KKP: Kuota Impor Garam Capai 2,9 Juta Ton pada 2020

TrubusNews
Binsar Marulitua
18 Jan 2020   08:00 WIB

Komentar
KKP: Kuota Impor Garam Capai 2,9 Juta Ton pada 2020

ilustrasi petani garam (Foto : Humas KKP)

Trubus.id -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan terus berupaya meningakatkan kesejahteraan petambak garam melalui program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang sudah berjalan sejak tahun 2016. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi kebutuhan garam industri dalam negeri. 

Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP, Aryo Hanggono mengatakan, kuota impor garam yang diberikan pada tahun 2020 mencapai 2.9 juta ton. Untuk itu, pemerintah terus mendorong strategi  dalam pengembangan usaha garam termasuk Pembangunan Kawasan Ekonomi Garam yang dikelola oleh pemerintah provinsi. 

“KKP mendukung petambak garam baik dalam kompetensi SDM, pembangunan infrastruktur, hingga usaha untuk menstabilkan harga garam rakyat. Saat ini telah dibangun 24 Gudang Garam Nasional dan integrasi lahan garam seluas 2.971 hektar di 24 kabupaten dan kota penghasil garam,” jelas Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Aryo Hanggono, di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca Lainnya : BPPT Bangun Pilot Project Garam Industri Skala 40000 Ton di Gresik

Melalui program PUGAR, Aryo menjelaskan, KKP juga telah berhasil meningkatkan kualitas garam menjadi bersih dan kandungan NaCl-nya naik menjadi 91%. Meskipun hal ini masih kurang maksimal sehingga diperlukan pembangunan washing plant.

Saat ini,  perbedaan kualitas diimpor dengan yang disediakan oleh tambak rakyat ada perbedaan kualitas. Kandungan NaCl garam tambak rakyat hanya mampu di 91%, belum mampu untuk memenuhi spek industri. Yang ada di tambak rakyat banyak terserap di industri rumah tangga, pengasinan ikan, penyamakan kulit, sekitar 1,1-1,2 juta ton kebutuhannya.

Baca Lainnya : Pertama di Indonesia, NTT Rintis Pembangunan 'Kampus Garam'

Selain itu, lanjut Agus. KKP juga terus berusaha untuk turut andil dalam menciptakan stabilitas harga garam, KKP telah mengajukan usulan Harga Pokok Pembelian (HPP) garam sebagai data dukung pengusulan revisi Perpres 71/2015 agar komoditas garam dimasukkan sebagai bahan pokok/barang penting.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: