KKP Gandeng WCS Kelola Konservasi Laut Berbasis OECM

TrubusNews
Binsar Marulitua
23 Jan 2020   10:30 WIB

Komentar
KKP Gandeng WCS  Kelola Konservasi Laut Berbasis OECM

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL), Aryo Hanggono memberikan pemaparan lokakarya bertajuk “Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berbasis Wilayah” pada tanggal 22 Januari 2020, (Foto : Humas KKP)

Trubus.id -- Indonesia memiliki luas lautan 325 juta hektar yang diisi oleh berbagai potensi keanekaragaman hayati yang harus dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mendorong kelestarian hayati laut dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya Wildlife Conservation Society (WCS).

Lautan yang luas membuat pengelolaan keanekaragaman hayati laut diimplementasikan berbasis wilayah baik regional, nasional, maupun global. Dalam Konferensi Para Pihak (COP)  The Convention on Biological Diversity (CBD) pada tahun 2010 telah disepakati pada Target 11 yaitu mengkonservasi 10% wilayah pesisir dan laut sebagai bagian dari kerangka kerja keanekaragaman hayati (biodiversity framework). 

 “Tahun 2019 Indonesia telah memiliki Kawasan Konservasi seluas 23,14 juta hektar yang meliputi 196 kawasan yang dikelola KKP, KLHK, dan Pemerintah provinsi. Luas ini baru mencakup 7,12% dari laut teritorial dan akan ditingkatkan menjadi 30 juta hektar pada tahun 2030. Dengan demikian, capaian target 10% kawasan konservasi baru akan tercapai pada tahun 2030, kurang lebih 10 tahun dari target 2020”, jelas Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL), Aryo Hanggono di Jakarta, Rabu (22/01/2020) kemarin.

Di luar kawasan konservasi, Target 11 juga mendorong adanya pengelolaan berbasis wilayah namun dalam bentuk non kawasan konservasi yang dikenal dengan istilah Other Effective area-based Conservation Measures (OECM).

 OECM merupakan area selain dari Kawasan Lindung yang secara geografis ditetapkan, diatur dan dikelola melalui suatu cara/measure, dan dalam jangka panjang mencapai hasil yang positif dan berkelanjutan untuk konservasi keanekaragaman hayati.

Baca Lainnya : Ancam Mangrove, KKP Diminta Hentikan Ekstensifikasi Budidaya Udang

Lebih lanjut Aryo menyampaikan bahwa banyak masyarakat lokal, tradisional, dan adat yang telah terbukti memiliki wilayah dan perangkat pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk perikanannya. 

“Selain itu, lokasi-lokasi pengelolaan wisata bahari, kawasan konsesi migas di laut, dan wilayah latihan militer yang tertutup untuk publik juga memiliki dampak positif bagi keanekaragaman hayati laut”, papar Aryo.

Pembahasan OECM hingga 2019 masih menitikberatkan kawasan darat. Oleh karena itu KKP melalui Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut  (Dit. KKHL) dan Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) menginisiasikan diskusi untuk pengelolaan keanekaragaman hayati laut berbasis wilayah melalui pendekatan OECM sekaligus menjaring masukan dan rekomendasi untuk modifikasi/penyesuaian kriteria penilaian kelayakan OECM yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Baca Lainnya : Mangrove Tergerus, 4 Pulau Terluar Indonesia di Riau Terancam Hilang

Diskusi ini dilaksanakan dalam bentuk Lokakarya bertajuk “Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berbasis Wilayah” pada tanggal 22 Januari 2020, yang juga dihadiri oleh Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, dan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan LIPI.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Tiga Cagar Biosfer Indonesia Diakui UNESCO

Peristiwa   31 Okt 2020 - 14:05 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          

Presiden Jokowi Ajak Pemuda Tekuni Pertanian

Peristiwa   31 Okt 2020 - 11:55 WIB
Bagikan: