Triwulan III 2019, Kawasan Konservasi Perairan Capai 6,98 Persen dari 325 juta Hektare

TrubusNews
Binsar Marulitua
28 Nov 2019   14:00 WIB

Komentar
Triwulan III 2019,  Kawasan Konservasi Perairan Capai  6,98 Persen dari 325 juta Hektare

Menteri Kelautan dan Perikanan didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantya Satyamurti Poerwadi melakukan audiensi dengan Forum Komunikasi Konservasi Indonesia (FKKI) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (27/11/2019) (Foto : KKP)

Trubus.id -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, hingga triwulan III 2019, luas kawasan konservasi Indonesia telah mencapai 22,68 juta hektar atau 6,98 persen dari total luas perairan Indonesia, 325 juta hektare. KKP terus berusaha mengejar target konservasi sesuai dengan komitmen global dalam Aichi Target dan SDGs 14 yang menargetkan luas kawasan konservasi 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2020. 

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantya Satyamurti Poerwadi saat melakukan audiensi dengan Forum Komunikasi Konservasi Indonesia (FKKI) di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (27/11/2019) kemarin.

“Indonesia akan terus memperluas kawasan konservasi sampai 32,5 juta hektar atau 10% luas perairan Indonesia sesuai Aichi Target & SDGs 14 pada tahun 2030,” jelas Brahmantya. 

Baca Lainnya : Mangrove Tergerus, 4 Pulau Terluar Indonesia di Riau Terancam Hilang

Brahmantya menjelaskan, peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi kelautan dan kemaritiman yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Upaya ini ditempuh melalui peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; peningkatan pengelolaan WPP dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan; dan peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

Sementara itu, Vice President Conservation International Indonesia (CII) Ketut Sarjana Putra menyoroti perubahan aturan perizinan pengelolaan kawasan konservasi yang berdampak secara lokal dan global. Terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan. 

Tak hanya dari segi konservasi, perubahan aturan ini juga berpengaruh dari segi ekonomi. Oleh karena itu, pihaknya bertekad untuk membantu pemerintah dalam profiling food and water sustainability secara global. 

“Kita telah bekerja sama dengan pemerintah pusat, daerah, dan juga dengan sektor swasta untuk membantu mereka menjalankan business as usual menjadi sustainable,” sebutnya. 

Pada kesempatan tersebut, FKKI menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah di bidang peningkatan budidaya, penanggulangan abrasi pantai, pengelolaan hutan mangrove, hingga perubahan iklim, dan berbagai persoalan konservasi kelautan lainnya.  

FKKI juga mengusulkan agar dalam pengelolaan kawasan konservasi pemerintah tidak tidak hanya melibatkan LSM, tetapi juga stakeholder terkait.

Baca Lainnya : Jokowi Terus Berusaha Tingkatkan Ekspor CPO Meski Harga Terus Tergerus

Sebagai informasi, LSM anggota FKKI di antaranya Burung Indonesia, Conservation International Indonesia, Pusat Transformasi Kebijakan Publik, The Nature Conservancy, Wetlands International Indonesia, Wildlife Conservation Society Indonesia, World Resources Institute Indonesia, WWF Indonesia, dan Yayasan KEHATI.
 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: