konsesi Restorasi Ekosistem perusahaan WWF (PT ABT) di Jambi pada 2019 lalu. 

“Ini merupakan kejadian karhutla berulang, karena pada tahun 2015, karhutla juga terjadi di areal konsesi WWF tersebut,” jelas Wiratno, Jumat (31/1/2020).

Mengacu pada fakta hukum dan lapangan soal karhutla di konsesi WWF tersebut, Wiratno dengan tegas membantah pernyataan WWF yang mengklaim KLHK telah merugikan reputasi organisasi tersebut.

Baca Lainnya : Bentuk Satgas Gabungan, BNPB Segera Tindak Pertambangan Sebabkan Longsor Sukajaya Bogor

"Justru WWF yang merugikan reputasinya sendiri, dengan pendekatan kerja sama yang dilakukannya secara sepihak. Jangan menyalahkan KLHK, tapi ini merupakan tugas Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia untuk membenahinya secara internal,” kata Wiratno.

Selain itu, Wiratno mengingatkan agar WWF segera fokus untuk memperbaiki reputasinya sendiri dengan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya untuk melengkapi sarana dan prasarana pengendalian karhutla di konsesinya.

“Itu salah satu prioritas mendesak WWF untuk memenuhi kewajiban hukumnya dalam waktu 90 hari kerja sejak pertengahan Januari 2020, mengingat saat ini konsesi WWF tersebut dalam status dikenakan sanksi oleh KLHK akibat karhutla 2019,” ujarnya.

“Perusahaan WWF juga diwajibkan untuk melakukan pemulihan areal bekas terbakar di areal konsesinya. Jangan sampai, WWF lalai dengan urusan ini karena posisi WWF sebagai pemegang saham mayoritas. Jika gagal, ini jelas terkait langsung dengan reputasi WWF,” tambah Wiratno.

Terkait pernyaataan resmi WWF yang mempertimbangkan opsi hukum terhadap pengakhiran kerja sama oleh KLHK, Wiratno dengan lugas mempersilakan opsi tersebut untuk diambil.

"Silakan saja jika WWF berencana melakukan gugatan hukum. KLHK sangat siap dengan fakta hukum yang lebih dari cukup untuk membuktikan pelanggaran serius yang telah dilakukan oleh WWF selama bertahun-tahun dalam mengimplementasikan perjanjian kerja sama tersebut,'' ujar Wiratno.

Wiratno menjelaskan bahwa pihak KLHK sudah terbiasa menerima gugatan dari perusahaan-perusahaan, terutama mereka yang terlibat karhutla. 

"Konsesi perusahaan WWF juga terlibat karhutla, sudah disegel, dan saat ini sedang menjalankan sanksi. Jadi, WWF dipersilakan melakukan gugatan hukum terhadap langkah pengakhiran kerja sama yang ditempuh oleh KLHK. Kami akan memperlakukan WWF sebagai pemilik perusahaan yang terlibat karhutla,” tegas Wiratno.

Selain karhutla areal konsesi Restorasi Ekosistem perusahaan WWF (PT ABT) alasan lain penghentian kerja sama tersebut disebabkan langkah WWF yang membuat rencana kerja secara sepihak penggalangan dana dari luar negeri dan domestik tanpa ada laporan resmi ke KLHK. 

"Apakah dibolehkan dan dibenarkan terhadap langkah WWF yang membuat rencana kerja secara sepihak, lalu melakukan penggalangan dana dari luar negeri dan domestik tanpa ada laporan resmi ke KLHK? Juga, apakah dibolehkan dan dibenarkan atas tindakan WWF yang memperluas ruang lingkup perjanjian kerja sama 1998 secara sepihak?," kata Wiratno. 

Baca Lainnya : Pemberian HGU Tanpa Kontrol Penyebab Longsor di Sukajaya Bogor

“Tentu sama sekali tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan. Praktik- praktik seperti ini telah dilakukan oleh WWF selama bertahun-tahun. Itu harus diakhiri," tambahnya menegaskan.

Wiratno justru balik mempertanyakan tanggung jawab Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia yang tidak menyadari bahwa organisasinya telah melakukan pelanggaran prinsip kerja sama, pelanggaran kerja lapangan, dan pelanggaran substansi selama bertahun-tahun.

Wiratno juga mempertanyakan etika organisasi WWF yang selama ini memiliki kerja sama di bawah kewenangan pemerintah (KLHK), namun mereka tidak pernah menyampaikan laporan kemajuan kerja sama kepada KLHK.

“WWF tidak menyampaikan laporan resmi kepada KLHK sebagai bagian dari implementasi perjanjian kerja sama. Apakah dibolehkan dan dibenarkan tindakan sepihak WWF seperti itu? Ini jelas tidak bisa ditolerir karena WWF merusak tata kelola dalam suatu kerja sama dengan institusi pemerintah,” tegas Wiratno.

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

Jokowi Ungkap 10 Provinsi Prevelensi Stunting Tertinggi

Peristiwa   05 Agu 2020 - 15:06 WIB
Bagikan:          
Bagikan: