Permen Selesai, BRG Segera Serahkan Lahan Gambut untuk Perhutanan Sosial

TrubusNews
Binsar Marulitua
27 Nov 2019   12:30 WIB

Komentar
Permen Selesai, BRG Segera Serahkan Lahan Gambut untuk Perhutanan Sosial

Kepala BRG, Nazier Foead saat memberikan pemaparan dalam Pertemuan Ilmiah Nasional di Jakarta, 26 November 2019 (Foto : BRG)

Trubus.id -- Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazier Foead mengatakan, akan memberikan izin perhutanan sosial pada lahan gambut. BRG sendiri telah melakukan pembangunan infrastruktur pembasahan pada sekitar 900 ribu hektare di luar lahan konsesi dari target pemulihan gambut seluas 2,6 juta hektare hingga tahun 2020. 

"Kita akan mencoba mulai tahun ini (2019) sampai tahun depan menambah izin perhutanan sosial yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Permennya sudah ada cek Pak Bambang Supriyanto (KLHK)," jelas Nazier seusai memberikan pemaparan dalam Pertemuan Ilmiah Nasional di Jakarta, Selasa 26 November 2019. 

Baca Lainnya : BRG Tetap Waspada Prediksi El Nino Mencapai 80 Persen pada 2020

Nazier menjelaskan pemberian izin tersebut menjadi pilihan yang baik asalkan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah kelestarian. Selain itu pemberian lahan gambut kepada masyarakat lebih efektif dalam mecegah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Biaya penanggulangan karhutla sangat besar, mencegah lebih efektif. Ternyata dengan memberikan lahan kepada masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap pengawasan lahannya dari kebakaran hutan," tambahnya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto mengatakan Sampai saat ini, program Hutan Sosial telah memberikan akses kelola kepada 777.789 kepala keluarga dengan jumlah izin/hak kelola sebanyak 6.112 SK atau total seluas ± 3,436 juta hektare. 

Untuk mendukungnya, kata Bambang, kelompok tani mendapatkan pembinaan awal melalui pendampingan penyuluh dalam bidang kelembagaan yang berbadan hukum, tata kelola hutan dan tata kelola usaha dengan melakukan kegiatan ekonomi produktif melalui hasil usaha bukan kayu, hasil hutan kayu dan jasa lingkungan wisata dengan membentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). 

Baca Lainnya : Kementerian PUPR-BRG Teken MoU Percepatan Restorasi Gambut

“Kami telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk pendampingan kelembagaan dan Kementerian Pertanian, Kementerian KKP untuk pendampingan teknis produksi agroforestry/silvofishery serta pengembangan produk dengan Himbara dan BUMN,” ujar Bambang gedung KLHK.

Menurut Bambang, hingga 26 November 2019 telah terbentuk 5.208 KUPS yang tersebar di 33 provinsi dengan kategori tahap awal (blue) sebesar 3.441 (66,07%), tahap moderat (silver) sebesar 1.286 (24,69%), tahap maju (gold) sebesar 433 (8,31%), dan tahap mandiri (platinum) sebesar 48 (0,92%).

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

LIPI Dorong Pembentukan Desa E-Commerce

Peristiwa   13 Des 2019 - 15:23 WIB
Bagikan: