Indonesia Jelaskan Aksi Korektif Pengembangan Kelapa Sawit dalam COP25 di Spanyol

TrubusNews
Binsar Marulitua
11 Des 2019   13:00 WIB

Komentar
Indonesia Jelaskan Aksi Korektif Pengembangan Kelapa Sawit dalam COP25 di Spanyol

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong menjadi panelis pada diskusi “Sustainable Food and Land Use Systems for A Cool and Healthy Planet” dalam rangkaian acara Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim COP25 UNFCCC, di Madrid, Spanyol, Senin (9/12/2019). (Foto : KLHK)

Trubus.id -- Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong mengklarifikasi pernyataan beberapa pihak di beberapa negara maju, yang menuding Indonesia melakukan pengembangan kelapa sawit yang menyebabkan deforestasi dan mengakibatkan meningkatnya emisi karbon.  

Perihal tersebut diungkapkan ketika menjadi panelis pada diskusi “Sustainable Food and Land Use Systems for A Cool and Healthy Planet” dalam rangkaian acara Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim COP25 UNFCCC, di Madrid, Spanyol, Senin (9/12/2019), waktu setempat.

"Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah korektif untuk menahan laju deforestasi, termasuk dari ekspansi kelapa sawit," jelas  Alue Dohong dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Baca Lainnya : Perkebunan Sawit Dominasi Karhutla Mencapai 328.724 Hektare, KLHK Rinci Pemadaman Habiskan Rp105 Miliar
 
Wamen Alue Dohong memaparkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini  Indonesia telah menetapkan moratorium pemberian izin baru pengelolaan hutan alam dan lahan gambut. Penghentian ijin sementara tersebut telah ditetapkan menjadi permanen. 

Indonesia juga melakukan moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit serta mendorong diberlakukannya Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Selain melakukan peremajaan kelapa sawit rakyat (small holder) dan upaya peningkatan produktivitas dengan pemilihan bibit kelapa sawit unggul sebagai upaya mengelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan,” tambahnya. 

Wamen Alue Dohong juga menyatakan bahwa Indonesia telah mengubah pendekatan pengelolaan hutannya dari yang berbasis kayu ke pendekatan lanskap sehingga lebih mampu mengatasi persoalan-persoalan penyebab deforestasi di luar hutan. 

Perubahan paradigma ini telah mampu meningkatkan manfaat keberadaan hutan yang tidak hanya fokus pada hasil hutan kayu dan non kayu saja tetapi juga jasa lingkungan serta dukungan pada kelestarian rantai pasokan (sustainable supply chains).

Baca Lainnya : Volume Ekspor Minyak Sawit Capai 2,891 Juta Ton pada Agustus 2019

Pendekatan lanskap yang didukung oleh pendekatan yurisdiksi diharapkan mampu meningkatkan kinerja restorasi dan rehabilitasi lahan terdegradasi untuk menjaga penyediaan jasa lingkungan hutan dan meningkatkan inklusivitas pengelolaan hutan berkelanjutan yang melibatkan para pemangku yang luas seperti masyarakat setempat dan sektor swasta melalui pengembangan sistem insentif.

"Indonesia akan bekerja sama dengan para pemangku, termasuk GEF, untuk menunjukkan bahwa aksi iklim yang ambisius yang berbasis pada hutan dan lahan dapat diandalkan dan sangat mungkin untuk dilaksanakan di berbagai tempat," pungkasnya
 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Jokowi Ingatkan Target Penurunan Gas Rumah Kaca Indonesia

Peristiwa   07 Juli 2020 - 16:02 WIB
Bagikan:          

New Normal, Wisma Hijau Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Peristiwa   07 Juli 2020 - 17:27 WIB
Bagikan:          
Bagikan: