BNPB dan BMKG Paparkan Prakiraan Potensi Bencana 2020

TrubusNews
Astri Sofyanti
30 Des 2019   20:00 WIB

Komentar
BNPB dan BMKG Paparkan Prakiraan Potensi Bencana 2020

Kepala BNPB Doni Monardo ketika memaparkan Refleksi Kejadian Bencana Tahun 2019 dan Potensi Ancaman Bencana di Tahun 2020 di Kantor BNPB, Jakarta Pusat, Senin (30/12/19). (Foto : Astri Sofyanti/ trubus.id)

Trubus.id -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melihat proyeksi perkiraan bencana pada tahun 2020 dari berbagai sumber Kementerian/Lembaga serta para pakar, tren yang harus diwaspadai adalah jenis bencana geologi seperti gempa bumi yang disusul tsunami dan jenis bencana vulkanologi seperti erupsi gunungapi.

"Potensi bencana yang perlu diwaspadai untuk tahun depan (2020) adalah bencana geologi seperti gempa yang disusul tsunami lalu bencana vulkanologi," kata Agus ketika menggelar Refleksi Kejadian Bencana Tahun 2019 dan Potensi Ancaman Bencana di Tahun 2020 di Kantor BNPB, Jakarta Pusat, Senin (30/12/19).

Agus mengatakan, data prakiraan potensi bencana berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan ada enam titik zona potensi aktif berdasar seismisitas 2019 yang meliputi Nias, Lombok-Sumba, Ambon, Banda dan Mamberamo.

Pada kesempatan yang sama Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menghimbau agar daerah yang berpotensi memiliki kerawanan tingkat tinggi tersebut agar selalu waspada dan meningkatkan kapasitas, baik dari pemerintah daerah hingga masyarakatnya. Sebagai pedoman dan pengingat yang baik kepada masyarakat, Kepala BMKG meminta agar segala informasi peringatan dini yang dirilis oleh BMKG agar dijadikan sebagai perhitungan kedepannya untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan.

"Kami mengimbau agar masyarakat dapat menjadikan informasi peringatan dini ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kesiapsiagaan," ungkap Dwikorita.

Di samping itu, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan bahwa langkah yang diambil BNPB sebagai bentuk upaya pencegahan tetap menjadi hal yang utama dalam penanggulangan bencana. Hal itu sebagaimana yang sesuai dengan arahan dari Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Riau pada pertengahan bulan Juli 2019 yang mana pencegahan adalah hal yang mutlak dan harus dikerjakan.

Lebih lanjut, alumni Akademi Militer angkatan 1985 itu juga mengingatkan agar kesadaran kolektif antara pemerintah hingga masyarakatnya harus dapat berjalan beriringan. Pelibatan unsur alhi dan pakar serta fungsi peran kearifan lokal harus digunakan sebagai langkah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat agar dapat diterapkan menjadi budaya yang baik.

"Menyadarkan masyarakat tidak bisa dilakukan pemerintah pusat saja. Perlu adanya campur tangan kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat baik tokoh adat maupun tokoh agama. Karena urusan bencana adalah urusan bersama," pungkas Doni.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: