Kemendag Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok di NTT Jelang Natal dan Tahun Baru

TrubusNews
Astri Sofyanti
22 Nov 2019   15:30 WIB

Komentar
Kemendag Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok di NTT Jelang Natal dan Tahun Baru

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Dody Edward melakukan pantauan harga dan pasokan bapok di Pasar Kasih Naikoten dan Oebobo di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) (Foto : Dok. Kementerian Perdagangan)

Trubus.id -- Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali meningkatkan intensitas dalam menjaga harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di daerah.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Dody Edward melakukan pemantauan harga dan pasokan bapok di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (21/11) kemarin. Pemantauan dilakukan di beberapa titik seperti pasar rakyat yaitu Pasar Kasih Naikoten dan Oebobo, ritel modern Hypermart, gudang distributor bapok CV Sumber Cipta, serta gudang Perum Bulog Divisi Regional NTT. Selain itu, Dirjen Dody juga meninjau pelabuhan PT Pelindo II.

“Hasil pantauan menunjukkan harga bapok di Provinsi NTT, khususnya Kupang aman terkendali dan pasokannya cukup untuk menghadapi Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Namun demikian, pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bapok dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru,” demikian dikatakan Dody dalam keterangan resminya.

Berdasarkan hasil pantauan harga di pasar rakyat beras medium dijual dengan harga Rp9.500/kg sampai Rp10.000 per kilogram (kg), beras premium Rp12.000 per kg, gula pasir Rp13.000 per kg, minyak goreng Rp13.000 per liter, tepung terigu Rp7.000 per kg, daging ayam Rp35.000 per kg, daging sapi Rp90.000 per kg, telur ayam Rp27.000 per kg, cabai merah keriting Rp40.000 per kg, cabai merah besar Rp40.000 per kg, cabai rawit merah Rp20.000 per kg, bawang merah Rp20.000 per kg, dan bawang putih Rp35.000 per kg.

Selain pasar tradusional, Dody juga melakukan pemantauan ke ritek modern. Hal ini dilakukannya untuk mengetahui kesesuai harga bapok dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan.

Sementara, jumlah stok beras di gudang Bulog NTT tercatat sebesar 33,38 ribu ton. Jumlah tersebut cukup untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru mendatang, bahkan untuk kebutuhan Provinsi NTT selama 9 bulan ke depan ditambah stok beras dari CV Sumber Cipta.

Selain memantau harga dan pasokan bapok, Dirjen Dody juga memimpin Rapat Koordinasi Daerah (rakorda). Rakorda dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi NTT Nasir Abdullah dan perwakilan Dinas yang membidangi perdagangan dari seluruh kabupaten/kota di provinsi NTT. Selain itu, hadir pula Tim Pengendali Inflasi Daerah, perwakilan satgas pangan, perwakilan Bulog, serta pelaku usaha bapok.

"Menjelang Natal dan Tahun Baru, biasanya terjadi peningkatan permintaan bapok, yang dapat berdampak pada kenaikan harga. Untuk itu, perlu dilakukan langkah antisipasi khususnya di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya merayakan Natal serta daerah penyumbang inflasi tinggi. Salah satunya, dengan meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah," tambahnya.

Pada rakorda ini, Dody mengimbau pemerintah daerah bersiap menghadapi potensi kenaikan permintaan bapok serta mencermati kondisi cuaca kemarau panjang. Hal ini dilakukan dengan memantau dan melaporkan perkembangan harga harian bapok, khususnya beras secara intensif di pasar pantauan.

Pihaknya mengungkapkan, pemerintah daerah diiimbau untuk memantau dan melaporkan hambatan distribusi bapok, seperti kerusakan jalan atau hambatan lain yang dapat mengganggu kelancaran distribusi. Pemerintah daerah juga diimbau untuk memantau dan melaporkan jumlah stok bapok yang dimiliki pedagang di pasar pantauan, guna mengetahui perkiraan kebutuhan stok harian barang kebutuhan pokok di pasar.

“Selain itu, Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah koordinatif untuk menstabilkan harga bila terjadi kenaikan harga yang di luar kewajaran,” tambahnya lagi.

Diakui Dody, pemerintah daerah, harus meningkatkan koordinasi antarinstansi di daerah untuk memastikan ketersediaan bapok melalui kegiatan operasi pasar dan pasar murah di lokasi-lokasi pemukiman masyarakat berpendapatan rendah.

“Pemerintah daerah juga harus memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan mengimbau pelaku usaha untuk tidak menimbun barang dalam rangka spekulasi. Dalam melakukan pengawasan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kerja sama dengan Satgas Pangan,” paparnya.

Rakorda dan pantauan bapok merupakan salah satu langkah strategis Kemendag dalam menghadapi Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Kegiatan ini diluncurkan oleh Menteri Perdagangan di kantor Kemendag, Jakarta, pada 13 November 2019.

Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut antara minggu ke-2 November sampai dengan minggu ke-2 Desember 2019. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di 15 daerah pantauan utama, yaitu Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya merayakan Natal. Selain itu, rakorda juga dilaksanakan di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali sebagai daerah yang diprediksi berpotensi memberikan andil inflasi cukup tinggi.

Sebelumnya, Kemendag telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional bapok di Jawa Timur pada 4 Oktober 2019 lalu. Pada rakornas ini, Menteri Perdagangan memberikan arahan, yaitu pertama, segera melakukan langkah antisipasi menjelang Natal 2019 Tahun Baru 2020. Kedua, mewaspadai tantangan terkait kondisi kekeringan ekstrim. Ketiga, menjaga kelancaran pasokan ke masyarakat dan keterjangkauan harga di pasar.

Selain rakorda dan rakornas, Kemendag akan mengawal ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga bapok di pasar secara intensif melalui kegiatan penetrasi pasar di 82 kabupaten/kota pantauan mulai minggu ke-3 Desember 2019. Kegiatan ini melibatkan seluruh Pejabat Eselon I dan II Kemendag beserta tim. Kegiatan tersebut didukung sinergi dan kerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Satgas Pangan, Bulog, dan Tim Pengendali Inflasi.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

LIPI Dorong Pembentukan Desa E-Commerce

Peristiwa   13 Des 2019 - 15:23 WIB
Bagikan: