Bertemu Nelayan Bangka Belitung, Menteri Edhy Siap Tuntaskan Berbagai Masalah

TrubusNews
Astri Sofyanti
17 Nov 2019   18:00 WIB

Komentar
Bertemu Nelayan Bangka Belitung, Menteri Edhy Siap Tuntaskan Berbagai Masalah

Menteri Edhy tengah mendengarkan keluh kesah para nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat ketika melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Foto : Humas KKP)

Trubus.id -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya menjaring masukan dari berbagai skateholder di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan seringnya mengunjungi masyarakat nelayan ke sejumlah wilayah di Indonesia.

Kali ini Menteri Edhy melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meninjau beberapa lokasi yang menjadi titik aktivitas para nelayan setempat untuk mendengarkan langsung berbagai masukan dan keluhan yang mereka hadapi.

"Tolong sampaikan semua uneg-unegnya. Biar kami catat langsung. Baru setelah ini saya akan melakukan banyak kegiatan. Banyak keputusan memang, keputusan terbaik adalah banyak mendengarkan suara nelayan, suara pelakunya langsung,” kata Menteri Edhy membuka sambutannya di hadapan para nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (17/11).

Kunjungan kerjanya di Provinsi Babel kali ini, Menteri Edhy meyakinkan agar dirinya dibantu untuk diingatkan jika masalah di Babel masih belum selesai. Ia menyatakan bahwa dirinya berkomitmen penuh untuk melaksanakan amanah dari Presiden Jokowi terkait pembinaan komunikasi yang baik dengan semua stakeholder perikanan serta mengoptimalkan peran nelayan agar nelayan tangkap nantinya bisa mengembangkan dirinya untuk memulai usaha perikanan budidaya.

Pada kesempatan tersebut pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut secara tuntas setelah melakukan kajian yang mempertimbangkan manfaat bagi seluruh stakeholder.

“Saya tidak akan mengambil keputusan yang gegabah. Jadi ini salah satu langkah awal saya mendengarkan, untuk memahami permasalahan di lapangan. Kami serap dulu, lakukan kajian, lalu mengambil keputusan,” lanjut Edhy.
   
Berbagai masukan diutarakan masyarakat nelayan seperti stok ikan yang berlebih, bantuan cold storage, pendangkalan muara sungai, izin usaha tambak yang berbenturan dengan lokasi pariwisata, hingga masalah penyuluh perikanan.

Nelayan di PPN Sungailiat, Asdar, misalnya menyampaikan keluhan terkait aktivitas pendangkalan (sedimentasi) pantai yang memakan banyak korban. Ia juga menyampaikan bahwa masih ada kapal ikan asing yang mengambil hasil laut. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah dapat menindaknya lebih tegas lagi.

Menteri Edhy menyatakan dirinya akan tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal yang dinilai baik. Meskipun begitu, ia menekankan bahwa komunikasi dua arah dengan nelayan dan pembinaan untuk meningkatkan industri perikanan ke depan menjadi prioritasnya.

"Pencurian ikan pasti akan kami tindak tegas. Kalau tenggelamkan kapal, kita juga bisa. Tapi bukan juga hanya itu. Selanjutnya apa? Yang terpenting adalah menyelesaikan urusan nelayan,” papar Edhy.

Selanjutnya, pengolah ikan (UMKM), Siti Maimunah, mengeluhkan soal harga ikan yang tidak stabil. Sebab, di saat stok ikan melimpah, harga pasar pun mengalami penurunan drastis. Untuk itu, ia berharap agar ketersediaan cold storage dapat  menjadi perhatian Pemerintah. “Kalau ikan banyak, harga jadi sangat murah. Kami membutuhkan freezer untuk menyetok ikan-ikan tersebut,” ujar Siti.

Adapun dalam kunjungan Menteri Edhy ke TPI Muara Sungai Baturusa, seorang nelayan meminta pemerintah agar semakin tegas menindak tegas pengguna alat tangkap trawl yang masih berkeliaran. "Mengapa pemerintah daerah tidak menindak tegas kapal trawl yang menggunakan alat tangkap itu? Padahal semua sudah diatur jelas di UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan," ucapnya.

Menteri Edhy pun menyatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan yang ada. Ia meminta waktu untuk mengkaji berbagai masukan yang diberikan para stakeholders sebelum membuat keputusan. "Yang melanggar akan kita tindak tegas. Kasih saya waktu untuk mempelajarinya dan membuat keputusan," jawab Menteri Edhy.

Senada dengan nelayan di Sungailiat, Kabupaten Bangka, para nelayan di Desa Kurau, Kabupaten Bangka Tengah juga menyampaikan berbagai masukan. Salah satunya Suherman yang menyampaikan bahwa para nelayan mengalami kesulitan untuk mendapatkan solar sebagai bahan bakar kapalnya. Ia pun meminta bantuan pemerintah untuk penyediaan bahan bakar ini.

Sementara itu, Lahab, seorang Penyuluh Perikanan Bantu, menyampaikan masukan terkait nasib para rekan seprofesinya yang menurutnya membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Ia berharap agar nasib mereka diperhatikan seperti halnya penyuluh pertanian.

Meresponi hal itu, Menteri Edhy menyampaikan bahwa peran penyuluh perikanan sangat penting. “Lima tahun saya mengawal penyuluh perikanan ini agar tetap dipertahankan. Sekarang saya menjadi menteri maka masalah ini pasti akan saya perhatikan,” tuturnya.

"Jika petambak udang harus mengalah dan membuat tambak yang agak jauh dari pantai maka akan diupayakan cara agar air laut sebagai bagian paling penting dari tambak didistribusikan,” jelasnya.

"Atau bisa juga petambak dan pengusaha wisata disatukan. Bisa dibuat semacam wisata edukasi ikan dan pertambakannya," pungkas Menteri Edhy.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

LIPI Dorong Pembentukan Desa E-Commerce

Peristiwa   13 Des 2019 - 15:23 WIB
Bagikan: