190 Pohon Ditebang, Menteri LHK Sorot Pelanggaran Prosedur Revitalisasi Monas

TrubusNews
Binsar Marulitua
29 Jan 2020   06:30 WIB

Komentar
190 Pohon Ditebang, Menteri LHK  Sorot Pelanggaran Prosedur Revitalisasi Monas

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Langkah Pemprov DKI Jakarta dalam merevitalisasi sisi selatan kawasan Monumen Nasional (Monas) menemui batu sandungan. Setelah dihentikan karena belum memiliki persetujuan dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, proyek di atas lahan seluas 34.841 meter persegi yang menebang 190 pohon juga tengah dalam sorotan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan bakal mengusut dugaan pelanggaran lingkungan dalam revitalisasi Monumen Nasional (Monas). Proyek yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut  menebang 190 pohon untuk membuat plaza di kawasan cagar budaya tersebut.

"Ada indikasi bahwa pekerjaan yang secara fisik sudah dilakukan di Monas itu tidak sesuai prosedur, yang menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan. Dari situ KLHK masuk karena pekerjaan fisik yang menebang pohon itu sudah masuk kerusakan lingkungan dan jika terbukti ada pelanggaran dari revitalisasi Monas, maka sanksi akan diberikan," kata Menteri Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2019) kemarin.

Baca Lainnya : Sudah 52 Korporasi Pemegang izin Konsesi Disegel Terkait Karhutla, Luas Lahan Capai 8.931 Hektar

Menteri Siti menjelaskan, pelanggaran lingkungan setelah revitalisasi Monas dinilai menyalahi prosedur dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995. Atas dasar tersebut Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup sudah menggelar pemeriksaan, mulai dari pengumpulan bahan keterangan dan mengecek izin proyek.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK akan mengecek proses perencanaan dan mekanisme pengendalian lingkungan dalam proyek ini. Kalau tidak sesuai dengan undang-undang maka proyek tersebut akan diberhentikan.

Baca Lainnya : Pemberian HGU Tanpa Kontrol Penyebab Longsor di Sukajaya Bogor

"Revitalisasi Monas itu dalam kegiatan apa, ada atau enggak pemberitahuannya, gimana mekanisme perencanaan lingkungannya. Nah, kalau bermasalah, semua bisa kena pasal.  Kalau dari komisi pengarah, sanksinya kan bermacam-macam, ada sanksi administratif teguran, sesuai UU KLHK aja,"ungkapnya.

Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Selasa (28/1/2020). Keputusan itu diambil setelah Pemprov DKI Jakarta melakukan rapat koordinasi bersama DPRD DKI Jakarta. 

Baca Lainnya : Pemerintah Klaim Pulihkan 3,2 Juta Hektare Gambut di Lahan Konsesi

"Setelah rapat koordinasi dengan DPRD, ya sudah dihentikan sementara untuk menghormati," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.  

Saefullah mengatakan, Pemprov DKI akan menunda proyek revitalisasi kawasan Monas sampai mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang terdiri dari tujuh instansi, termasuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). 

"Kami masih menunggu Kemensetneg untuk menunda sampai dirapatkan. Kami belum bisa memastikan waktu waktu penghentian revitalisasi Monas akan dilanjutkan," jelasnya.


 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

Jokowi Ungkap 10 Provinsi Prevelensi Stunting Tertinggi

Peristiwa   05 Agu 2020 - 15:06 WIB
Bagikan:          
Bagikan: