Tekan Laju Perubahan Iklim, Indonesia Percepat Pembangunan Rendah Karbon

TrubusNews
Astri Sofyanti
10 Des 2019   13:00 WIB

Komentar
Tekan Laju Perubahan Iklim, Indonesia Percepat Pembangunan Rendah Karbon

Ilustrasi - emisi karbon (Foto : Reuters)

Trubus.id -- Melalui Kesepakatan Paris, Indonesia merencanakan target pengurangan emisi karbon dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional. Untuk menghadapi ancaman perubahan iklim, Pemerientah Indonesia telah menyiapkan National Determined Contribution (NDC) sebagai bentuk komitmen terukur menghadapi ancaman tersebut.

NDC sendiri mencakup penurunan emisi karbon di beberapa sektor: energi, penangan sampah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian dan kehutanan. Kebijakan pembangunan rendah karbon telah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

“Indonesia mempunyai potensi besar untuk mencapai target Pembangunan Rendah Karbon sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030,” terang Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Eko Nugroho di Kantor Pusat LIPI, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).

Baca Lainnya : Tekan Laju Perubahan Iklim, Indonesia Percepat Pembambungan Rendah Karbon

Menurutnya, pemerintah saat ini berkomitmen dengan hadirnya regulasi yang kondusif dan anggaran yang memadai merupakan potensi besar untuk mencapai pembangunan rendah karbon.

“Perlu upaya untuk mereformulasi peranan kelompok kerja yang baik dalam lingkup pusat dan daerah,” ujar Agus.

Dirinya menjelaskan, hal yang juga luput selama ini adalah kurangnya upaya menginternalisasikan kearifan lokal dalam mekanisme penurunan emisi.

“Perlu kembali didudukan konsep proper governance untuk merekontruksi organisasi dan kelembagaan yang ada,” tambahnya.

Baca Lainnya : Hingga Agustus, Karhutla di Indonesia Lepas 109,7 Juta Ton Karbon Dioksida

Kebijakan pembangunan rendah karbon juga masuk dalam dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dan masuk dalam agenda membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

“Namun pelaksanaaanya bukan tanpa kendala. Dari pengumpulan data di Bali, Bangka-Belitung, dan Nusa Tenggara Barat, terdapat sembilan catatan penting,” ujar peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Maxensius Tri Sambodo.  

Dirinya menyebutkan, sistem penganggaran perlu memberikan lebih banyak intensif bagi upaya-upaya mempertahankan dan mengembangkan jasa lingkungan hidup. “Dukungan internasional tidak hanya diperlukan dari sisi pendanaan, namun juga perlu upaya untuk mendorong penguatan jejaring sosial untuk memperkuat masyarakat sipil,” tutup Maxensius.

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: