Mentan Syahrul Minta Penegak Hukum Tangkap Pelaku Konversi Lahan Pertanian

TrubusNews
Astri Sofyanti
13 Jan 2020   11:00 WIB

Komentar
Mentan Syahrul Minta Penegak Hukum Tangkap Pelaku Konversi Lahan Pertanian

Mentan Syahrul (Foto : Biro Humas Kementerian Pertanian)

Trubus.id -- Kementerian Pertanian (Kementan) melalui berbagai perangkat kerjanya terus melakukan upaya pencegahan alih fungsi lahan yang kian memprihatinkan. Pencegahan dilakukan terutama untuk mengurangi beban dan masalah baru bagi sektor pertanian ke depan.

"Saya katakan bahwa lahan merupakan faktor produksi pertanian yang utama untuk mewujudkan ketahanan pangan secara nasional," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam keteranganya, Senin (13/1).

Secara filosofis, lanjut Syahrul, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi sentral bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Lahan pertanian memiliki nilai ekonomis, juga nilai sosial dan religius.

Baca Lainnya : Kementan Tegaskan Virus ASF Tidak Tulari Manusia

Untuk itu kita perlu mengekstensifikasi pembukaan lahan baru yang diperuntukan khusus pada tanaman pangan secara permanen. “Saya juga minta kepada penegak hukum (Bapak Kapolres) untuk menangkap mereka yang membuatkan lahan pertanian menjadi non pertanian," sambungnya.

Secara hukum, pengalihfungsian lahan pertanian sudah diatur dalam kitab Undang-undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tidak main-main, aturan ini mengancam siapa aja yang secara tidak langsung melakukan alih fungsi lahan.

Lebih lanjut dikatakan Syahrul, undang-undang ini masuk ranah tindak pidana dengan ancaman kurungan selama lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp5 miliar.

Baca Lainnya : Tangani ASF di Sumatera Utara, Tim Gerak Cepat Kementan Mulai Bergerak

Pihaknya mengatakan, praktek pengalihfungsian lahan sangat merugikan pemerintah dan petani yang kini tengah memiliki semangat bercocok tanam. Lebih dari itu, perilaku tersebut juga dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam.

"Jika ada lahan pertanian yang rusak akibat banjir atau bencana alam lainnya, pemerintah akan memberikan bibit-bibit pertanian untuk dilakukan penanaman kembali. Untuk itu, saya mengingatkan kembali bahwa dalam pengembangan sektor pertanian itu di dalamnya juga ada masyarakat dan pengusaha. Mereka harus saling membantu untuk mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia," pungkas Mentan Syahrul. [NN]

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

KKP Bentuk Gugus Tugas Pengendalian Penyakit Ikan Nasional

Peristiwa   02 Juli 2020 - 18:53 WIB
Bagikan:          
Bagikan: