Indonesia Resmi Gugat Uni Eropa ke WTO Terkait Diskriminasi Kelapa Sawit

TrubusNews
Astri Sofyanti
16 Des 2019   11:00 WIB

Komentar
Indonesia Resmi Gugat Uni Eropa ke WTO Terkait Diskriminasi Kelapa Sawit

Pekerja memasukkan buah segar kelapa sawit ke truk pengangkut (Foto : Reuters)

Trubus.id -- Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (Word Trade Organization/WTO). Gugatan dilakukan pada 9 Desember lalu di Jenewa, Swiss. Gugatan tersebut dilayangkan Kemendag karena Uni Eropa membatasi akses pasar minyak sawit Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan, gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia

"Indonesia resmi mengirimkan Request for Consultation pada 9 Desember 2019 kepada UE sebagai tahap inisiasi awal dalam gugatan. Keputusan ini dilakukan setelah melakukan pertemuan di dalam negeri dengan asosiasi/pelaku usaha produk kelapa sawit dan setelah melalui kajian ilmiah, serta konsultasi ke semua pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dan turunannya," demikian dikatakan Mendag Agus dalam siaran persnya, Senin (16/12).

Baca Lainnya : Upaya Outreach Sawit Indonesia Berkelanjutan di Slowakia

Agus menambahkan, gugatan ini dilakukan sebagai keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melawan diskriminasi yang dilakukan UE melalui kebijakan RED II dan Delegated Regulation. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit karena membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. Diskriminasi dimaksud berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar UE.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan, melalui kebijakan RED II, UE mewajibkan mulai tahun 2020 hingga tahun 2030 penggunaan bahan bakar di UE berasal dari energi yang dapat diperbarui.

Selanjutnya, Delegated Regulation yang merupakan aturan pelaksana RED II mengategorikan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi. Akibatnya, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan UE, termasuk minyak kelapa sawit Indonesia.

Baca Lainnya : Indonesia Jelaskan Aksi Korektif Pengembangan Kelapa Sawit dalam COP25 di Spanyol

"Pemerintah Indonesia keberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh UE. Selain akan berdampak negatif pada ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke UE, juga akan memberikan citra yang buruk untuk produk kelapa sawit di perdagangan global," jelas Wisnu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo menambahkan, inisiasi awal dalam gugatan ataupun proses konsultasi ke WTO merupakan langkah yang dapat diambil setiap negara anggota.

Gugatan dilakukan jika menganggap kebijakan yang diambil negara anggota lain melanggar prinsip-prinsip yang disepakati dalam WTO. Diharapkan melalui konsultasi ini dapat ditemukan jalan keluar terbaik bagi kedua pihak.

"Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan keberatan atas kebijakan UE ini di berbagai forum bilateral, baik dalam Working Group on Trade and Investment Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan pertemuan Technical Barriers to Trade Committee di WTO. Namun, kita harus tetap mempertegas keberatan Indonesia terhadap kebijakan UE tersebut,” papar Iman.

Baca Lainnya : Terima Dewan Bisnis Uni Eropa-ASEAN, Presiden Jokowi Kritik Diskriminasi Kelapa Sawit Indonesia

Data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor minyak kelapa sawit dan biofuel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Indonesia ke Uni Eropa menunjukkan tren negatif pada lima tahun terakhir. Nilai ekspor FAME mencapai USD 882 juta pada periode Januari-September 2019, atau menurun 5,58 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 sebesar USD 934 juta.

Sementara nilai ekspor minyak kelapa sawit dan FAME ke dunia juga tercatat melemah 6,96 persen dari USD 3,27 miliar pada periode Januari September 2018 menjadi USD3,04 miliar (year-on-year).

"Dengan gugatan ini, Indonesia berharap UE dapat segera mengubah kebijakan RED II dan Delegated Regulation serta menghilangkan status high risk ILUC pada minyak kelapa sawit," tandas Agus. 

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

KKP Hentikan Sementara SPWP Ekspor Benih Bening Lobster

Peristiwa   26 Nov 2020 - 17:29 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: