Kemendagri Paparkan Alasan Sebuah Desa Bisa Jadi Desa Mal Administrasi

TrubusNews
Astri Sofyanti
19 Nov 2019   18:30 WIB

Komentar
Kemendagri Paparkan Alasan Sebuah Desa Bisa Jadi Desa Mal Administrasi

Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Irwan Benny pada diskusi media di Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Polemik Dana Desa: Sudah Tepat Guna" di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/11). (Foto : Trubusid/Astri Sofyanti)

Trubus.id -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memaparkan sejumlah alasan mengapa sebuah desa menjadi desa maladministrasi. Salah satunya alasannya adalah kepala desa yang memutuskan untuk berhenti dari posisinya dan tidak ada penggantinya.

"Misal saya kepala desa, saya tidak mendapatkan apa-apa sementara saya bekerja, pembinaan yang seharusnya ada tapi tidak saya terima, membuat saya berpikir kembali menjadi kepala desa, jadi saya tinggalkan posisi saya," kata Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Benny Irwan pada diskusi media di Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Polemik Dana Desa: Sudah Tepat Guna" di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/11).

Selain itu, dikatakan Benny, berpindahnya masyarakat sebuah desa ke lokasi lain juga menjadi salah satu latar belakang desa tersebut menjadi maladministrasi.

"Di beberapa desa ada masyarakat yang tidak menempati wilayah itu dan pindah ke tempat lain sehinga administrasi desa ini terganggu. Padahal awalnya mereka ada di situ. Mungkin karena bencana seperti di Sulawesi Tengah. Lapindo itu masyarakatnya kan juga pindah. Itu kita tidak intervensi," sebutnya,

Untuk menghindari terjadinya desa maladministrasi, Benny mengatakan Kemendagri terus melakukan sejumlah upaya pembinaan ke seluruh desa di Indonesia. Upaya pertama adalah memastikan bahwa prasyarat minimal desa itu harus dipenuhi terlabih dahulu.

"Itu kan dipantau ada pemerintah desa, ada masyarakat, ada wilayahnya, sesuai regulasi yang ada. Makanya kita ingin pemerintah daerah evaluasi, validasi, penataan ulang desa-desa di seluruh Indonenisa," ujarnya.

Terakhir adalah dengan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur desanya. Sehingga mereka tidak hanya sibuk dengan masalah-masalah administrasi saja, tetapi Kemendagri mendorong perangkat desa untuk memiliki jiwa kewirausahaan.

"Itu tidak mudah memang. Desa sekarang harus melek potensi yang dimiliki. Dia harus tahu sumber daya manusia yang bisa dia gerakan untuk mengembangkan potensi itu. Dia harus bisa memastikan potensi yang dikembangkan pada akhirnya memberikan keadilan yang sama untuk masyarakat di desa," bebernya.

Diakui Benny, beberapa waktu terakhir ini kita terlarut pada persoalan yang terjadi di Konawe, Sultra. "Saya tegaskan, ini hanya seujung kuku. Jangan sampai isu ini melemahkan dan menggugurkan semangat untuk membangun desa. Persentase persoalan itu hanyalah kecil, dibanding seluruh jumlah desa di Indonesia. Kita tunggu saja verifikasi tim Kemendagri,” tambahnya.  
 
Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan harapannya, apapun hasil verifikasi timnya tidak hapus perubahan positif yang belakangan mulai tumbuh di tingkat desa.  
 
“Tentu kita bersyukur di era pemerintahan seakarang masyarakat desa mendapatkan dukungan dari pemerintah secara langsung berupa anggaran dana desa. Kondisi ini sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Di mana formatnya langsung ke masyarakat desa, melalui pemerintah desa. Dengan format itu diharapkan anggaran bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya lagi.  
 
Dengan kemampuan memberikan manfaat bagi masyarakat, dia menambakan, maka memunculkan kebanggaan untuk bisa membangun kehidupan sosial yang lebih damai dan harmonis di desa.

”Kalau desa lebih baik, maka negara akan lebih baik ke depannya,” pungkasnya.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bambang Ismawan Ungkap Tantangan Mendirikan Majalah Trubus

Peristiwa   06 Des 2019 - 15:13 WIB
Bagikan: