Kaleidoskop 2019: Karhutla Buatan Manusia Terbesar Sejak 2015, Total 942.485 Ha Lahan Terbakar dan Kerugian Rp75 Triliun

TrubusNews
Binsar Marulitua
18 Des 2019   13:00 WIB

Komentar
Kaleidoskop 2019: Karhutla Buatan Manusia Terbesar Sejak 2015,  Total 942.485 Ha Lahan Terbakar dan Kerugian Rp75 Triliun

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Foto : KLHK)

Trubus.id -- Prilaku manusia yang membersihkan biomasa di atas lahan cocok tanam dengan membakar disinyalir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2019. Hal ini diperparah dengan fenomena alam El Nino yang menyebabkan berkurangnya curah hujan serta fase di Dipole Samudera Hindia yang mengarah ke laut. 

BNPB merekapitulasi luas karhutla sepanjang 2019 mencapai 942.485 hektare (ha). Luas tersebut, terdiri dari 672.708 ha mineral dan 269.777 gambut.

Lima provinsi dengan wilayah terbakar terluas adalah; Kalimantan Tengah dengan luas terbakar 161.297 ha, Kalimantan Barat 131.654 ha, Nusa Tenggara Timur 120.143 ha, Kalimantan Selatan 115.317 ha, dan Sumatera Selatan 92.635 ha.

Selain itu, terdapat 194.802 sebaran titik panas di sejumlah lokasi. Namun, paling banyak berada di Kalimantan tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, serta Riau.

"BNPB mencatat 194.802 sebaran titik panas di lima provinsi" jelas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Agus Wibowo di Graha BNPB, Jakarta Selasa (17/12/2019).

Agus memaparkan, pada 2019 tercatat tingkat karhutla buatan manusia menjadi terbesar di Indonesia sejak 2015, yang mengeluarkan kabut tebal dan menyelimuti setidaknya delapan provinsi.

Perihal kebakaran hutan dan lahan sangat berdampak pada kesehatan masyarakat dan tersendatnya sejumlah aktivitas masyarakat. Lebih dari itu, roda perputaran  kegiatan ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri ikut merasakan imbasnya.

Berdasrkan data Bank Dunia, lanjut Agus,  perhitungan kerugian ekonomi akibat karhutla pada 2019 mencapai Rp75 Triliun (sekitar USD 5,2 miliar) atau setara dengan 0.5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) yang berdampak terutama pada sektor pertanian, transportasi, perdagangan, industri, dan lingkungan. 

Secara regional, provinsi Kalimantan Tengah dan provinsi Kalimantan Selatan mengalami dampak ekonomi yang terbesar yaitu 7.9 dan 6.1 persen dari PDRB. 

Baca Lainnya : KLHK Menangkan Gugatan Karhutla, 1 Korporasi di Jambi Didenda Rp25,5 Miliar

Perhitungan ini didasarkan pada data luasan wilayah terbakar di provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua, seluas 620.201 hektar, sesuai dengan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per September 2019. 

Selain itu, diperhitungkan pula luas area terbakar hasil pemetaan dengan data penginderaan jauh periode Oktober 2019 di provinsi Sumatera Selatan.

Karhutla terjadi di perbatasan kawasan hutan karena perluasan area bercocok tanah untuk perkebunan atau pertanian, dan di lokasi yang status tanahnya dipertentangkan khususnya di perbatasan dan di dalam kawasan hutan negara. Karhutla terjadi di lokasi yang relatif sama, yaitu di desa-desa rawan karhutla yang telah diketahui sebelumnya. 

Hingga akhir September 2019, lebih dari 900.000 orang melaporkan penyakit kesehatan pernapasan, 12 bandara nasional menghentikan operasi, dan ratusan sekolah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura harus ditutup sementara.

Agus menambahkan pemadaman api yang telah membesar sulit dikendalikan sehingga membutuhkan biaya sangat besar dan cenderubg tidak efektif. Sejak 2015 sampai 2019, dana siap apakai yang sudah digunakan untuk penanganan karhutla selama 5 tahun telah mencapai Rp8,6 Triliun. 

"Ada 53 helikopter water bombing. Proses tersebut sudah menghabiskan sekitar 471 juta liter air untuk memadamkan, selain itu ada 9.072 personel gabungan yang dikerahkan dan menghabiskan Rp3,3 triliun," ungkapnya. 

Sementara itu, KLHK mencatat sampai September 2019, telah dilakukan penyegelan 52 perusahaan pemegang izin konsensi terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total luas area penyegelan tersebut capai 8.931 hektar. 

Adapun rincian 52 perusahaan pemegang izin konsensi yang disegel adalah; Jambi 2 perusahaan, Riau 8 perusahaan, Sumsel 1 perusahaan, Kalbar 30 perusahaan, Kalteng 9 perusahaan, dan Kaltim 2 perusahaan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkap selain menyegel 52 perusahaan pemegang izin konsensi, telah dilakukan penyidikan terhadap 5 perusahaan terkait karhutla yaitu: PT. SKM (Kalbar), PT. ABP (Kalbar), PT. AER (Kalbar), PT. KS (Kalteng), dan PT. IFP (Kalteng).

“Kami juga akan terus berkoordinasi dengan Polri dan Pemda, mengenai upaya penegakan hukum ini. Tindakan tegas diambil untuk melawan kejahatan karhutla yang kembali massif terjadi,” tegas Menteri Siti dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu, (22/9/2019). 

Baca Lainnya : Sudah 52 Korporasi Pemegang izin Konsesi Disegel Terkait Karhutla, Luas Lahan Capai 8.931 Hektar

Ia mengutarakan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta asap di Sumatera dan Kalimantan masih terus dilakukan pemerintah melalui kerja tim Satuan Tugas (Satgas) terpadu. 

Sementara itu, KLHK juga telah menerapkan  multi instrumen meliputi aspek pidana, perdata, dan administratif dalam menangani kasus Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada tahun 2019. 

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengutarakan KLHK sendiri memiliki dua kewenangan Undang-undang di antaranya UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)dan UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Sedangkan polisi memiliki ketiga Undang-undang tersebut, termasuk UU No18 tahun 2004 tentang perkebunan. 

"Di samping menggunakan pendekatan pidana penjara dan denda, UU nomor 32 tahun 2009 PPLH berkaitan dengan pasal 108,98, 114, KLHK sedang menyiapkan penyidikan dengan menggunakan pasal 119 yaitu perampasan keuntungan dengan dan tindak pidana," jelas Rasio.

Rasio menjelaskan bahwa  UU nomor 32 tahun 2009 PPLH pasal 119 belum pernah dilakukan semenjak tahun 2015.  Pasal 119  UU nomor 32 tahun 2009 menjelaskan "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, terhadap badan usaha dikarenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dan tindak pidana
b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiaatan 
c. Perbaikan akibat tindak pidana
d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa sengajadan/atau
e. Penempatan perusahaan dibawah pengampunan paling lama (tiga) Tahun. 

Baca Lainnya : Fenomena Kobra Bermunculan di Musim Hujan, Begini Tahapan Penanganan Korban Gigitan

Untuk dasar hukum perdata, lanjut Rasio, KLHK akan menjerat menggunakan pasal pasal melalui pengadilan dan di luar pengadilan terkait ganti rugi dan pemulihan. Hal ini juga temasuk mendorong  Pasal 88 ayat UU 32/2019 tentang tanggung jawab mutlak yang isinya, "Setiap orang yang tindakannya usahanya, dan/atau kegiataanya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan". 

"Kami juga melakukan dorongan sanksi administrasi, Gubernur Kalimantan Barat setuju pencabutan izin. Pak Gubernur, Bupati dan Walikota mempunyai kewenangan tersebut se-Kalbar belia katakan harus dilakukan tindakan tegas, salah satunya pencabutan izin. Tim kami bersama mereka ke lapangan untuk melakukan upaya pengawasan bersama di Kalbar," terangnya. 

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: