BNPB Gencarkan Sosialisasi Penanggulangan Bencana Karhutla, Doni Monardo: Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi

TrubusNews
Astri Sofyanti
02 Des 2019   17:30 WIB

Komentar
BNPB Gencarkan Sosialisasi Penanggulangan Bencana Karhutla, Doni Monardo: Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi

Kepala BNPB Doni Monardo ketika melakukan sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (2/12) (Foto : BNPB)

Trubus.id -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus berupaya melakukan sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke berbagai penjuru tanah air. Sosialisasi ini dini dikatakan Kepala BNPB Doni Monardo sebagai upaya peningkatan pemahaman dan literasi yang diberikan kepada para prajurit TNI beserta komponennya dalam menghadapi ancaman bencana karhutla dengan menitikberatkan usaha pencegahan.

Dalam kunjungannya kali ini ke Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi tujuan utama karena hal tersebut menjadi hukum yang tertinggi dalam suatu negara termasuk Indonesia. Pernyataan yang dikutip dari pepatah latin "Salus Popui Suprena Lex". Hal tersebut diungkapkan Doni di hadapan sekitar 150 prajurit dan perwira TNI pada acara Sosialisasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang diselenggarakan di Aula Makodam XII/Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (2/12).

"Keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi," tegas Doni.

Baca Lainnya : BNPB: Tim Gabungan Serahkan Bantuan ke Wilayah Terisolir Pasca Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Solok Selatan

Berdasarkan data BNPB hingga tahun 2019 menujukkan bahwa 99 persen kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor manusia yang mana 80 persen yang terbakar itu kemudian menjadi perkebunan.

Dihadapan para prajurit dan perwira TNI tersebut, Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga mengingatkan bahwa tugas seorang prajurit TNI tidak hanya berperang melawan penjajah akan tetapi juga menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 UU 34 tahun 2004 tentang operasi militer selain perang.

"Tentara hari ini harus bisa berperang menghadapi kerusakan lingkungan. Mengurangi penderitaan rakyat," jelasnya.

Diakui Doni, prajurit TNI juga harus memiliki jiwa kemanusiaan guna membantu mengurangi kesulitan rakyat tanpa harus menunggu perintah atau instruksi. Oleh karena itu, Doni mengharapkan agar para prajurit dapat menjadi pelopor yang memberi solusi bagi kesulitan rakyat khususnya dalam bidang lingkungan.

Baca Lainnya : BNPB: Penyaluran Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir Solok Selatan Terus Mengalir

"Jangan menunggu komando atau insturksi. Kita harus tanamkan dari hati dan jiwa dalam rangka mengatasi kesulitan rakyat," tambahnya.

Ketika menyinggung terkait masalah kebencanaan dan lingkungan, Kepala BNPB mengharapkan agar kebencanaan masuk ke dalam kurikulum TNI. Menurutnya, hal itu penting mengingat wilayah Indonesia berada dalam kawasan 'ring of fire' dengan berbagai ancaman bencana alam dan masyarakat memiliki kerentanannya masing-masing di tiap-tiap daerah.

Selain itu, Doni tidak ingin jika nantinya prajurit TNI menjadi lemah karena minimnya kapasitas tentang penanggulangan bencana, karena masalah kebencanaan juga menjadi urusan seluruh sektor termasuk TNI.

"Masalah kebencanaan harus masuk kurikulum TNI. Karena semakin lama kita semakin lemah. Kita berada di negara dgn ancaman bencana alam seperti geologi, hidrometeorologi, kerusakan lingkungan dan sebagainya," ungkap Doni.

Baca Lainnya : BNPB Ajak Penambang Ilegal di Hutan Bargot Beralih Jadi Penambang Emas Hijau

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB juga menyinggung masalah karhutla yang melanda sebagian besar wilayah Kalimantan termasuk Provinsi Kalimantan Barat. Menurut catatan orang nomor satu di BNPB itu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi penyumbang emisi gas efek rumah kaca terbesar di dunia akibat kebakaran lahan dan gambut.

Doni juga menjelaskan bahwa 80 persen gambut adalah fosil kayu dan dedaunan. Apabila gambut itu kering dan terbakar, maka gambut ini sulit dipadamkan. Oleh karena itu Doni meminta agar gambut dikembalikan ke kodratnya sebagai vegetasi yang basah dan menjadi solusi pencegahan.

"Yang di atas sedikit terbakar, tapi di dalamnya bara gambut menyala, dan yang mengganggu adalah asap dari terbakarnya gambut itu sendiri. Kita harus mengembalikan kodrat gambut sebagai vegetasi yang basah, berair dan berawa-rawa," tambah Doni.

Baca Lainnya : BNPB Luncurkan Program Katana di Aceh

Sebelumnya Kepala BNPB telah memberikan beberapa solusi dan contoh nyata dari upaya pencegahan karhutla dengan memperhatikan ekonomi, sosial dan lingkungan. Beberapa langkah peningkatan sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan lahan gambut sebagai media tanam produktif selain kelapa sawit seperti nanas, cabai, lidah buaya, kopi loberica hingga buah naga menjadi salah satu solusi dari pertanian. Selain itu budidaya perikanan air tawar juga bisa menjadi langkah yang dapat dijadikan solusi yang baik bagi masyarakat dan lingkungan.

"Masyarakat harus mendapat kepastian sosial dan ekonomi seperti bagaimana mendapatkan pendapatan selain dari membakar hutan," sebut Doni.

Oleh karena itu Kepala BNPB mengharapkan sinergitas seluruh sektor termasuk prajurit TNI, karena hal tersebut menjadi penting sebagai salah satu bentuk dan upaya bahwa negara hadir dalam menanggulangi bencana.

"Karenanya dengan "Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita," tandasnya.

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

LIPI Dorong Pembentukan Desa E-Commerce

Peristiwa   13 Des 2019 - 15:23 WIB
Bagikan: